PPN

Kode Faktur Pajak 040: Jenis Transaksi, Cara Hitung & Kapan Digunakan

Kode faktur pajak 040 adalah kode transaksi pada faktur pajak yang dipakai saat dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, bukan harga jual atau penggantian. Kode tersebut menentukan cara PPN dihitung dan dilaporkan oleh PKP. Salah memilih kode sering baru terasa ketika pembeli gagal mengkreditkan pajak masukan atau DJP meminta penjelasan. Panduan dari tim ISB Consultant

Kode Faktur Pajak 040: Jenis Transaksi, Cara Hitung & Kapan Digunakan Read More »

Tax Base Adalah: Rumus, Cara Hitung & Mengisi DPP PPN 12%

Tax base adalah nilai atau jumlah yang dijadikan dasar menghitung pajak terutang, dalam peraturan Indonesia dikenal sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Angka tersebut dikalikan tarif sehingga menghasilkan pajak yang wajib disetor ke kas negara. Pemilik UMKM, CFO, dan tim akuntansi akan menemui istilah tersebut saat menerbitkan faktur pajak, menyusun SPT, atau menghitung PPN 12

Tax Base Adalah: Rumus, Cara Hitung & Mengisi DPP PPN 12% Read More »

Reimbursement PPh 23: Syarat, Invoice & Dasar Pengenaan PPN

Reimbursement PPh 23 adalah penggantian biaya jasa terkena potongan pajak. Istilah tersebut kian sering muncul ketika satu badan usaha menagihkan kembali ongkos yang telah dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak ketiga. Kekeliruan menafsirkan mekanisme tersebut dapat memicu selisih setoran pajak serta sanksi administrasi. Pembahasan berikut mengulas dasar hukum, ketentuan PPN, format invoice, syarat bebas pajak,

Reimbursement PPh 23: Syarat, Invoice & Dasar Pengenaan PPN Read More »

SPPKP itu Apa? Ini Fungsi, Syarat, & Cara Membuatnya

SPPKP adalah surat resmi bukti pengukuhan status Pengusaha Kena Pajak. Dokumen SPPKP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) kepada wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Status tersebut menjadi dasar resmi bagi pelaku usaha untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai

SPPKP itu Apa? Ini Fungsi, Syarat, & Cara Membuatnya Read More »

Pajak Desainer Interior: Jenis, Tarif & Contoh Cara Hitung

Pajak desainer interior berapa persen? Mulai dari 5 persen sampai 35 persen sesuai besaran penghasilan kena pajak dalam setahun, tarif pajak penghasilan desainer interior mengikuti skema progresif Pasal 17 UU PPh. Skema tersebut sudah diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Kewajiban pajak berlaku bagi seluruh desainer interior, baik yang

Pajak Desainer Interior: Jenis, Tarif & Contoh Cara Hitung Read More »

Pajak Sewa Alat Berat: Tarif, Jenis, & Contoh Cara Hitung

Pajak sewa alat berat berapa persen? Tarif Pajak Alat Berat (PAB) di Indonesia ditetapkan maksimal 0,2 persen dari nilai jual alat berat, sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Besaran pastinya ditentukan lewat peraturan daerah di setiap provinsi, sehingga angkanya bisa berbeda antarwilayah. Pajak tersebut menjadi salah satu kewajiban bagi

Pajak Sewa Alat Berat: Tarif, Jenis, & Contoh Cara Hitung Read More »

Pajak Jasa Bengkel: Jenis, Cara Hitung, Setor & Lapor

Pajak jasa bengkel adalah ketentuan perpajakan yang melekat pada kegiatan usaha perbaikan, perawatan, dan pencucian kendaraan bermotor (baik mobil maupun sepeda motor), serta penjualan suku cadang (spare part) yang menyertai jasa tersebut.   Jenis Pajak Usaha Bengkel Usaha bengkel, baik yang masih berskala kecil maupun yang sudah memiliki cabang, dikenai beberapa jenis pajak sekaligus. Berikut

Pajak Jasa Bengkel: Jenis, Cara Hitung, Setor & Lapor Read More »

IKM Adalah: Dasar Hukum, Cara Daftar & Bedanya dengan UKM

Istilah IKM biasanya muncul di dokumen perizinan usaha, formulir pengajuan kredit, sampai laporan pajak tahunan. Bagi pemilik usaha rintisan, istilah ini sering tertukar dengan UKM padahal keduanya memiliki definisi hukum dan cakupan kegiatan yang berbeda. Sebagai konsultan yang mendampingi pelaku usaha dalam mengurus kewajiban pajak dan legalitas, ISB Consultant kerap menerima pertanyaan seputar status badan

IKM Adalah: Dasar Hukum, Cara Daftar & Bedanya dengan UKM Read More »

Inbreng Adalah: Dasar Hukum, Tujuan, Risiko dan Tata Caranya

Inbreng adalah istilah hukum yang merujuk pada penyetoran modal perseroan dalam bentuk aset non tunai, bukan uang tunai. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 34, yang membuka opsi penyetoran modal berupa benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang nilainya dapat diukur dengan uang. Skema

Inbreng Adalah: Dasar Hukum, Tujuan, Risiko dan Tata Caranya Read More »

Scroll to Top