Cara Hitung PPh 21 untuk Gaji 5 jt

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan kewajiban pajak yang dikenakan kepada pekerja dengan penghasilan tetap, termasuk gaji karyawan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai dua cara menghitung PPh 21, terutama bagi pekerja dengan gaji sekitar Rp 5 juta per bulan. Peraturan Pemerintah yang baru, yakni PP Nomor 58 Tahun 2023, turut menjadi acuan dalam perhitungan pajak.

Konsep Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan karyawan yang bersifat tetap. Pemerintah Indonesia secara periodik menetapkan batas penghasilan kena pajak, dan dalam hal ini, telah terjadi peningkatan dari sebelumnya Rp 54 juta per tahun menjadi Rp 60 juta per tahun.

Penting untuk dicatat bahwa pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan tidak akan terkena pajak penghasilan. Adapun besaran PPh 21 adalah 5%, dan semakin tinggi penghasilan, maka jumlah pajak yang dipotong juga akan meningkat.

Baca: Tarif PPh 21 Bukan Pegawai & Ketentuan Lainnya

Simulasi Pemotongan Pajak Penghasilan

Mari kita ambil contoh kasus sederhana untuk memberikan gambaran lebih jelas. Andi, seorang karyawan di PT BCD, menerima gaji sebesar Rp 5 juta per bulan. Dengan status belum menikah dan belum memiliki tanggungan, kita dapat menghitung PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Andi.

  • Gaji per bulan = Rp 5.000.000
  • Penghasilan neto setahun = Rp 60 juta
  • Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun = Rp 54.000.000
  • Penghasilan kena pajak (PKP) setahun = Rp 60.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 6.000.000

Dengan demikian, Andi memiliki penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp 6.000.000. PPh Pasal 21 terutang dapat dihitung dengan rumus 5% x PKP, yang dalam kasus ini setara dengan Rp 300.000. Oleh karena itu, Andi harus membayar PPh 21 sebesar Rp 300.000 per tahun atau Rp 25.000 per bulan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21. Dalam peraturan tersebut, dikenalkan konsep Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk memudahkan perhitungan pajak.

Tarif Efektif Bulanan
  • TER A PTKP: TK/0, TK/1, & K/0
  • TER B PTKP: TK/2, TK/3, K/1, & K/2
  • TER C PTKP: K/3
Cara Hitung PPh Pasal 21 dengan TER

Pada kasus di mana seorang pekerja memiliki gaji sebesar Rp 5 juta per bulan, kita dapat mengaplikasikan rumus penghitungan PPh Pasal 21 dengan TER. Misalkan Andi berada pada kategori TER A, maka perhitungannya sebagai berikut:

  • PPh Pasal 21 selain masa pajak terakhir: Penghasilan bruto x %TER
    • Rp 5.000.000 x 0% = Rp 0 (potongan PPh 21 selama Januari sampai November)
  • Perhitungan PPh 21 masa pajak terakhir:
    • Rp 300.000 – (11 x Rp 0) = Rp 300.000
Baca juga:  Dampak Perubahan Peraturan PPh 21 di 2024 Terhadap Gaji Pegawai

Baca: Cara Mengurus Lebih Bayar PPh 21

Penjelasan Pemotongan Pajak Bulanan

Pemotongan pajak bulanan mengacu pada proses pemotongan PPh 21 setiap bulan selama masa pajak, kecuali pada bulan terakhir. Dalam contoh Andi, pemotongan dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang sesuai dengan kategori PTKP dan jumlah tanggungan.

Pada bulan-bulan Januari hingga November, Andi tidak akan mengalami pemotongan pajak berdasarkan perhitungan TER A. Sebagai hasilnya, total potongan PPh 21 yang telah dilakukan selama periode tersebut adalah nol.

Namun, pada bulan Desember, Andi akan mengalami pemotongan PPh 21 sebesar Rp 300.000. Ini dihitung dengan mengurangkan total potongan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan selama 11 bulan sebelumnya dari jumlah PPh 21 terutang pada bulan Desember.

Dapatkan manfaat optimal dalam pengelolaan PPh 21 Anda dengan menggunakan layanan konsultan pajak terbaru kami. Kami adalah konsultan pajak terdekat di Semarang yang siap membantu Anda mengoptimalkan kewajiban pajak dengan profesionalisme dan keahlian. Dengan mengandalkan layanan kami, Anda tidak hanya mendapatkan pengetahuan terkini tentang peraturan PPh 21, tetapi juga bimbingan langsung dalam mengelola pembayaran pajak Anda.

Implikasi Aturan Pajak

Dengan peningkatan batas penghasilan kena pajak oleh pemerintah, pekerja dengan gaji sekitar Rp 5 juta per bulan masih dapat merasakan kelonggaran pajak. Meskipun demikian, pemahaman yang baik mengenai peraturan terkini, seperti PP Nomor 58 Tahun 2023, dapat membantu pekerja mengoptimalkan pengelolaan pajak mereka.

Pekerja perlu memahami kategori TER yang diterapkan pada PTKP mereka, serta mengikuti proses pemotongan pajak bulanan dengan teliti. Hal ini akan mencegah adanya kesalahan dalam perhitungan PPh 21 dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang berlaku.

Saran dan Rekomendasi

Untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran dalam pengelolaan pajak, disarankan agar pekerja berkomunikasi secara aktif dengan bagian keuangan perusahaan tempat mereka bekerja. Pemahaman yang baik tentang prosedur pemotongan pajak, kategori TER, dan peraturan pajak terkini akan membantu pekerja menjaga keseimbangan antara penghasilan yang diterima dan kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Kesimpulan

PPh 21 merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan pribadi setiap pekerja. Pemahaman mendalam mengenai peraturan terkini dan pengaplikasiannya dalam perhitungan pajak bulanan sangatlah krusial. Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan pekerja dapat mengelola pajak mereka secara efisien dan meminimalkan potensi kesalahan perhitungan yang dapat berdampak pada keuangan pribadi mereka.