Pajak penghasilan adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak di Indonesia, baik untuk pribadi maupun badan. Dalam praktiknya, pemotongan pajak penghasilan sering dilakukan oleh pihak ketiga yang berfungsi sebagai pemotong pajak, seperti perusahaan atau institusi yang mengeluarkan pembayaran kepada pihak lain. Untuk mendukung proses ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan aplikasi e-Bupot yang memudahkan pembuatan dan pelaporan bukti potong pajak penghasilan, khususnya untuk PPh Pasal 23 dan 26.
Aplikasi e-Bupot merupakan solusi digital yang diperuntukkan bagi wajib pajak badan di Indonesia. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, wajib pajak dapat menghasilkan bukti pemotongan secara online, mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik, serta mempercepat proses pelaporan pajak. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai apa itu e-Bupot, syarat penggunaannya, jenis-jenis bukti potong, hingga tata cara penerbitan bukti potong pajak melalui aplikasi e-Bupot.
Apa itu e-Bupot?
e-Bupot adalah aplikasi yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pembuatan bukti pemotongan pajak elektronik bagi pemotong PPh Pasal 23 dan 26. Aplikasi ini dirancang agar bukti pemotongan pajak yang sebelumnya berbentuk fisik kini dapat diterbitkan dan dikelola secara digital. Sistem ini juga mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan 26 tanpa harus melakukan penandatanganan manual, sehingga menghemat waktu serta meningkatkan akurasi pelaporan.
Diterapkannya e-Bupot menjadi langkah penting dalam digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan aplikasi ini, data perpajakan tersimpan lebih aman di server DJP, serta memungkinkan pemotong pajak untuk membuat dan mencetak bukti pemotongan secara online kapan saja. Bagi wajib pajak badan, e-Bupot juga memberikan akses pelaporan pajak yang lebih praktis dan fleksibel melalui satu platform terpadu.
Syarat Menggunakan e-Bupot
Bagi wajib pajak badan yang ingin menggunakan e-Bupot, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Berikut adalah rincian syarat tersebut:
- Jumlah Bukti Potong yang Dibuat
Wajib pajak badan yang diwajibkan menggunakan e-Bupot adalah mereka yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan 26 dengan lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Dengan kata lain, jika perusahaan atau institusi membuat bukti potong PPh lebih dari jumlah tersebut, maka aplikasi e-Bupot menjadi wajib digunakan.
- Jumlah Penghasilan Bruto
Penggunaan e-Bupot juga diwajibkan bagi wajib pajak badan yang menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp100 juta. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghasilan dalam jumlah besar dikelola dengan sistem yang memadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak.
- SPT Masa Elektronik
Wajib pajak badan yang hendak menggunakan e-Bupot harus sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar. Hal ini berarti wajib pajak sudah familiar dengan pelaporan pajak secara digital.
- e-FIN dan Sertifikat Elektronik
Untuk menggunakan e-Bupot, wajib pajak harus memiliki e-FIN dan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh DJP. Sertifikat elektronik ini digunakan untuk menjamin keamanan transaksi online serta sebagai identitas digital resmi saat melakukan pelaporan melalui aplikasi.
Jenis Bukti Pemotongan di e-Bupot
Dalam aplikasi e-Bupot, terdapat tiga jenis bukti pemotongan yang umum digunakan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenis bukti pemotongan tersebut:
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 adalah formulir yang digunakan untuk membuktikan bahwa pemotong pajak telah melakukan pemotongan atas penghasilan yang dikenakan pajak sesuai ketentuan PPh Pasal 23 atau 26. Bukti ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemotong pajak atas jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh pihak yang dipotong.
- Bukti Pemotongan Pembetulan
Jenis bukti pemotongan ini digunakan untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan yang telah diterbitkan sebelumnya. Hal ini berguna apabila terjadi kesalahan pada data seperti jumlah pajak, nomor identitas, atau informasi lain yang harus disesuaikan. Bukti pemotongan pembetulan memungkinkan wajib pajak memperbaiki data yang telah dilaporkan tanpa harus membatalkan bukti potong yang lama.
- Bukti Pemotongan Pembatalan
Jika transaksi yang sebelumnya dilaporkan ternyata batal, maka bukti pemotongan pembatalan dapat dibuat. Ini berguna untuk membatalkan bukti pemotongan yang sudah dikeluarkan sehingga tidak terjadi duplikasi atau kesalahan dalam pelaporan.
Cara Membuat Bukti Potong Melalui e-Bupot
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23 dan 26 melalui aplikasi e-Bupot:
- Akses e-Bupot
Buka situs DJP Online melalui laman djponline.pajak.go.id dan log in menggunakan NPWP serta kata sandi Anda. Pada halaman utama, pilih menu “e-Bupot” yang tersedia di bagian atas. - Pilih Menu Bukti Pemotongan
Setelah masuk ke dashboard e-Bupot, pilih menu “Bukti Pemotongan”. Di sini, Anda akan melihat dua pilihan, yakni “Pasal 23” dan “Pasal 26”. Pilih sesuai dengan jenis bukti potong yang ingin dibuat. - Masukkan Data Bukti Potong
Pada halaman perekaman bukti potong, masukkan data lengkap dari pihak yang dipotong dan detail pajak sesuai identitas asli. Pastikan data yang diinput sudah benar, lalu klik “Simpan” untuk menyimpan bukti potong tersebut. - Impor Data untuk Banyak Bukti Potong
Jika perlu merekam banyak bukti potong sekaligus, Anda dapat menggunakan fitur “Impor Excel”. Unggah data dalam format yang telah ditentukan DJP, kemudian klik “Simpan”. - Unduh atau Cetak Bukti Potong
Untuk mencetak bukti potong, buka daftar bukti potong pada dashboard, lalu pilih bukti potong yang ingin dicetak. Klik “Print” untuk mencetak atau “Download” untuk mengunduhnya dalam bentuk digital.
Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, banyak perusahaan menghadapi tantangan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang regulasi dan ketentuan terbaru, terutama dalam penggunaan aplikasi e-Bupot ini. Dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak, seperti ISB Consultant, perusahaan dapat memperoleh solusi perpajakan yang komprehensif dan minim risiko. ISB Consultant memiliki layanan yang tepat untuk membantu Anda dalam proses pelaporan pajak, termasuk untuk kewajiban e-Bupot. Kunjungi https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/ untuk informasi lebih lanjut tentang layanan konsultan pajak kami di Surabaya.
Mengapa e-Bupot Penting bagi Pengelolaan Pajak Perusahaan?
Implementasi e-Bupot memiliki peran penting dalam memastikan setiap transaksi perpajakan terdokumentasi dengan baik dan akurat. Selain memudahkan perusahaan dalam pencatatan bukti potong, e-Bupot memberikan jaminan keamanan dan transparansi dalam sistem perpajakan digital yang dikelola DJP. Dengan sistem yang terintegrasi, e-Bupot meminimalisir risiko kesalahan data serta mempercepat proses pelaporan bulanan, terutama untuk perusahaan dengan volume transaksi yang tinggi.
Kesimpulan
Aplikasi e-Bupot adalah inovasi yang memudahkan wajib pajak badan untuk mengelola bukti potong dan pelaporan PPh Pasal 23 dan 26 secara digital. Dengan menggunakan e-Bupot, perusahaan dapat lebih efisien dalam pencatatan pajak sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan DJP. Agar proses ini berjalan optimal, syarat-syarat seperti memiliki sertifikat elektronik dan e-FIN wajib dipenuhi oleh perusahaan.
Penggunaan e-Bupot tidak hanya sekadar mematuhi regulasi, tetapi juga memastikan kelancaran administrasi pajak di perusahaan. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan dalam implementasi e-Bupot atau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, menghubungi konsultan pajak yang berpengalaman seperti ISB Consultant bisa menjadi langkah bijak untuk memaksimalkan efektivitas manajemen pajak perusahaan.
