Kode faktur pajak 040 adalah kode transaksi pada faktur pajak yang dipakai saat dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, bukan harga jual atau penggantian. Kode tersebut menentukan cara PPN dihitung dan dilaporkan oleh PKP.
Salah memilih kode sering baru terasa ketika pembeli gagal mengkreditkan pajak masukan atau DJP meminta penjelasan. Panduan dari tim ISB Consultant berikut membahas arti, dasar hukum, cara hitung, sampai sanksinya agar faktur pajak perusahaan tetap sesuai aturan.
Apa itu Kode Faktur Pajak 040
Angka 040 terdiri dari dua bagian. Dua digit pertama, yaitu 04, adalah kode transaksi. Digit ketiga, yaitu 0, merupakan kode status faktur normal pada format penomoran lama.
Nilai lain adalah dasar pengenaan pajak (DPP) berupa sejumlah uang yang ditetapkan peraturan. Skema tersebut dipakai ketika harga jual atau penggantian sulit dijadikan acuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN.
Ruang lingkupnya melebar sejak Coretax berlaku pada 1 Januari 2025. Penyerahan barang dan jasa kena pajak nonmewah kini memakai kode 04 karena DPP yang dipakai adalah 11/12 dari harga jual.
Jenis Transaksi yang Menggunakan Kode 040
Mengenal kategori transaksi secara spesifik sangat diperlukan agar penerapan kode faktur pajak 040 sesuai dengan ketentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain yang berlaku.
Penyerahan Barang dan Jasa Nonmewah
Kelompok terbesar adalah penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang tidak tergolong mewah. DPP yang dipakai adalah 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor.
Penyerahan dengan Nilai Lain Khusus
Kelompok kedua adalah penyerahan yang nilai lainnya diatur khusus dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025, antara lain:
- Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKP atau JKP
- Penyerahan film cerita
- Penyerahan BKP melalui pedagang perantara atau juru lelang
- Penyerahan persediaan dan aktiva sisa saat pembubaran perusahaan
- Penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja
- Penyerahan jasa periklanan yang terkait penyiaran
- Penyerahan pulsa dan kartu perdana
- Penyerahan hasil tembakau
- Penyerahan dari anggota kerja sama operasi (KSO) kepada KSO
Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma pada Kode 04 dan 05
Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas BKP atau JKP umumnya diterbitkan dengan kode 04. Contoh pemberian cuma-cuma adalah sampel barang untuk promosi kepada relasi atau calon pembeli.
Kode 05 dipakai pada kondisi yang lebih sempit. Syaratnya, PKP memungut PPN dengan besaran tertentu dan DPP atas pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma tersebut bernilai Rp0,00.
Faktur atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dengan besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Karena itu, pemilihan antara kode 04 dan kode 05 perlu dicek per transaksi.
Jasa Pengiriman Paket dan Biro Perjalanan Wisata
Kedua jenis jasa tersebut sering disebut sebagai contoh kode 040 pada sumber lama. Keduanya kini diatur sebagai PPN besaran tertentu dan memakai kode 05, bukan kode 04.
Cara Menghitung DPP dan PPN Kode 040
Untuk penyerahan nonmewah pada umumnya, rumusnya sederhana. PPN terutang adalah 12% dikalikan DPP nilai lain, yaitu 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya sama dengan 11%.
Objek khusus memakai rumus sendiri dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, misalnya, memakai harga jual setelah dikurangi laba kotor.
Contoh perhitungan berikut memakai angka sederhana:
Angka DPP dibulatkan untuk memudahkan pembacaan. Pada keempat contoh, PPN setara 11% dari nilai dasar.
Hasil tembakau memakai rumus berbeda, yaitu 9,9% dari harga jual eceran. Kewajiban memungut PPN atas pemakaian sendiri juga bergantung pada sifat pemakaiannya, sehingga contoh tersebut hanya menunjukkan cara hitung.
Kapan Kode 040 Wajib Digunakan?
Kode 04 wajib dipakai setiap kali DPP yang berlaku berupa nilai lain, baik pada penyerahan nonmewah secara umum maupun pada objek khusus dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025.
Kode lain yang paling sering tertukar dengan kode 04 adalah:
- Kode 01 untuk penyerahan yang PPN dan PPnBM dipungut sendiri oleh PKP penjual, termasuk barang mewah
- Kode 05 untuk penyerahan dengan PPN besaran tertentu
- Kode 07 untuk penyerahan dengan PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah
- Kode 08 untuk penyerahan yang dibebaskan dari PPN dan PPnBM
- Kode 10 untuk penyerahan dengan tarif selain tarif umum
Satu transaksi kadang memenuhi lebih dari satu kode. Karena itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2025 menetapkan urutan prioritas pemilihan kode:
- Kode 07 atau 08 jika penyerahan memperoleh fasilitas PPN
- Kode 02 atau 03 jika pembeli adalah pemungut PPN, meskipun penyerahannya juga memenuhi kode 04
- Kode 04 atau 05 jika DPP berupa nilai lain atau PPN dipungut dengan besaran tertentu
- Kode 01 jika penyerahan tidak termasuk kode transaksi lainnya
Penjualan kepada instansi pemerintah menjadi contoh yang sering terlewat. Faktur tetap berkode 02 atau 03 walaupun DPP yang dipakai berupa nilai lain.
Cara Membuat Faktur Pajak Kode 040 di Coretax
Proses penerbitan faktur dengan kode transaksi 04 dapat diselesaikan secara langsung melalui sistem Coretax DJP melalui serangkaian tahapan praktis.
Persiapan Penerbitan Faktur Pajak
Faktur pajak di Coretax wajib ditandatangani secara elektronik. Wajib pajak memakai kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikasi yang terdaftar di DJP.
Kode otorisasi diminta melalui menu Portal Saya, lalu diaktifkan dengan passphrase. Status sertifikat perlu menunjukkan keterangan VALID sebelum faktur diterbitkan.
Wajib pajak juga harus memiliki NPWP 16 digit, dan pemadanan NIK dengan NPWP wajib selesai bagi yang terdaftar sebelum 14 Juli 2022. Data pembeli yang diisikan berupa NPWP atau NIK.
Langkah Penerbitan Faktur Pajak Keluaran
Penerbitan faktur pajak keluaran dengan kode 04 mengikuti tahapan berikut:
- Masuk ke Coretax memakai akun wajib pajak atau penanggung jawab yang ditunjuk
- Buka modul faktur pajak elektronik, lalu pilih menu Pajak Keluaran
- Pilih kode transaksi 04 untuk DPP nilai lain
- Isi identitas pembeli, rincian barang atau jasa, harga satuan, dan kuantitas
- Centang opsi DPP nilai lain, lalu isi nilainya sebesar 11/12 dari harga jual untuk objek umum
- Simpan konsep, periksa kembali isiannya, lalu unggah faktur dengan passphrase penanggung jawab
- Pastikan status faktur berubah menjadi Approved
Saat Pembuatan dan Batas Waktu Unggah
Faktur pajak umumnya dibuat saat penyerahan, atau saat pembayaran diterima lebih dulu, misalnya uang muka dan termin. Faktur yang dibuat terlambat dikenai denda 1% dari DPP.
Faktur wajib diunggah dan disetujui DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan. Faktur yang melewati batas itu tidak disetujui, sehingga pajak masukan pembeli tidak dapat dikreditkan.
Faktur Pengganti, Pembatalan, dan Retur
Kesalahan pengisian faktur, selain kesalahan identitas pembeli, dapat dikoreksi dengan faktur pajak pengganti. Nomor seri tetap sama, sedangkan tanggal faktur mengikuti tanggal pembuatan faktur pengganti.
Faktur pengganti dapat dibuat selama SPT Masa PPN tempat faktur awal dilaporkan masih dapat disampaikan atau dibetulkan. Batas unggah tanggal 20 juga berlaku untuk faktur pengganti.
Jika sudah ada nota retur atau nota pembatalan, faktur pengganti wajib memperhitungkan nilainya. Retur atau pembatalan sebelumnya dianggap tidak terjadi, sehingga SPT Masa PPN yang memuatnya perlu dibetulkan.
Pembatalan faktur juga hanya dapat dilakukan selama SPT Masa PPN tempat faktur awal dilaporkan masih dapat disampaikan atau dibetulkan.
Kendala Faktur Tidak Berstatus Approved
Faktur yang belum berstatus Approved perlu dicek pada beberapa titik berikut:
- Tanggal unggah belum melewati batas tanggal 20 bulan berikutnya
- Status kode otorisasi atau sertifikat elektronik menunjukkan VALID
- Passphrase penanggung jawab dimasukkan dengan benar
- Identitas pembeli, kode transaksi, dan nilai DPP sudah terisi sesuai ketentuan
Jika kendala berlanjut, wajib pajak dapat menghubungi kantor pajak atau Kring Pajak 1500200.
Pemeriksaan Faktur Kode 040 bagi Pembeli
Faktur pajak masukan tersedia di menu Pajak Masukan pada Coretax setelah penjual menandatangani dan faktur disetujui. Pembeli tidak perlu menunggu penjual melaporkan SPT.
Sebelum faktur dikreditkan, pembeli sebaiknya memeriksa hal berikut:
- Status faktur sudah Approved
- Kode transaksi sesuai dengan jenis penyerahan, misalnya 04 untuk barang nonmewah
- DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual dan PPN sebesar 12% dari DPP tersebut
- Identitas penjual dan pembeli sesuai dengan data transaksi
- Perolehan barang atau jasa berhubungan dengan kegiatan usaha
Pajak masukan umumnya dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan masa pajak faktur. Kemungkinan mengkreditkan pada masa berikutnya diatur terpisah, sehingga aturan terbaru perlu dicek lebih dulu.
Faktur yang tidak valid dapat ditandai pada menu Pajak Masukan, lalu koreksinya diminta kepada penjual.
Pelaporan Faktur Kode 040 dalam SPT Masa PPN
Faktur pajak keluaran dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk masa pajak yang sama dengan tanggal pembuatan, paling lama akhir bulan berikutnya.
Total DPP nilai lain dan PPN pada faktur keluaran perlu dicocokkan dengan isian SPT sebelum disampaikan. Selisihnya mudah terlihat oleh lawan transaksi karena faktur penjual dapat langsung diakses melalui Coretax.
Faktur pengganti atau pembatalan yang terbit setelah SPT disampaikan menuntut pembetulan SPT Masa PPN. Ketentuan yang sama berlaku untuk nota retur yang sudah dilaporkan.
Dasar Hukum Kode Faktur Pajak 040
Penggunaan kode transaksi 04 bersandar pada sejumlah peraturan berikut:
- Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN, yang menetapkan nilai lain sebagai salah satu jenis DPP
- PMK Nomor 131 Tahun 2024, yang mengatur DPP nilai lain sebesar 11/12 untuk barang dan jasa kena pajak nonmewah
- PMK Nomor 11 Tahun 2025, yang menyatukan aturan nilai lain dan besaran tertentu dalam satu peraturan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2025, yang mengatur kode transaksi, format nomor seri, dan pengunggahan faktur pajak
PMK Nomor 75 Tahun 2010 yang dulu menjadi rujukan utama sudah disesuaikan oleh PMK Nomor 11 Tahun 2025. Karena itu, daftar transaksi nilai lain pada sumber lama perlu dicek ulang sebelum dipakai.
Format dan Struktur Nomor Faktur Pajak 040
Pada format lama, nomor faktur pajak terdiri dari 16 digit: dua digit kode transaksi, satu digit kode status, dan 13 digit nomor seri. Dari susunan itulah penulisan 040 berasal.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2025 mengubahnya menjadi 17 digit dengan susunan berikut:
- Dua digit kode transaksi, yaitu 04 untuk penyerahan dengan DPP nilai lain
- Dua digit kode status
- Tiga belas digit nomor seri dari DJP, terdiri dari dua digit tahun dan sebelas digit nomor urut
Nomor seri tidak lagi diajukan secara manual. Sistem Coretax memberikannya otomatis setelah faktur diunggah dan disetujui DJP.
Label 040 masih dipakai sehari-hari, tetapi secara teknis kode transaksinya adalah 04.
Barang Mewah dan Nonmewah dalam Penentuan Kode 040
Pilihan antara kode 01 dan kode 04 bergantung pada status barang. Barang mewah adalah barang kena pajak yang dikenai PPnBM, baik berupa kendaraan bermotor maupun barang selain kendaraan bermotor.
Contoh barang mewah selain kendaraan bermotor mengacu pada PMK Nomor 15 Tahun 2023, antara lain:
- Hunian mewah dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih
- Pesawat udara tertentu dan balon udara
- Peluru dan senjata api, kecuali untuk keperluan negara
- Kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum
Perbedaan perlakuan kedua kelompok dapat dilihat pada tabel berikut:
Sejak 1 Februari 2025, barang mewah dikenai PPN 12% secara penuh atas harga jual atau nilai impor. Daftar barang mewah dapat berubah, sehingga lampiran peraturan terbaru perlu dicek sebelum menentukan status suatu barang.
Kesalahan yang Sering Terjadi dan Sanksinya
Beberapa kesalahan yang sering muncul pada faktur pajak kode 04:
- Memakai kode 01 untuk penyerahan nonmewah yang seharusnya berkode 04
- Mengisi DPP dengan harga jual penuh padahal ketentuan memakai 11/12
- Memakai kode 04 untuk jasa pengiriman paket atau biro perjalanan wisata yang kini berkode 05
- Menyamakan rumus pemakaian sendiri dengan penjualan biasa
- Mengabaikan urutan prioritas saat pembeli adalah pemungut PPN
- Terlambat membuat atau mengunggah faktur pajak
PKP yang tidak membuat faktur pajak, terlambat membuatnya, atau mengisinya tidak lengkap dikenai denda 1% dari DPP berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
Faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP dianggap bukan faktur pajak. Akibatnya, pembeli tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum, dan hubungan dagang ikut terganggu.
Faktur yang telanjur salah kode dapat diganti dengan faktur pengganti selama SPT Masa PPN masih dapat dibetulkan. Langkah itu sebaiknya dilakukan sebelum ada permintaan penjelasan dari DJP.
Perbedaan Kode 010 dan Kode 040 Sebelum dan Sesudah 2025
Pertanyaan yang paling sering muncul adalah mengapa faktur yang dulu berkode 010 kini berkode 040. Jawabannya terletak pada perubahan tarif dan cara menghitung DPP sejak 1 Januari 2025.
Perbandingan kedua kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Batas unggah tanggal 20 berlaku sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2025 ditetapkan pada 22 Mei 2025.
Beban pajak efektif barang dan jasa nonmewah tidak berubah, yaitu tetap 11%. Yang berubah adalah rumusnya, sehingga kode faktur ikut berpindah dari 01 ke 04.
Pada masa transisi awal 2025, faktur nonmewah yang mencantumkan PPN 11% maupun 12% sempat dianggap benar tanpa sanksi. Kelebihan pungutan 1% dapat diminta kembali oleh pembeli kepada penjual.
Studi Kasus Klien di Semarang dalam Menentukan Kode 040
Contoh nyata datang dari pengalaman kami, ketika salah satu klien kami di Semarang mengalami kebingungan memilih kode transaksi setelah Coretax berlaku.
Klien tersebut adalah perusahaan PKP yang menjual barang nonmewah dan sesekali memberikan sampel kepada calon pembeli. Seluruh faktur keluaran masih diterbitkan dengan kode 01 seperti pola tahun sebelumnya.
Pembeli kemudian mempertanyakan nilai DPP pada faktur, sedangkan manajer pajak ragu apakah pemberian sampel juga harus diterbitkan fakturnya. Keraguan itu membuat penyelesaian faktur bulanan memakan waktu lebih lama.
Oleh karena itu, tim ISB Consultant di Semarang membantu klien tersebut dalam menentukan kapan harus menggunakan kode faktur pajak 040 agar setiap penyerahan memiliki kode, DPP, dan batas waktu unggah yang tepat.
Tahap pertama adalah memetakan jenis penjualan, pemberian sampel, dan pemakaian sendiri terhadap kode 01, 04, dan 05. Faktur yang keliru kemudian diganti dengan faktur pengganti selama SPT Masa PPN masih dapat dibetulkan.
Hasil akhirnya berupa panduan kode transaksi tertulis yang dipakai tim keuangan klien untuk setiap faktur berikutnya. Identitas klien tidak dicantumkan demi menjaga kerahasiaan.
Kapan Perusahaan Membutuhkan Konsultan Faktur Pajak?
Tidak semua perusahaan perlu pendampingan, tetapi sejumlah kondisi berikut menandakan bahwa penerbitan faktur sebaiknya ditinjau profesional:
- Transaksi perusahaan mencakup kombinasi kode 01, 04, dan 05
- Pembeli mencakup instansi pemerintah atau pemungut PPN
- Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma terjadi secara rutin
- Faktur sudah terbit dengan kode keliru dan masa pelaporan SPT sedang berjalan
- Perusahaan menerima permintaan penjelasan dari DJP atau keluhan pembeli soal faktur
- Belum ada prosedur tertulis untuk penerbitan dan pengunggahan faktur pajak
Solusi Konsultasi Faktur Pajak di ISB Consultant
Memilih kode faktur pajak tampak sepele, padahal setiap transaksi harus dicocokkan dengan jenis objek, status pembeli, dan fasilitas yang berlaku. Perusahaan dengan transaksi beragam paling rentan keliru.
ISB Consultant atau Integrated System Business Consultant (ISBC) mendampingi pemilik usaha, direksi, dan manajer keuangan agar penerbitan faktur pajak sesuai regulasi dan terhindar dari sanksi.
Tahapan kerja konsultasi faktur pajak di ISB Consultant adalah:
- Pengumpulan data transaksi, kontrak, dan faktur pajak yang sudah terbit
- Pemetaan jenis penyerahan terhadap kode transaksi
- Pengujian sampel faktur terhadap ketentuan DPP, tarif, dan batas waktu
- Penyusunan rekomendasi perbaikan, termasuk faktur pengganti bila diperlukan
- Penyusunan prosedur tertulis dan pelatihan singkat bagi tim keuangan dan pajak
Layanan konsultasi yang dapat dimanfaatkan antara lain:
- Pemetaan kode transaksi untuk setiap jenis penjualan dan jasa perusahaan
- Pemeriksaan faktur pajak keluaran yang sudah terbit
- Penyusunan prosedur penerbitan dan pengunggahan faktur pajak
- Penggantian faktur pajak yang salah kode
- Pendampingan saat DJP meminta klarifikasi
Tim ISB Consultant siap berdiskusi lewat situs ISBConsultant.com. Untuk transaksi yang spesifik, konsultasikan terlebih dahulu sebelum faktur diterbitkan karena ketentuan perpajakan dapat berubah.
Pertanyaan Umum seputar Kode Faktur Pajak 040
- Apakah kode faktur pajak 040 sama dengan kode 04?
Secara teknis, kode transaksinya adalah 04. Angka 0 di belakangnya berasal dari kode status pada format lama, sehingga 040 menjadi sebutan sehari-hari. - Mengapa faktur yang dulu berkode 010 sekarang berkode 040?
Sejak 1 Januari 2025, penyerahan nonmewah memakai DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Perubahan rumus tersebut memindahkan kode transaksi dari 01 ke 04. - Apakah tarif PPN pada kode 040 sudah 12%?
Tarif yang dikalikan adalah 12%, tetapi DPP yang dipakai hanya 11/12 dari harga jual. Hasilnya, beban efektif tetap 11%. - Apakah jasa pengiriman paket masih memakai kode 040?
Tidak. Jasa pengiriman paket kini diatur sebagai PPN besaran tertentu dan berkode 05. - Apakah pemakaian sendiri selalu berkode 04?
Umumnya ya. Kode 05 hanya dipakai jika PKP yang memungut PPN dengan besaran tertentu melakukan pemakaian sendiri dengan DPP Rp0,00. - Kapan faktur pajak kode 040 harus diunggah?
Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur. Faktur yang melewati batas tersebut tidak disetujui DJP. - Apakah faktur kode 040 yang salah bisa diganti?
- Bisa, melalui faktur pajak pengganti, kecuali untuk kesalahan identitas pembeli. Penggantian hanya dapat dilakukan selama SPT Masa PPN yang memuat faktur awal masih dapat disampaikan atau dibetulkan.
- Apakah seluruh penjualan nonmewah wajib memakai kode 040?
Pada prinsipnya ya. Pengecualiannya adalah kode yang lebih prioritas, yaitu kode 07 atau 08 untuk fasilitas PPN dan kode 02 atau 03 untuk pembeli pemungut PPN.
ISB Consultant adalah konsultan pajak yang menangani klien di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Yogyakarta, Solo dan Semarang. Jika Anda punya masalah pajak di wilayah tersebut, segera hubungi kami untuk layanan Konsultasi Pajak 24 Jam!
