<p>jasa konsultan keuangan surabaya,konsultan software akuntansi surabaya,JASA KONSULTAN PAJAK SURABAYA,konsultan bisnis surabaya, konsultan sistem surabaya,jasa konsultan zahir accounting,accurate accounting,bee accounting,POS kasir,Konsultan J

Tiga  Pertanyaan yang Sering Timbul Di Kasus Perpajakaan

 

 

1. Apakah ada potensi Jendral Direktur Pajak (KPP) tetap menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) meski setelah jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat  dari tahun sekarang .  . .

 

Jawab :

 

Iya tetap ada potensi bilamana wajib pajak tersebut (Pribadi ataupun Badan) terjadi tindak pidana perpajakan seperti penjelasan berikut ini :

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat  Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang telah ditetapkan di UU KUP (UU No. 28 Tahun 2007) setelah jangka waktu lima tahun wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

 

-  SKPKB dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasii berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak / kurang bayar.

 

-  Direktur akan menerbitkan SKPKBT dalam waktu 5 (lima) tahun   setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

  

kuasa hukum dengan surat kuasa

 

2. Pihak mana saja yang boleh mewakili pihak yang bersengketa di pengadilan pajak . . .

 

Jawab :

 

Seorang kuasa hukum dengan surat kuasa khusus, Sesuai pasal 32 UU KUP 1 wajib pajak orang pribadi ataupun badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa. Seorang kuasa wajib pajak meliputi :

 

- Konsultan pajak

- Karyawan wajib pajak

 

Tetapi ada dua hal yang  harus dilaksanakan sendiri oleh wajib pajakdan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun, yaitu :

 

- Kewajiban mendaftrkan diri bagi wajib pajak orang pribadi untuk  memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- Melaporkan usahanya untuk didafatrkan sebagai perusahaan kena pajak.

 

3. Apa yang harus dilakukan ketika wajib pajak menerima Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang penerbitanya tidak berdasarkan hasil verifikasi atau pemeriksaan . . . 

 

Jawab  :

 

Dengan cara mengajukan gugatan, mengacu pada pasal 23 UU KUP yang mengatur masalah gugatan, meliputi :

 

-  Pelaksanaan surat paksa, atau pengumuman Lelang.

-  Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.

- Penerbitan surat keputusan keberatan dalam penerbitanya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang–undang perpajakan.