Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 21 untuk Pegawai

Penghasilan adalah aspek penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Pemerintah memerlukan dana untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem perpajakan menjadi instrumen yang vital dalam mengumpulkan dana tersebut.

Salah satu jenis pajak yang paling umum di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 21, yang merupakan landasan perhitungan PPh Pasal 21.

Definisi DPP PPh 21

DPP PPh 21 adalah elemen kunci dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Konsep dasar ini digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh para pegawai, termasuk pegawai tetap, penerima pesangon, tenaga ahli, dan anggota dewan komisaris/dewan pengawas suatu perusahaan.

Pentingnya memahami DPP PPh 21 tidak hanya terbatas pada karyawan tetap, tetapi juga mencakup berbagai kategori pekerja lainnya. Penerima uang pesangon, tenaga ahli, dan anggota dewan komisaris/dewan pengawas juga tercakup dalam lingkup DPP PPh 21, masing-masing dengan tarif PPh 21 yang spesifik.

Jenis Pegawai Menurut Peraturan Ditjen Pajak

Untuk memahami dasar pengenaan pajak, penting untuk mengetahui definisi dari tiga kategori pegawai utama menurut Peraturan Dirjen Pajak No.31/PJ/2009:

Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah individu yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Ini mencakup anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas yang secara teratur ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, atau pegawai kontrak.

Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap adalah mereka yang hanya menerima penghasilan ketika bekerja. Penghitungan pekerjaan mereka didasarkan pada jumlah hari atau hasil pekerjaan yang dihasilkan/penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Bukan Pegawai

Kategori bukan pegawai mencakup individu selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas. Mereka memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan permintaan.

Baca juga: Pajak Penghasilan Karyawan, Ditanggung Perusahaan atau Karyawan?

Norma Perhitungan DPP PPh 21

Setelah menentukan jenis/kategori pegawai, langkah selanjutnya adalah menerapkan norma perhitungannya. Norma perhitungan DPP PPh 21 didefinisikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015:

DPP PPh 21 untuk Pegawai Tidak Tetap

DPP PPh 21 diterapkan untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari, berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ini mencakup yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, dengan catatan penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender melebihi Rp 4.500.000.

DPP PPh 21 untuk Bukan Pegawai

Bagi bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan, DPP PPh 21 ditentukan sebagai 50% dari jumlah penghasilan bruto, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER 32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c.

DPP PPh 21 untuk Penerima Penghasilan Lainnya

Untuk penerima penghasilan selain kategori di atas, DPP PPh 21 adalah jumlah penghasilan bruto.

DPP PPh 21 dan Pemotongan PPh Pasal 26

Dalam konteks pemotongan pajak, baik PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 26, dasar pengenaan pajak (DPP) adalah jumlah penghasilan bruto.

Contoh Perhitungan DPP PPh Pasal 21

Sebagai ilustrasi, kita akan mengambil contoh perhitungan DPP PPh Pasal 21 untuk seorang karyawan tetap. Nico, seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan swasta, memiliki pendapatan Rp 10.000.000/bulan. Berikut langkah-langkah perhitungan:

Langkah 1: Gaji Setahun

Gaji Setahun = 10 × Rp 10.000.000=Rp 100.000.000

Langkah 2: Biaya Jabatan

Biaya Jabatan = 5% × Rp 100.000.000 = Rp 5.000.000

Langkah 3: Penghasilan Netto

Penghasilan Netto = Rp 100.000.000 − Rp 5.000.000 = Rp 95.000.000

Langkah 4: PTKP (Belum Menikah dan Tidak Memiliki Tanggungan)

PTKP = Rp 54.000.000

Langkah 5: DPP PPh 21

DPP PPh 21 = Penghasilan Netto − PTKP = Rp 95.000.000 − Rp 54.000.000 = Rp 41.000.000

Baca juga: Cara Mengurus Lebih Bayar PPh 21

Kesimpulan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 21 merupakan konsep kunci dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Memahami jenis-jenis pegawai, definisi mereka menurut peraturan pajak, dan norma perhitungan DPP PPh 21 menjadi langkah awal yang penting. Contoh perhitungan untuk karyawan tetap memberikan gambaran lebih lanjut tentang implementasi konsep tersebut dalam situasi nyata.

Kunjungi https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-semarang/ untuk mendapatkan bimbingan konsultan pajak terbaik di Semarang. Dengan layanan profesional kami, Anda dapat memahami dasar-dasar pengenaan pajak PPh 21 secara mendalam dan mengoptimalkan kewajiban pajak Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperoleh solusi terbaik dalam mengelola PPh 21, sehingga keuangan perusahaan dan pribadi Anda tetap terkelola dengan baik. Segera hubungi konsultan kami melalui tautan ini dan nikmati manfaat pengetahuan pajak yang akurat dan tepat waktu.

Baca juga:  Manfaat Membayar Pajak bagi Perusahaan