Dilema Kenaikan Pajak Reklame 2024 di Surabaya

Pajak reklame menjadi salah satu topik hangat di Surabaya setelah terjadi penolakan dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jatim terhadap kenaikan pajak reklame yang dianggap terlalu tinggi. Dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kota Surabaya, P3I Jatim menyampaikan bahwa kenaikan sebesar 25% yang berlaku sejak 1 Januari 2024, akan memberatkan para pengusaha periklanan.

Latar Belakang Kebijakan Pajak Reklame di Surabaya

Pajak reklame diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan bahwa pajak reklame di jalan protokol dan jalan biasa harus memiliki besaran yang berbeda, sesuai dengan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, kenaikan pajak sebesar 25% ini menuai penolakan dari P3I Jatim yang menganggapnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Baca selengkapnya: Pajak Reklame di Surabaya Naik 25% per Januari 2024

Penolakan dan Tindakan Pengusaha

P3I Jatim menyatakan bahwa mereka bersedia menerima kenaikan pajak reklame asalkan masih dalam batas wajar bagi para pengusaha. Mereka menginginkan kenaikan maksimal sebesar 20%, dengan alasan bahwa kondisi ekonomi belum memungkinkan untuk kenaikan sebesar 25%. Sekretaris Umum P3I Jatim, Agus Winoto, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan kenaikan pajak asalkan masih dalam batas wajar.

Anda tidak perlu khawatir tentang perhitungan dan pelaporan pajak reklame. Dengan bantuan ISBC sebagai konsultan pajak Surabaya, Anda dapat mengatasi semua kompleksitasnya dengan mudah. Dapatkan layanan konsultasi terbaik dari para ahli kami yang berpengalaman untuk memastikan Anda memenuhi semua persyaratan perpajakan dengan benar. Jangan biarkan kebingungan menghalangi kesuksesan usaha Anda. Hubungi ISBC sekarang untuk mendapatkan bimbingan terbaik dalam mengelola pajak reklame Anda.

Respons Pemerintah Kota Surabaya

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, merespons penolakan tersebut dengan mengajak semua pihak untuk berdiskusi. Menurutnya, walaupun kenaikan pajak sudah diatur dalam Perda, namun semua pihak harus diajak berbicara untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Eri juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ekonomi Surabaya berhenti bergerak, namun juga tidak ingin melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Upaya Menemukan Solusi Bersama

Eri meminta jajarannya untuk duduk bersama pengusaha periklanan untuk mencari solusi terkait kenaikan pajak reklame ini. Dia juga menyebutkan bahwa BPK telah memberikan catatan terkait kenaikan pajak reklame dan hal ini harus ditindaklanjuti dengan serius. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk menjaga agar kenaikan pajak tidak memberatkan para pengusaha sehingga Perda tetap berjalan dengan baik.

Baca juga:  Penyebab Wajib Pajak Mendapat Surat Tagihan Pajak

Baca selengkapnya: Komitmen Pemkot Surabaya atas Kenaikan Pajak Reklame terhadap Pengusaha

Kesimpulan

Kenaikan pajak reklame di Surabaya memang menjadi perdebatan yang kompleks antara pemerintah dan pengusaha periklanan. Dengan adanya penolakan dari P3I Jatim, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang bijaksana untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Diskusi yang terbuka dan dialog yang baik menjadi kunci dalam mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak.