<p>jasa konsultan keuangan surabaya,konsultan software akuntansi surabaya,JASA KONSULTAN PAJAK SURABAYA,konsultan bisnis surabaya, konsultan sistem surabaya,jasa konsultan zahir accounting,accurate accounting,bee accounting,POS kasir,Konsultan J

Setiap Pengusaha Kena Pajak(PKP) wajib membuat faktur pajak terkait kepentingan penjualan dan transaksi terhadap sesama Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Pengusaha Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam Faktur pajak tersebut terdapat bagian penting yaitu Nomor Seri Faktur Pajak atau sering disingkat NSFP yang memuat kode-kode dengan makna tertentu.

 

Pengertian Kode Transaksi Pada Nomor Seri Faktur Pajak

 

Kode Transaksi 01

Menurut ketentuan yang berlaku, kode 01 biasanya digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai kepada Swasta. PKP Penjual yang melakukan penyerahan JKP atau BKP bertindak sebagai pemungut atas PPN tersebut.

 

Kode Transaksi 02

Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

Seperti:

a. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

c. Badan Usaha Tertentu

 

Kode Transaksi 03

Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah)

Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, yaitu Kontrak tor Kontrak Kerja sama Pengusahaan Minyak dan Gas atau Pemegang Kuasa / Pemegang Ijin Usaha Panas Bumi yang diatur PMK No. 73/PMK.03/2010.

 

Kode Transaksi 04

Kode transaksi ini digunakan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang menggunakan DPP Nilai lain. Pajak Pertambahan Nilai dalam transaksi tersebut dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual atau PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Sementara untuk transaksi yang menggunakan DPP nilai lain mengacu pada KMK No. 121/PMK.03/2015 diantaranya:

1.  untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

2. untuk pemakaian jasa pengurusan Transportasi (Forwading) 

3. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana jumlah akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

4. untuk penyerahan BKP melalu juru lelang adalah harga lelang

5. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli

6. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

7. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih atau 

8. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film

 

Kode Transaksi 05 Tidak Di gunakan 

 

Kode Transaksi 06

Kode ini digunakan oleh PKP yang melakukan penyerahan kepada turis asing yang berhak mendapatkan pengembalian sebagaimana diatur dalam Pasal 16E UU PPN (VAT REFUND)

 

Kode Transaksi 07

Kode ini digunakan atas Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain:

1. Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjualanDalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

2. Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

3. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.

4. Ketentuan yang mengatur toko bebas Bea

5. Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri.

 

Kode Transaksi 08

Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

Kode Transaksi 09

Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.