Biaya Jabatan: Ketentuan & Contoh Cara Hitung

Pengelolaan finansial, terutama terkait dengan pajak penghasilan, merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap individu yang memiliki penghasilan tetap. Salah satu komponen yang perlu dipahami adalah biaya jabatan, yang merupakan bagian dari Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pajak Karyawan) di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas dengan lebih rinci tentang pengertian, ketentuan, dan memberikan contoh cara menghitung biaya jabatan.

Pengertian Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan, dan merupakan salah satu komponen Pajak Penghasilan Pasal 21. Penegasan ini sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam konteks ini, biaya jabatan mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan seseorang dalam suatu perusahaan.

Menurut Pasal 21 ayat (3) UU PPh, penghasilan karyawan tetap atau pensiunan yang dipotong PPh 21 setiap bulan adalah penghasilan bruto yang dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Poin penting lainnya adalah bahwa hak pengurangan ini berlaku untuk seluruh jajaran pekerja, mulai dari staff hingga direktur utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008.

Ketentuan Tarif Biaya Jabatan

Biaya jabatan dikenakan tarif sebesar 5%. Namun, perlu diperhatikan bahwa tarif ini tidak bersifat absolut, melainkan terdapat batas maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut PMK 250/PMK.03/2008, batas maksimal biaya jabatan adalah sebesar Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan. Bagaimana cara menghitung biaya jabatan dan apa saja ketentuan yang mengatur perhitungan ini? Simak penjelasan berikut.

Baca juga: Tarif & Contoh Cara Hitung Pajak Pesangon

Ketentuan Penghitungan Biaya Jabatan

Dalam menentukan biaya jabatan, beberapa ketentuan perlu diperhatikan untuk memastikan perhitungan yang akurat. Berikut adalah aspek-aspek kunci yang merinci cara penghitungan biaya jabatan.

  • Mulai dari Awal Tahun Pegawai/Karyawan Telah Berstatus Tetap
    Biaya jabatan dihitung dari bulan Januari hingga akhir tahun saat karyawan/pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja.

  • Karyawan/Pegawai Baru Berstatus Tetap dalam Tahun Takwim/Kalender
    Biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan karyawan sampai akhir tahun atau sampai berhenti kerja.

  • Karyawan/Pegawai Berhenti Bekerja dalam Tahun Takwim
    Biaya jabatan dihitung dari Januari hingga bulan saat karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja.

  • Tarif Biaya Jabatan
    Tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto dan batas maksimal biaya jabatan: Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan.

Penting untuk dicatat bahwa biaya jabatan tetap dapat dikurangkan (deductible), tanpa memandang jabatan seseorang dalam suatu perusahaan. Biaya ini merupakan pengeluaran yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan, bertujuan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Contoh Perhitungan Biaya Jabatan

Dalam menjelaskan lebih lanjut tentang perhitungan biaya jabatan, mari kita tinjau dua contoh kasus yang mengilustrasikan penghitungan biaya jabatan dengan berbagai skenario. Dua contoh tersebut akan memberikan gambaran lebih mendalam tentang penerapan konsep biaya jabatan dalam konteks perhitungan pajak penghasilan.

Baca juga:  Wajib Pajak Pensiunan Tetap Lapor SPT Tahunan, Kecuali Alasan Ini

Contoh 1: Perhitungan Kurang dari Tarif Maksimal

Misalkan seorang pegawai bernama Arizal dengan jabatan staf humas memiliki gaji perbulan sebesar Rp6.000.000 dan tunjangan makan Rp600.000/bulan.

  • Gaji bulanan: Rp6.000.000
  • Tunjangan makan: Rp600.000
  • Gaji Bruto/bulan: Rp6.600.000
  • Biaya jabatan: Rp6.600.000 x 5% = Rp330.000

Jadi, setiap bulannya Arizal akan membayar sebesar Rp330.000/bulan.

Untuk perhitungan biaya jabatan selama setahun:

  • Total gaji setahun: Rp72.000.000 (Rp6.000.000 x 12 bulan)
  • Tunjangan makan: Rp7.200.000 (Rp600.000 x 12 bulan)
  • Gaji bruto setahun: Rp79.200.000
  • Biaya Jabatan setahun: Rp79.200.000 x 5% = Rp3.960.000

Konsultan pajak Surabaya dari ISB Consultant siap memberikan panduan terbaik untuk mengoptimalkan pengelolaan finansial Anda, terutama urusan pajak. Dengan pengalaman dan keahlian, kami akan membantu Anda menjelajahi potensi penghematan dan mengurangi beban pajak secara efektif. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengamankan keuntungan maksimal dan memastikan kepatuhan perpajakan.

Contoh 2: Perhitungan Melebihi Tarif Maksimal

Safitri, seorang manajer pemasaran di perusahaan IT, memiliki gaji Rp11.000.000/bulan, uang makan Rp1.000.000/bulan, dan tunjangan PPh 21 sebesar Rp650.000.

  • Gaji/bulan: Rp11.000.000
  • Tunjangan makan: Rp1.000.000
  • Tunjangan PPh 21: Rp650.000
  • Gaji bruto/bulan: Rp12.650.000
  • Biaya jabatan: Rp12.650.000 x 5% = Rp632.500

Dari perhitungan di atas, terungkap bahwa angka tersebut melebihi batas tarif maksimal yang telah ditetapkan pemerintah. Artinya yang harus dibayarkan oleh Safitri hanya sebesar Rp500.000 untuk biaya jabatannya.

Untuk perhitungan biaya jabatan selama 1 tahun:

  • Total gaji setahun: Rp132.000.000
  • Tunjangan makan: Rp12.000.000
  • Tunjangan PPh 21: Rp7.800.000
  • Gaji bruto setahun: Rp151.800.000
  • Biaya jabatan dalam setahun: Rp151.800.000 x 5% = Rp7.590.000

Karena hasil perhitungan ternyata lebih besar dari tarif yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp6.000.000, Safitri hanya membayarnya sebesar Rp6.000.000.

Baca juga: Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 21 untuk Pegawai

Kesimpulan

Dalam pengelolaan keuangan pribadi atau perusahaan, pemahaman tentang biaya jabatan sangat penting. Artikel ini telah menjelaskan pengertian biaya jabatan, ketentuan perhitungan, dan memberikan contoh perhitungan untuk memperjelas konsep tersebut.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan karyawan, dengan batasan maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan pemahaman yang baik terhadap biaya jabatan, diharapkan setiap individu dapat mengelola finansialnya dengan lebih efisien, khususnya terkait dengan pajak penghasilan.