PPh 28 adalah istilah untuk PPh lebih bayar pada SPT Tahunan, yaitu kelebihan pembayaran pajak yang dapat direstitusi atau dikompensasikan ke tahun berikutnya. Secara formal, landasan hukumnya adalah Pasal 28A Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
Status lebih bayar sering memicu dua perasaan sekaligus: lega karena dana bisa kembali, tetapi waswas membayangkan pemeriksaan. Tim ISB Consultant (ISBC) menyusun panduan berikut agar Wajib Pajak mampu menakar hak restitusi, menjalani prosesnya, dan menghitung sanksi administrasi dengan tepat.
Apa Itu PPh 28
Dalam percakapan sehari-hari, PPh Pasal 28 dipakai untuk menyebut hasil akhir SPT Tahunan ketika kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang. Kredit pajak terdiri atas PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain serta angsuran PPh Pasal 25 yang disetor sendiri.
Secara hukum, Pasal 28 UU PPh mengatur kredit pajak, sedangkan kelebihan kredit pajak diatur pada Pasal 28A. Karena kedua pasal saling berkaitan, istilah PPh 28 melekat pada status lebih bayar.
Pasangan istilahnya adalah PPh Pasal 29, yakni kekurangan bayar yang wajib dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan. Jadi, PPh 28 menandai dana yang berlebih, sedangkan PPh 29 menandai dana yang masih kurang.
Hasil akhir SPT Tahunan PPh selalu jatuh pada salah satu dari tiga status:
- Lebih bayar, ketika kredit pajak melebihi PPh terutang sehingga muncul PPh 28.
- Kurang bayar, ketika PPh terutang melebihi kredit pajak sehingga muncul PPh 29.
- Nihil, ketika kredit pajak sama dengan PPh terutang.
Apa Itu PPh 28A
PPh 28A adalah rujukan pasal yang tepat untuk PPh lebih bayar. Pasal 28A UU PPh menyatakan bahwa bila pajak terutang satu tahun pajak lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, kelebihannya dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan.
Dengan demikian, istilah PPh 28 di mesin pencari dan PPh 28A di peraturan merujuk pada konsep yang sama, yakni kelebihan kredit pajak. Penyebutan singkat lebih populer di percakapan, sedangkan 28A dipakai saat menelusuri bunyi peraturannya.
Wajib Pajak tidak menyetor PPh 28 atau 28A ke kas negara. Sebaliknya, nilai tersebut adalah hak yang dapat dimintakan kembali.
PPh 28 Berapa Persen?
PPh 28 tidak memiliki tarif persentase karena bukan pajak yang dipungut atas penghasilan. Nilainya merupakan selisih antara kredit pajak dan PPh terutang, sehingga angkanya berbeda pada setiap Wajib Pajak.
Persentase yang berpengaruh adalah tarif PPh terutang, sebab tarif tersebut menentukan besar kecilnya selisih. Tarif umum yang berlaku adalah:
- Orang pribadi dikenai tarif progresif 5% sampai Rp60 juta, 15% sampai Rp250 juta, 25% sampai Rp500 juta, 30% sampai Rp5 miliar, dan 35% di atas Rp5 miliar, masing-masing pada lapisannya.
- Badan dikenai tarif 22% dari penghasilan kena pajak, dengan fasilitas khusus seperti Pasal 31E yang tetap berlaku bila syaratnya terpenuhi.
Rumus penghitungan PPh 28 terdiri atas tiga langkah:
- Kalikan penghasilan kena pajak dengan tarif yang berlaku untuk memperoleh PPh terutang.
- Jumlahkan kredit pajak, yaitu PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan angsuran PPh Pasal 25.
- Kurangkan PPh terutang dari total kredit pajak, lalu selisih positifnya menjadi PPh 28.
Sebagai contoh, sebuah perseroan memiliki penghasilan kena pajak Rp1.000.000.000 dan memakai tarif umum 22% tanpa fasilitas pengurangan tarif. PPh terutangnya Rp220.000.000.
Kredit pajaknya terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp30.000.000, PPh Pasal 23 sebesar Rp80.000.000, dan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp130.000.000, sehingga totalnya Rp240.000.000. Selisih Rp20.000.000 tersebut menjadi PPh 28.
PPh 28 pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Karyawan
Bagi karyawan, kredit pajak utamanya berasal dari PPh Pasal 21 yang dipotong pemberi kerja. Pada umumnya, angka yang dikreditkan di SPT mengikuti PPh Pasal 21 terutang pada bukti pemotongan, sehingga kelebihan potong diselesaikan dengan pemberi kerja.
Lebih bayar orang pribadi tetap mungkin terjadi, misalnya pada pekerja bebas yang dipotong PPh Pasal 23 oleh klien sementara laba usahanya menyusut. Penghasilan kena pajak Rp150.000.000 menghasilkan PPh terutang Rp16.500.000, yaitu 5% dari Rp60.000.000 ditambah 15% dari Rp90.000.000.
Jika klien memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp12.000.000 dan pekerja tersebut mengangsur PPh Pasal 25 sebesar Rp8.000.000, kredit pajaknya Rp20.000.000. Selisih Rp3.500.000 menjadi PPh 28.
Berdasarkan PMK Nomor 28 Tahun 2026, orang pribadi nonusaha dapat memperoleh pengembalian pendahuluan tanpa batas jumlah lebih bayar. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dibatasi sampai Rp100 juta.
Penyebab Status Lebih Bayar pada SPT Tahunan
Lebih bayar jarang muncul tanpa sebab. Beberapa pola yang sering ditemukan saat meninjau SPT Tahunan adalah:
- Angsuran PPh Pasal 25 ditetapkan lebih tinggi daripada laba sebenarnya.
- Omzet atau laba turun sehingga PPh terutang mengecil.
- Pemotongan PPh Pasal 22 atau Pasal 23 oleh lawan transaksi bernilai besar dibanding penghasilan neto.
- Koreksi fiskal menurunkan penghasilan kena pajak.
- Perusahaan mengalami kerugian fiskal, sementara kredit pajak tetap tercatat.
Restitusi atau Kompensasi untuk PPh Lebih Bayar
Wajib Pajak memiliki dua pilihan atas PPh 28:
- Restitusi, yaitu permintaan pengembalian dana ke rekening setelah penelitian atau pemeriksaan.
- Kompensasi, yaitu memperhitungkan kelebihan bayar dengan utang pajak pada tahun pajak berikutnya.
Restitusi cocok bagi pelaku usaha yang membutuhkan arus kas segera. Kompensasi lebih sederhana karena kelebihan bayar langsung mengurangi kewajiban tahun berikutnya, tanpa proses pencairan dana.
Apa pun pilihannya, data SPT harus benar, lengkap, dan jelas sebagaimana disyaratkan Pasal 3 UU KUP. Pertimbangkan pula proyeksi pajak tahun depan sebelum menentukan pilihan.
Cara Memilih Restitusi atau Kompensasi di Coretax
Pilihan tersebut ditentukan saat SPT Tahunan disampaikan. Langkah umumnya adalah:
- Isi seluruh bagian SPT Tahunan hingga Induk SPT menampilkan status lebih bayar.
- Pada bagian permintaan pengembalian, pilih dikembalikan melalui pemeriksaan atau melalui permohonan pengembalian pendahuluan bila memenuhi syarat.
- Pilih nomor rekening tujuan yang sudah terdaftar di Coretax.
- Pilih kompensasi bila kelebihan bayar akan diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya.
- Periksa bagian angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya agar besarannya mengikuti kondisi usaha terkini.
- Unggah lampiran pendukung, sampaikan SPT, lalu simpan bukti penerimaan elektronik.
Tampilan menu Coretax dapat diperbarui sewaktu-waktu, sehingga langkah di atas perlu disesuaikan dengan versi terbaru.
Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Restitusi PPh 28
Pemeriksa dapat meminta dokumen berbeda sesuai kasus. Berkas yang umumnya disiapkan adalah:
- SPT Tahunan berstatus lebih bayar beserta seluruh lampirannya.
- Bukti pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, 22, dan 23 yang sudah sesuai dengan data DJP.
- Bukti pembayaran angsuran PPh Pasal 25 selama tahun pajak.
- Laporan keuangan, yang diaudit bila Wajib Pajak berkewajiban.
- Rekonsiliasi fiskal beserta rincian koreksi positif dan negatif.
- Buku besar, kontrak, faktur, dan rekening koran yang mendukung penghasilan dan biaya.
- Surat kuasa khusus bila permohonan diwakilkan kepada konsultan pajak.
- Nomor rekening yang terdaftar di Coretax.
Dokumen yang tertata sejak awal memangkas bolak-balik klarifikasi dengan KPP.
Mekanisme Restitusi PPh 28 pada Pemeriksaan Pajak
Bagi Wajib Pajak di luar kategori pengembalian pendahuluan, permohonan restitusi diproses lewat pemeriksaan. Pasal 17B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengharuskan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) terbit paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap.
Alurnya berjalan sebagai berikut:
- Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan berstatus lebih bayar melalui Coretax DJP dan memilih pengembalian melalui pemeriksaan.
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menelaah kelengkapan berkas, mulai dari bukti potong, bukti setor, hingga laporan keuangan.
- Pemeriksa menguji kebenaran dokumen dan pembukuan melalui pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
- DJP menerbitkan SKPLB bila lebih bayar terbukti, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) bila tidak ada selisih, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) bila ditemukan kekurangan.
- Kelebihan bayar diperhitungkan lebih dulu dengan utang pajak lain, lalu sisanya dikembalikan ke rekening Wajib Pajak.
Ketidaksesuaian antara bukti potong dan data yang tercatat di DJP menjadi salah satu hambatan yang sering menahan proses. Untuk mencegahnya, dokumen pendukung sebaiknya diverifikasi sebelum SPT disampaikan.
Pengembalian Pendahuluan dalam PMK Nomor 28 Tahun 2026
Jalur yang lebih cepat tersedia melalui pengembalian pendahuluan, yaitu pengembalian setelah penelitian tanpa menunggu pemeriksaan penuh. Tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026, yang berlaku sejak 1 Mei 2026 dan menggantikan PMK Nomor 39/PMK.03/2018.
Fasilitas tersebut terbagi menjadi empat kelompok dengan batas waktu keputusan yang berbeda:
Kelompok persyaratan tertentu tidak perlu mengajukan permohonan terpisah, cukup menandai kolom pengembalian pendahuluan pada SPT.
Bila batas waktu terlewati tanpa keputusan, permohonan dianggap dikabulkan. Meski begitu, DJP masih dapat memeriksa di kemudian hari, sehingga kerapian pembukuan tetap menentukan.
Status Wajib Pajak kriteria tertentu yang terbit berdasarkan PMK lama tidak berlaku otomatis. Wajib Pajak perlu mengajukan ulang, sebab tanpa pengajuan ulang pengembalian diproses melalui mekanisme normal.
Perlu dicatat pula, PMK tersebut mengecualikan sejumlah lebih bayar dari pengembalian, antara lain yang bersumber dari PPh ditanggung pemerintah dan selisih akibat pembulatan.
Jangka Waktu dan Imbalan Bunga Restitusi
Negara juga terikat batas waktu. Bila SKPLB terlambat terbit, Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga sesuai tarif per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan, untuk paling lama 24 bulan.
Pencairan dana ditargetkan paling lama satu bulan sejak SKPLB terbit. Jika lebih lambat, imbalan bunga diberikan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU KUP.
Untuk 1 sampai 31 Oktober 2026, tarif imbalan bunga adalah 0,59% per bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/MK/EF.2/2026.
Pengalaman Mendampingi Restitusi Klien di Jogja
Proses restitusi tidak selalu semulus ketentuannya, seperti yang dialami oleh salah satu klien perusahaan di sekitar kawasan Gondomanan, Jogja. Perusahaan tersebut menutup tahun pajak dengan status lebih bayar karena angsuran PPh Pasal 25 terlanjur tinggi, sementara laba justru menurun.
Hambatan muncul pada dua titik, yaitu sebagian bukti potong dari lawan transaksi belum cocok dengan data di sistem DJP, dan berkas pendukung tersebar di beberapa bagian internal perusahaan. Keduanya memperlambat penyusunan permohonan.
Tim ISBC memberikan layanan konsultasi pajak di Jogja berupa asistensi khusus dalam hal menghitung, mempersiapkan dokumen pendukung, serta mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak agar proses pencairan dana berjalan lancar.
Pada kasus klien tersebut, tim menelaah ulang angsuran PPh Pasal 25, mencocokkan bukti potong satu per satu, lalu merapikan berkas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Langkah tersebut mempermudah pemeriksa menguji data dan mempersempit pertanyaan lanjutan dari KPP.
Risiko Pemeriksaan dan Upaya Hukum atas Surat Ketetapan Pajak
Status lebih bayar tidak otomatis lolos tanpa uji. Restitusi di luar pengembalian pendahuluan memang melalui pemeriksaan, sedangkan pengembalian pendahuluan tetap dapat diperiksa kemudian. Pemeriksaan umumnya dipilih berdasarkan analisis risiko kepatuhan.
Hasil pemeriksaan dapat berupa SKPLB, SKPN, atau SKPKB. Bila hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak, tersedia dua upaya hukum berikut:
Kedua jalur menuntut argumentasi tertulis dan bukti yang kuat, sehingga dokumen pemeriksaan sebaiknya diarsipkan rapi sejak awal.
Sanksi Administrasi Perpajakan yang Perlu Diwaspadai
Hak restitusi berjalan beriringan dengan kewajiban. Keterlambatan atau kekeliruan pada SPT dapat memicu sanksi administrasi dalam dua bentuk:
- Denda, yaitu nominal tetap atas keterlambatan menyampaikan SPT.
- Bunga, yaitu sanksi yang dihitung per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
Denda keterlambatan menyampaikan SPT menurut Pasal 7 UU KUP adalah:
- Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi.
- Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh badan.
- Rp500.000 untuk SPT Masa PPN.
- Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.
Batas lapor SPT Tahunan jatuh pada 31 Maret bagi orang pribadi dan 30 April bagi badan, untuk tahun pajak yang sama dengan tahun kalender.
Tata Cara Menghitung Sanksi Bunga dan Denda
Sanksi bunga tidak lagi bertarif tetap 2% per bulan. Berdasarkan UU KUP terbaru, tarifnya mengikuti suku bunga acuan ditambah faktor penyesuaian tertentu, dibagi 12, dan ditetapkan Menteri Keuangan setiap bulan.
Untuk 1 sampai 31 Oktober 2026, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/MK/EF.2/2026 menetapkan lima tarif dengan rincian berikut:
Sanksi bunga dihitung dengan mengalikan kekurangan pajak, tarif bunga per bulan, dan jumlah bulan keterlambatan. Bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan memiliki PPh Pasal 29 kurang bayar Rp50.000.000 dan baru melunasinya tiga bulan setelah batas akhir penyampaian SPT Tahunan. Dengan asumsi tarif 1,01% per bulan seperti periode Oktober 2026, sanksinya Rp50.000.000 x 1,01% x 3, yaitu Rp1.515.000.
Total yang dibayar menjadi Rp51.515.000. Bila SPT Tahunan badan tersebut juga terlambat disampaikan, denda Rp1.000.000 ditambahkan secara terpisah.
Tarif bunga berubah setiap bulan, sehingga perhitungan sebenarnya perlu mengacu pada keputusan Menteri Keuangan periode terkait. Informasi pada artikel diperbarui per Oktober 2026.
Sanksi jika Restitusi Ternyata Tidak Seharusnya Diterima
Pengembalian pendahuluan bukan putusan akhir. Jika pemeriksaan di kemudian hari menemukan kekurangan, DJP menerbitkan SKPKB beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan.
Untuk kelebihan pembayaran yang telah terlanjur dikembalikan, bunga dihitung sejak batas waktu pembayaran kembali berakhir sampai SKPKB terbit, paling lama 24 bulan. Tarifnya 2,26% per bulan pada Oktober 2026, yang tertinggi di antara kelima tarif.
Sebagai ilustrasi, kelebihan pembayaran Rp20.000.000 yang ternyata tidak seharusnya dikembalikan dan baru ditetapkan enam bulan kemudian dikenai bunga Rp20.000.000 x 2,26% x 6, yaitu Rp2.712.000. Nilai tersebut belum termasuk pokok yang wajib dikembalikan.
Risiko tersebut menjadi alasan utama untuk memastikan angka lebih bayar benar sebelum SPT disampaikan.
Cara Membetulkan SPT yang Salah Mencatat Lebih Bayar
Kesalahan pengisian masih dapat diperbaiki melalui pembetulan SPT. Ketentuan utamanya adalah:
- Pembetulan dilakukan atas kemauan sendiri dengan pernyataan tertulis, selama DJP belum memulai pemeriksaan.
- Pembetulan yang menyatakan lebih bayar atau rugi disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan, yakni lima tahun setelah tahun pajak berakhir.
- Pembetulan yang menimbulkan kurang bayar mewajibkan pelunasan kekurangan beserta bunga sebelum SPT pembetulan disampaikan.
- Kesalahan yang baru diketahui saat pemeriksaan berlangsung ditangani lewat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT.
Bunga atas kekurangan akibat pembetulan sebesar 1,01% per bulan pada Oktober 2026, dihitung sejak batas akhir penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran. Pengungkapan ketidakbenaran saat pemeriksaan dikenai bunga 1,42% per bulan.
Di Coretax, pembetulan dilakukan dengan menandai SPT sebagai pembetulan, melunasi kekurangan bila ada, kemudian menyampaikan ulang dan menyimpan bukti penerimaan elektronik yang baru.
Cara Mengelola PPh 28 agar Terhindar dari Sanksi
Pengelolaan yang rapi mengurangi risiko restitusi tertahan sekaligus menekan peluang sanksi. Langkah yang dapat diterapkan adalah:
- Cocokkan seluruh bukti potong dengan data yang tercatat di Coretax DJP sebelum SPT disampaikan.
- Lakukan rekonsiliasi fiskal setiap triwulan agar selisih antara laporan keuangan dan perhitungan pajak terlihat lebih awal.
- Tinjau besaran angsuran PPh Pasal 25 saat laba turun, supaya dana tidak mengendap sebagai lebih bayar.
- Simpan laporan keuangan, kontrak, dan bukti setor dalam arsip yang rapi untuk menghadapi pemeriksaan.
- Catat batas waktu lapor dan bayar, lalu lunasi kekurangan bayar sebelum SPT Tahunan disampaikan.
Kapan Wajib Pajak Perlu Konsultan Pajak?
Konsultan pajak berperan sejak penghitungan hingga pembelaan. Untuk perusahaan dengan transaksi rumit, atau orang pribadi dengan beragam sumber penghasilan, pendampingan membantu menjaga kualitas data SPT sebelum disampaikan.
Pendampingan paling efektif dimulai sebelum SPT disampaikan, ketika perhitungan masih bisa dirapikan tanpa pembetulan. Konsultasi pada tahap tersebut umumnya lebih hemat dibanding menanggung bunga dan denda belakangan.
Perbedaan PPh Pasal 21, 25, 28, dan 29
Keempat pasal tersebut sering tertukar karena sama-sama muncul pada perhitungan SPT Tahunan. Tabel berikut merangkum peran masing-masing:
Pertanyaan Umum seputar PPh 28
- Apakah PPh 28 harus dibayar ke kas negara?
Tidak. PPh 28 merupakan kelebihan pembayaran yang menjadi hak Wajib Pajak, sehingga dapat direstitusi atau dikompensasikan. - Apakah PPh 28 bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya?
Bisa. Wajib Pajak dapat memilih kompensasi, sehingga kelebihan bayar langsung mengurangi utang pajak pada tahun pajak berikutnya. - Berapa lama restitusi PPh 28 cair?
Jalur pengembalian pendahuluan berkisar antara 15 hari kerja dan tiga bulan, tergantung kelompok Wajib Pajak. Jalur pemeriksaan memakan waktu hingga 12 bulan untuk SKPLB, ditambah paling lama satu bulan untuk pencairan dana. - Apakah SPT lebih bayar pasti diperiksa?
Restitusi di luar pengembalian pendahuluan diproses melalui pemeriksaan. Pengembalian pendahuluan diproses melalui penelitian, tetapi DJP masih dapat memeriksa di kemudian hari. - Apa bedanya PPh 28 dan PPh 29?
PPh 28 adalah kelebihan kredit pajak, sedangkan PPh 29 adalah kekurangannya. PPh 28 dapat dimintakan kembali, sedangkan PPh 29 wajib dilunasi sebelum SPT disampaikan. - Apa yang terjadi jika restitusi terlambat dicairkan?
Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga sesuai tarif bulanan Menteri Keuangan, yaitu 0,59% per bulan pada Oktober 2026, untuk paling lama 24 bulan. - Berapa denda telat lapor SPT Tahunan?
Dendanya Rp100.000 untuk orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk badan.
ISB Consultant adalah konsultan pajak yang menangani klien di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Yogyakarta, Solo dan Semarang. Jika Anda punya masalah pajak di wilayah tersebut, segera hubungi kami untuk layanan Konsultasi Pajak 24 Jam!
