<p>jasa konsultan keuangan surabaya,konsultan software akuntansi surabaya,JASA KONSULTAN PAJAK SURABAYA,konsultan bisnis surabaya, konsultan sistem surabaya,jasa konsultan zahir accounting,accurate accounting,bee accounting,POS kasir,Konsultan J

Upaya pengajuan Banding merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum yang dapat diminta oleh setiap pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, agar suatu Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat diperiksa lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding untuk mencapai keadilan.

 

 

KONSULTANT

 

 

Syarat pengajuan banding diatur dalam UU Pengadilan Pajak dan UU KUP ( Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ), sebagai berikut :

1. Surat banding ditulis dalam bahasa indonesia kepada pengadilan pajak.

2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undang perpajakan. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.

3. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 banding.

4. Banding diajukan dengan disertai alasan – alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

5. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan dibanding.

6. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah bayar sebesar 50% ( Lima Puluh Persen )

Adapun berberapa pasal yang bersangkutan dengan UU KUP, sebagai berikut :

‘’Pasal 27'

        ( 5A ) Dalam wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat ( 3 ), ayat ( 3A ), atau pasal 25 ayat ( 7 ), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

 

        ( 5B ) Jumlah pajak yang belum dibayar pada pengajuan permohon keberatan sebagimana yang dimaksud pada ayat ( 5A ) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagimana dimaksud dalam pasal 11 ayat ( 1 ) dan ayat ( 1A )  ( UU NO 28 TAHUN 2007 )

 

Ketentuan pasal 27 ayat ( 5A ) dan ( 5B ) UU KUP diatas mengesampingkan aturan hukum yang diatur dalam pasal 36 ayat ( 4 ) UU Pengadilan Pajak. Hal ini sesuai dengan kaidah peraturan perundang – undnag, yaitu “ Lex Posteriori Derogat Legi Priori “  ( aturan yang terbit terakhir mengesampingkan aturan yang terbit lebih dahulu )