Jika Anda seorang pengusaha event planner atau perusahaan yang menggunakan jasa event organizer, memahami ketentuan pajak menjadi krusial. Bukan hanya untuk kepatuhan terhadap hukum, namun juga untuk pengelolaan anggaran yang lebih akurat dan menghindari risiko denda dari Direktorat Jenderal Pajak. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai pengertian, jenis, tarif, serta contoh cara perhitungan pajak jasa event planner agar Anda lebih siap dalam merencanakan setiap aspek dari bisnis dan acara Anda.

Pengertian Pajak Jasa Event Planner

Pajak jasa event planner adalah pungutan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha yang menyediakan layanan perencanaan dan pelaksanaan acara. Dalam praktiknya, event planner bertugas menyusun konsep acara, melakukan koordinasi dengan vendor, pengisi acara, serta mengelola pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar dan sesuai harapan klien.

Karena dianggap sebagai penyedia jasa profesional, maka penghasilan yang diperoleh oleh event planner tunduk pada kewajiban perpajakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Pajak ini dikenakan baik kepada individu maupun badan usaha, tergantung bentuk dan skala usahanya.

Jenis Pajak yang Berlaku untuk Jasa Event Planner

Pajak atas jasa event planner dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung bentuk badan usaha dan aktivitas yang dilakukan. Berikut adalah penjabaran selengkapnya:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh 21 berlaku untuk event planner individu yang menerima penghasilan dari pemberi kerja atau klien. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam bentuk honorarium, gaji, upah, dan pembayaran lainnya. Tarifnya bersifat progresif berdasarkan penghasilan tahunan:

• Rp0 – Rp60.000.000: 5%
• Rp60.000.001 – Rp250.000.000: 15%
• Rp250.000.001 – Rp500.000.000: 25%
• Rp500.000.001 – Rp5.000.000.000: 30%
• Di atas Rp5.000.000.000: 35%

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Jika jasa event planner diberikan oleh badan usaha kepada perusahaan lain, maka penghasilan tersebut dapat dikenai PPh 23 dengan tarif sebagai berikut:

• 2% dari jumlah bruto atas jasa
• 15% jika terdapat royalti atau penghasilan lainnya yang masuk kategori khusus sesuai UU PPh

PPh ini dipotong oleh pihak pemberi jasa dan disetorkan ke kas negara.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%

Bagi pelaku usaha jasa event planner dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, dapat menggunakan skema PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto. Skema ini bersifat opsional dan berlaku maksimal selama 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan atau 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Jika dalam pelaksanaan acara terdapat aktivitas penyewaan gedung atau tanah oleh event planner atas nama sendiri, maka penghasilan dari penyewaan tersebut dikenakan PPh 4 ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Event planner yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan status PKP, maka jasa yang diberikan akan dikenai PPN sebesar 11% atas seluruh nilai jasa yang ditagihkan kepada klien. Dasar pengenaan PPN meliputi jasa konsultasi, manajemen acara, penyediaan alat, dan sejenisnya.

Contoh Cara Menghitung Pajak Jasa Event Planner

Untuk memberikan pemahaman yang lebih praktis, berikut ini beberapa contoh skenario perhitungan pajak yang umum terjadi dalam bisnis jasa event planner.

Contoh 1: Event Planner Individu (PPh 21)

Seorang event planner individu mendapatkan penghasilan sebesar Rp12.000.000 per bulan dari jasanya. Maka, penghasilan tahunannya adalah Rp144.000.000. Setelah dikurangi PTKP sebesar Rp54.000.000 (jika lajang), maka penghasilan kena pajaknya adalah:

Rp144.000.000 – Rp54.000.000 = Rp90.000.000

Karena berada pada lapisan tarif 5% dan 15%, maka perhitungannya:

• Rp60.000.000 x 5% = Rp3.000.000
• Rp30.000.000 x 15% = Rp4.500.000 Total PPh 21 tahunan: Rp7.500.000 atau sekitar Rp625.000 per bulan

Contoh 2: Event Planner Badan Usaha (PPh 23)

PT Kreatif Acara sebagai badan usaha event planner menagih jasa kepada klien senilai Rp100.000.000. Klien wajib memotong PPh 23 sebesar:

2% x Rp100.000.000 = Rp2.000.000

Contoh 3: Event Planner UMKM (PPh Final 0,5%)

CV Harmoni Event memiliki omzet bulanan Rp200.000.000. Karena omzet tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka PPh Final 0,5% yang harus dibayarkan:

0,5% x Rp200.000.000 = Rp1.000.000

Contoh 4: Perhitungan PPN

PT Megah Kreasi sebagai PKP menyelenggarakan event untuk klien dengan total tagihan jasa sebesar Rp300.000.000. Maka, PPN yang dikenakan:

11% x Rp300.000.000 = Rp33.000.000 Total tagihan kepada klien: Rp333.000.000

Agar pengelolaan pajak jasa event planner dapat dilakukan dengan tepat dan efisien, menggunakan jasa konsultan pajak menjadi pilihan bijak. Selain membantu dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak, konsultan pajak juga dapat memberi saran legalitas bisnis dan kepatuhan yang lebih menyeluruh.

Jika Anda sedang mencari rekomendasi konsultan pajak terbaik di Malang, maka ISB Consultant dapat menjadi mitra profesional Anda. Dengan pengalaman yang luas dalam menangani perpajakan sektor jasa, termasuk event organizer, ISB Consultant memberikan solusi komprehensif mulai dari perencanaan pajak, pelaporan SPT, hingga audit dan pendampingan pemeriksaan pajak.

Kolaborasi dengan konsultan pajak terpercaya seperti ISB Consultant akan membantu bisnis Anda tetap taat hukum dan terhindar dari risiko denda yang tidak diinginkan.

Memahami ketentuan pajak atas jasa event planner sangat penting untuk keberlangsungan usaha dan kelancaran proyek acara yang dijalankan. Baik Anda adalah penyedia jasa maupun pengguna jasa, kewajiban perpajakan seperti PPh 21, PPh 23, PPN hingga PPh Final harus diperhitungkan dengan teliti. Dengan pengetahuan yang memadai dan dukungan konsultan pajak yang tepat, Anda dapat mengelola aspek perpajakan secara efisien dan profesional.

Baca juga: Pajak Hotel: Tarif, Cara Hitung & Pelaporan

The post Pajak Jasa Event Planner: Jenis, Tarif & Contoh Cara Hitung appeared first on ISB Consultant.

Pembuatan bukti potong PPh 23 tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada ketentuan dan regulasi yang mengatur kapan bukti ini harus dibuat agar tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai waktu pembuatan bukti potong PPh 23 sangat penting bagi badan usaha, instansi pemerintah, maupun individu yang berkewajiban memotong pajak ini.

Apa itu Bukti Potong PPh 23?

Bukti potong PPh 23 adalah dokumen resmi yang menjadi bukti bahwa suatu pihak telah melakukan pemotongan pajak atas penghasilan tertentu sebelum pembayaran dilakukan kepada penerima penghasilan. Penghasilan yang dikenakan PPh 23 meliputi royalti, bunga, dividen, hadiah, sewa, serta jasa lain yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Bukti potong ini digunakan oleh penerima penghasilan sebagai kredit pajak saat mereka melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Oleh sebab itu, ketepatan waktu dalam pembuatan bukti potong menjadi sangat penting agar tidak menghambat proses administrasi perpajakan pihak terkait.

Pihak yang Wajib Membuat Bukti Potong PPh 23

Pihak yang bertanggung jawab dalam pemotongan dan pembuatan bukti potong PPh 23 mencakup berbagai entitas, di antaranya:

1. Badan Usaha

Perusahaan yang berstatus sebagai badan usaha, baik swasta maupun milik negara/daerah, wajib melakukan pemotongan PPh 23 jika melakukan pembayaran atas penghasilan yang dikenai pajak ini.

2. Instansi Pemerintah

Kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang melakukan transaksi yang dikenakan PPh 23 juga berkewajiban membuat bukti potong.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Perusahaan asing yang memiliki kegiatan usaha tetap di Indonesia wajib memotong PPh 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri

Jika suatu perusahaan luar negeri mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka perwakilannya di Indonesia wajib melakukan pemotongan PPh 23.

5. Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu

Akuntan, arsitek, notaris, dokter, pengacara, dan profesi lainnya yang telah ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak juga memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong.

Kapan Bukti Potong PPh 23 Harus Dibuat?

Pembuatan bukti potong PPh 23 harus dilakukan dalam tiga kondisi utama:

1. Saat Pembayaran: Jika pembayaran dilakukan lebih awal dari jatuh tempo, bukti potong dibuat pada saat pembayaran dilakukan.
2. Saat Jatuh Tempo Pembayaran: Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, maka bukti potong tetap harus dibuat pada tanggal jatuh tempo.
3. Saat Penghasilan Terutang: Jika penghasilan sudah menjadi hak penerima meskipun belum dibayarkan, maka bukti potong tetap harus dibuat.

Sebagai contoh, jika pembayaran jasa dilakukan pada 5 Maret dan jatuh tempo pembayaran adalah 10 Maret, maka bukti potong harus dibuat pada 5 Maret. Jika pembayaran baru dilakukan pada 12 Maret, bukti potong tetap harus mengacu pada jatuh tempo, yaitu 10 Maret.

Contoh Perhitungan PPh 23

Misalkan sebuah perusahaan di Surabaya membayar jasa konsultan sebesar Rp50.000.000. Tarif PPh 23 untuk jasa adalah 2%. Maka perhitungan pajaknya sebagai berikut:

PPh 23 = 2% x Rp50.000.000 = Rp1.000.000

Maka, perusahaan wajib memotong Rp1.000.000 dari pembayaran kepada konsultan dan membuat bukti potong sebesar nominal tersebut.

Mengurus pajak memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, menggunakan jasa akuntan pajak terpercaya seperti ISB Consultant dapat menjadi pilihan tepat bagi pelaku usaha dan profesional di Surabaya. Dengan tim konsultan berpengalaman, ISB Consultant menawarkan solusi pajak terdekat yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Konsultasikan pajak Anda sekarang dan hindari risiko keterlambatan pembuatan bukti potong serta sanksi yang mungkin timbul.

Syarat Sahnya Bukti Potong PPh 23

Agar bukti potong PPh 23 sah dan dapat digunakan dalam pelaporan pajak, dokumen ini harus mencantumkan beberapa informasi berikut:

• Identitas pemotong dan penerima pajak (Nama, NPWP, dan alamat lengkap)
• Tanggal pembuatan bukti potong
• Jenis penghasilan yang dipotong pajaknya
• Jumlah bruto penghasilan
• Tarif PPh 23 dan jumlah pajak yang dipotong
• Tanda tangan pemotong pajak

Regulasi yang Mengatur Pembuatan Bukti Potong PPh 23

Pembuatan bukti potong PPh 23 diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain:

• Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang terakhir diperbarui dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 yang mengatur jenis jasa lain yang dikenai PPh 23.

Bukti potong PPh 23 adalah dokumen penting yang harus dibuat oleh pihak pemotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembuatan bukti potong harus dilakukan saat pembayaran, jatuh tempo, atau ketika penghasilan sudah terutang. Ketepatan waktu dalam pembuatan bukti potong ini sangat penting untuk menghindari sanksi pajak dan memastikan administrasi perpajakan yang tertib.

The post Aturan Pembuatan Bukti Potong PPh 23 yang Wajib Dipahami appeared first on ISB Consultant.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, jasa penilai publik dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan tarif 2%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Artikel ini akan menguraikan pengertian, jenis-jenis penilaian, tarif pajak, serta contoh cara menghitung pajak untuk jasa penilai publik.

Pengertian Pajak Jasa Penilai Publik

Jasa penilai publik adalah layanan yang diberikan oleh individu atau kantor penilai yang telah memiliki izin resmi untuk menilai nilai ekonomis dari aset atau bisnis. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.01/2008, jasa ini bertujuan mendukung perekonomian yang efisien dengan menyediakan penilaian independen dan profesional.

Penilaian dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia dan dapat mencakup berbagai objek seperti properti, mesin, hingga entitas bisnis. Sebagai layanan profesional, jasa penilai publik dikenakan pajak untuk memastikan kepatuhan dalam sistem perpajakan nasional.

Jenis Penilaian oleh Penilai Publik

Jasa penilai publik mencakup beberapa jenis layanan berikut:

1. Penilaian Properti

• Penilaian properti sederhana, seperti rumah tinggal, apartemen, atau tanah kosong.
• Penilaian properti kompleks yang melibatkan tanah dan bangunan lengkap dengan mesin atau peralatan di dalamnya.

2. Penilaian Aset Bergerak

• Penilaian alat transportasi, alat berat, hingga perangkat telekomunikasi.

3. Penilaian Bisnis

• Penilaian entitas bisnis, surat berharga, hingga aset tidak berwujud seperti hak cipta.
• Meliputi analisis nilai ekonomi suatu perusahaan atau proyek tertentu.

4. Penilaian Ekonomis Lainnya

• Penilaian kerugian ekonomis, pengawasan proyek, hingga analisis biaya manfaat.

Tarif Pajak untuk Jasa Penilai Publik

Tarif pajak jasa penilai publik merujuk pada PPh Pasal 23 yang dikenakan atas jasa tertentu. Tarifnya sebesar 2% dari jumlah bruto atas jasa yang diterima, dengan kewajiban bukti potong oleh pemberi jasa. Berikut adalah rincian singkatnya:

• Subjek Pajak: Penilai publik atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
• Objek Pajak: Penghasilan bruto atas jasa penilaian.
• Pungutan Pajak: Dilakukan oleh pihak pemberi kerja yang menggunakan jasa.

Contoh Perhitungan Pajak Jasa Penilai Publik

Contoh Kasus:

Sebuah perusahaan menggunakan jasa penilai publik untuk menilai aset berupa tanah dan bangunan. Biaya yang disepakati adalah Rp100.000.000. Berdasarkan PPh Pasal 23, pajak yang harus dipotong adalah sebagai berikut:

• Jumlah bruto: Rp100.000.000
• Tarif PPh Pasal 23: 2%
• Pajak yang dipotong: Rp100.000.000 × 2% = Rp2.000.000

Perusahaan harus memotong Rp2.000.000 dari total pembayaran kepada penilai publik dan menyetorkannya ke kas negara sebagai pajak.

Untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi pajak, banyak perusahaan kini memilih menggunakan jasa konsultan pajak. Salah satu rekomendasi terpercaya adalah ISB Consultant Surabaya, yang memiliki pengalaman luas dalam menangani perpajakan bisnis dan individu. Dengan bantuan konsultan, Anda dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak, mengoptimalkan penghematan pajak, dan fokus pada pengembangan bisnis Anda.

Pentingnya Kepatuhan Pajak untuk Jasa Penilai Publik

Bagi pengguna maupun penyedia jasa penilai publik, memahami kewajiban pajak adalah langkah penting dalam menjaga reputasi dan kepatuhan hukum. Dengan melibatkan konsultan pajak yang andal, Anda tidak hanya memastikan kelancaran proses administrasi, tetapi juga memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Kesimpulan

Jasa penilai publik memiliki peranan yang sangat strategis, baik dalam bisnis maupun manajemen aset. Namun, aspek perpajakan tidak boleh diabaikan. Dengan memahami tarif pajak, jenis jasa yang dikenakan pajak, dan cara perhitungan pajaknya, Anda dapat mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Jangan ragu untuk menggunakan jasa konsultan pajak, seperti ISB Consultant Surabaya, untuk mendukung kepatuhan dan efisiensi perpajakan Anda.

The post Pajak Jasa Penilai Publik: Jenis, Tarif & Contoh Cara Hitung appeared first on ISB Consultant.

Withholding tax memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran penerimaan pajak negara. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pajak telah dibayarkan bahkan sebelum penerima penghasilan menggunakan pendapatan tersebut. Artikel ini akan membahas secara mendalam pengertian, jenis-jenis pajak, objek pajak, hingga contoh perhitungan sederhana untuk memberikan gambaran praktis bagi Anda yang ingin memahami withholding tax.

Pengertian Withholding Tax

Withholding tax adalah mekanisme perpajakan di mana pihak ketiga, seperti perusahaan atau badan usaha, bertugas untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan tertentu. Pajak yang dipotong kemudian disetorkan ke kas negara. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pembayaran pajak dilakukan secara tepat waktu tanpa menunggu pelaporan wajib pajak individu.

Di Indonesia, sistem withholding tax diterapkan pada berbagai jenis pajak penghasilan (PPh) seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, hingga PPh Pasal 4 Ayat (2). Selain itu, withholding tax juga memiliki dua perlakuan utama, yakni sebagai angsuran pajak (advanced payment) atau sebagai pajak final.

Jenis-Jenis Pajak dalam Sistem Withholding Tax

Withholding tax mencakup beberapa jenis pajak penghasilan yang memiliki objek pajak dan metode pemotongan atau pemungutan berbeda. Berikut penjelasan rinci:

1. PPh Pasal 21

Pajak ini dipotong dari penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bersumber dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Contohnya meliputi gaji, honorarium, dan tunjangan.

• Contoh objek pajak: Seorang karyawan dengan gaji bulanan sebesar Rp10.000.000 dikenakan PPh Pasal 21.

2. PPh Pasal 22

Pajak ini dipungut dari kegiatan perdagangan tertentu, seperti impor dan penjualan barang mewah. Pajak ini biasanya dikenakan kepada badan usaha atau bendahara pemerintah.

• Contoh objek pajak: Importir barang elektronik dikenakan pajak atas nilai impor.

3. PPh Pasal 23

Dipungut dari penghasilan wajib pajak dalam negeri yang berasal dari modal, jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, seperti dividen, bunga, dan royalti.

• Contoh objek pajak: Pembayaran royalti atas hak cipta sebuah lagu.

4. PPh Pasal 26

Pajak ini dikenakan atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang bersumber dari Indonesia. Pajak bersifat final dan tidak dapat menjadi kredit pajak.

• Contoh objek pajak: Pembayaran bunga dari perusahaan Indonesia kepada pihak luar negeri.

5. PPh Pasal 4 Ayat (2)

Dikenal sebagai pajak final, pasal ini mengatur pemotongan atas penghasilan tertentu seperti bunga deposito, transaksi saham, atau jasa konstruksi.

• Contoh objek pajak: Penjualan saham di bursa efek oleh investor.

Objek Pajak dalam Withholding Tax

Objek pajak withholding tax adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun badan usaha. Berikut adalah beberapa kategori penghasilan yang menjadi objek pajak withholding tax:

1. Penghasilan dari pekerjaan (gaji, upah, honorarium).
2. Penghasilan dari modal (bunga, dividen, royalti).
3. Penghasilan dari kegiatan tertentu (hadiah, penghargaan).
4. Penghasilan dari transaksi aset (jual-beli tanah, bangunan, saham).

Contoh Cara Hitung Withholding Tax

Berikut contoh perhitungan untuk memberikan pemahaman lebih jelas:

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

Seorang karyawan memiliki gaji bulanan Rp15.000.000, tunjangan Rp2.000.000, dan iuran pensiun sebesar Rp500.000.

• Penghasilan bruto: Rp15.000.000 + Rp2.000.000 = Rp17.000.000
• Dikurangi iuran pensiun: Rp17.000.000 – Rp500.000 = Rp16.500.000
• Pajak yang dikenakan, misalnya 5%: Rp16.500.000 × 5% = Rp825.000

Contoh Perhitungan PPh Pasal 23

Perusahaan membayar royalti sebesar Rp50.000.000 kepada penulis. Tarif pajak adalah 15%.

• Pajak yang dipotong: Rp50.000.000 × 15% = Rp7.500.000

Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Seorang investor menjual saham dengan keuntungan Rp30.000.000. Tarif pajak adalah 0,1%.

• Pajak yang dipotong: Rp30.000.000 × 0,1% = Rp30.000

Dalam menghadapi kompleksitas sistem perpajakan seperti withholding tax, layanan konsultasi pajak profesional sangat diperlukan. ISB Consultant sebagai penyedia layanan konsultasi pajak di Surabaya menawarkan solusi komprehensif untuk memastikan kepatuhan pajak Anda tetap terjaga. Dengan pengalaman di berbagai sektor industri, ISB Consultant dapat membantu Anda mengoptimalkan perencanaan pajak sekaligus menghindari risiko denda akibat kesalahan penghitungan atau pelaporan.

Kesimpulan

Sistem withholding tax merupakan strategi efisien dalam mengelola penerimaan pajak negara. Dengan memahami jenis-jenis pajak, objek pajak, dan cara perhitungannya, wajib pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Bagi Anda yang merasa kesulitan, berkonsultasi dengan ahli pajak seperti ISB Consultant adalah langkah bijak untuk memastikan semua urusan pajak berjalan lancar. Jangan ragu untuk menghubungi konsultan terpercaya demi mengelola pajak Anda secara optimal!

The post Withholding Tax: Jenis, Objek Pajak, & Contoh Cara Hitung appeared first on ISB Consultant.

Strategi ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan penjualan dan membangun citra brand, tetapi juga memiliki implikasi perpajakan yang penting untuk dipahami. Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu endorsement, manfaatnya, serta bagaimana pajak diterapkan pada penghasilan dari kegiatan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Apa itu Endorsement?

Endorsement, atau sering disingkat “endorse,” adalah tren yang sedang naik daun di kalangan artis dan influencer media sosial. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan endorsement? Bagaimana cara kerjanya dan apa dampaknya terhadap pemasaran? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pajak diterapkan pada penghasilan dari kegiatan ini?

Dalam konteks pemasaran, endorsement adalah dukungan atau rekomendasi yang diberikan oleh seseorang dengan pengaruh publik terhadap suatu produk atau jasa. Biasanya, ini dilakukan oleh selebritas, selebgram, vlogger, youtuber, dan lainnya yang memiliki basis penggemar yang besar. Di era digital ini, endorsement telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling efektif dan banyak digunakan.

Keuntungan Melakukan Endorsement

• Meningkatkan Penjualan Barang atau Jasa
  Salah satu keuntungan utama dari endorsement adalah peningkatan penjualan produk atau jasa. Ketika seorang figur publik yang terkenal dan dipercaya oleh banyak orang mempromosikan suatu produk, hal ini dapat mendorong banyak orang untuk mengenal dan membeli produk tersebut. Kepercayaan yang diberikan kepada figur publik tersebut dapat dengan mudah diterjemahkan menjadi kepercayaan terhadap produk atau jasa yang mereka endorse.

• Promosi yang Lebih Efektif
  Endorsement juga dianggap sebagai bentuk promosi yang sangat efektif. Konten yang diunggah oleh artis atau influencer di akun media sosial mereka pasti akan dilihat oleh para pengikut mereka, yang merupakan penggemar setia. Ini berarti bahwa promosi yang dilakukan akan langsung mencapai audiens yang tepat dan dalam jumlah yang besar. Selain itu, brand yang melakukan endorsement dapat menargetkan segmen pasar tertentu dengan memilih artis atau influencer yang sesuai. Misalnya, jika target pasar adalah remaja, brand dapat memilih influencer yang memiliki banyak pengikut di kalangan remaja. Ini membuat promosi menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.

• Membangun Reputasi Brand di Dunia Maya dengan Cepat
  Promosi endorsement biasanya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Saat artis atau influencer memposting konten endorsement, mereka umumnya menyebutkan nama produk atau jasa, brand, serta akun media sosial brand tersebut. Ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah pengikut media sosial brand tersebut, yang pada akhirnya membangun citra brand di dunia maya.

Untuk memastikan bahwa penghasilan dari endorsement Anda dikelola dengan cepat, solutif, dan teliti sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, jangan ragu untuk menghubungi ISB Consultant, konsultan pajak Surabaya yang terpercaya. Dengan pengalaman dan keahlian kami, kami akan membantu Anda mengatasi semua aspek pajak dengan efisiensi tinggi, sehingga Anda dapat fokus pada kesuksesan promosi dan bisnis Anda.

Dasar Hukum Pajak Endorsement

Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan endorsement dikenakan pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce, endorsement dikategorikan sebagai salah satu bentuk model bisnis classified ads. Ini berarti bahwa penghasilan dari endorsement merupakan objek pajak penghasilan yang harus dilaporkan dan dibayarkan.

PPh Pasal 23 untuk Endorsement yang Dikelola Perusahaan

Jika seorang influencer bekerja di bawah naungan perusahaan atau agensi, pembayaran jasa endorsement umumnya akan diterima dan dikelola oleh perusahaan tersebut sebelum diteruskan ke influencer. Dalam kasus ini, pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Tarif pajak PPh 23 ini terdiri dari dua tingkatan, yaitu 15% dan 2%, tergantung pada jenis objek pajaknya.

• Tarif 15% dikenakan untuk jasa yang bersifat khusus atau teknis.
• Tarif 2% dikenakan untuk jasa lain yang tidak termasuk dalam kategori khusus.

PPh Pasal 21 untuk Endorsement yang Dikelola Secara Mandiri

Jika seorang influencer bertindak secara mandiri tanpa naungan perusahaan atau agensi, maka penghasilan yang diperoleh dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, tarif PPh 21 bervariasi berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP):

• Penghasilan sampai dengan Rp 50 juta: 5%
• Penghasilan Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta: 15%
• Penghasilan Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta: 25%
• Penghasilan di atas Rp 500 juta: 30%

Brand yang meminta endorsement dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Jika tidak, influencer harus melaporkan penghasilan yang diperolehnya dalam SPT tahunan di akhir tahun.

Strategi Meningkatkan Efektivitas Endorsement

• Memilih Influencer yang Tepat
  Kunci keberhasilan endorsement terletak pada pemilihan influencer yang tepat. Brand harus memilih influencer yang tidak hanya memiliki banyak pengikut, tetapi juga memiliki pengaruh yang kuat dan relevan dengan produk atau jasa yang akan dipromosikan. Misalnya, untuk produk kecantikan, memilih beauty influencer yang memiliki pengikut setia di bidang tersebut akan lebih efektif.

• Membuat Konten yang Menarik dan Otentik
  Konten yang menarik dan otentik adalah kunci untuk menarik perhatian audiens. Influencer harus diberikan kebebasan untuk membuat konten yang sesuai dengan gaya dan karakter mereka, sehingga promosi terasa lebih alami dan tidak dipaksakan. Konten yang otentik lebih mungkin untuk mendapatkan respon positif dari audiens.

• Mengukur Hasil Endorsement
  Penting untuk mengukur hasil dari kampanye endorsement. Brand harus menggunakan berbagai metrik seperti peningkatan penjualan, peningkatan jumlah pengikut di media sosial, dan tingkat interaksi (likes, comments, shares) untuk menilai efektivitas kampanye. Dengan mengukur hasil, brand dapat menentukan apakah kampanye tersebut berhasil atau perlu ada perbaikan di masa mendatang.

Kasus Pajak Endorsement di Indonesia

Contoh kasus adalah seorang influencer terkenal di Indonesia yang memiliki jutaan pengikut di Instagram dan YouTube. Influencer ini sering menerima tawaran endorsement dari berbagai brand, dengan tarif per postingan yang sangat tinggi. Berdasarkan penghasilan dari endorsement, influencer ini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun tertentu, influencer tersebut berhasil mendapatkan penghasilan dari endorsement sebesar Rp 1 miliar. Berdasarkan ketentuan PPh 21, tarif pajak yang dikenakan adalah sebagai berikut:

• Untuk penghasilan sampai dengan Rp 50 juta: 5% x Rp 50 juta = Rp 2,5 juta
• Untuk penghasilan Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta: 15% x Rp 200 juta = Rp 30 juta
• Untuk penghasilan Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta: 25% x Rp 250 juta = Rp 62,5 juta
• Untuk penghasilan di atas Rp 500 juta: 30% x Rp 500 juta = Rp 150 juta

Total pajak yang harus dibayar influencer tersebut adalah Rp 2,5 juta + Rp 30 juta + Rp 62,5 juta + Rp 150 juta = Rp 245 juta.

Implikasi Hukum dan Kepatuhan Pajak

Kasus di atas menunjukkan pentingnya kepatuhan pajak bagi para influencer. Ketidakpatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak dapat berujung pada sanksi hukum dan denda. Oleh karena itu, para influencer perlu memahami kewajiban pajak mereka dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Endorsement adalah strategi pemasaran online yang sangat efektif dan semakin populer di era digital ini. Dengan memanfaatkan pengaruh figur publik, brand dapat meningkatkan penjualan, mempromosikan produk secara efektif, dan membangun citra brand dengan cepat. Namun, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam endorsement untuk memahami implikasi pajak dari penghasilan yang diperoleh.

Penghasilan dari endorsement dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu PPh Pasal 23 untuk influencer yang bekerja di bawah perusahaan, atau PPh Pasal 21 untuk influencer yang bekerja secara mandiri. Kepatuhan terhadap peraturan pajak sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan memastikan kelancaran bisnis.

The post Pajak Endorsement, Dasar Hukum & Contoh Kasusnya appeared first on ISB Consultant.

Definisi dan Peran Konsultan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsultan adalah ahli yang memberikan petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan. Dalam konteks bisnis dan profesion, konsultan berperan sebagai penasihat yang membantu individu atau perusahaan menemukan solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi.

Jenis-jenis Konsultan

Dalam dunia konsultasi, terdapat berbagai jenis konsultan yang mengkhususkan diri dalam bidang tertentu. Jenis konsultan ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: Konsultasi Manajemen, Konsultasi Perusahaan, dan Konsultasi Independen.

Konsultasi Manajemen

Konsultan Manajemen merupakan jasa konsultasi yang biasanya terdapat pada perusahaan konsultan besar. Mereka membantu pemilik usaha meningkatkan strategi, operasional, dan manajemen bisnis perusahaan. Beberapa jenis konsultan dalam kategori ini antara lain:

• Konsultasi Strategi Bisnis
• Konsultasi Operasional Bisnis
• Konsultasi Keuangan Bisnis
• Konsultasi Sumber Daya Manusia (SDM)
• Konsultasi Risiko & Kepatuhan

Konsultasi Perusahaan

Konsultan Perusahaan menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan atau dunia usaha dalam skala besar atau luas. Jenis konsultan dalam kategori ini meliputi:

• Konsultasi IT (Information Technology)
• Konsultasi Bisnis
• Konsultasi Lingkungan

Konsultasi Independen

Konsultan Independen adalah profesi konsultan yang membangun dan menjalankan bisnisnya sendiri sebagai tenaga ahli konsultasi. Mereka bekerja untuk diri mereka sendiri sebagai ahli penasihat dalam bidang tertentu. Beberapa jenis konsultan independen mencakup:

• Konsultasi Pemasaran
• Konsultasi Keuangan
• Konsultasi Gambar

Peran dan Tanggung Jawab Konsultan

Sebagai ahli di bidangnya, konsultan memiliki peran penting dalam membantu klien menghadapi berbagai tantangan. Mereka tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga menganalisis masalah, menemukan solusi, dan memberikan panduan implementasi. Kemampuan konsultan dalam memberikan wawasan strategis, analisis data, dan manajemen risiko menjadi nilai tambah yang signifikan.

Pajak bagi Konsultan

Seperti profesi lainnya, konsultan juga harus memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman mengenai jenis pajak, tarif, dan ketentuan yang berlaku sangat penting bagi konsultan untuk mengelola aspek keuangan secara efisien. Berikut adalah gambaran mengenai kewajiban pajak bagi konsultan.

Kewajiban Pajak Profesi Konsultan sebagai Karyawan

Bagi konsultan yang bekerja sebagai karyawan, kewajiban pajaknya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pajak ini dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja setiap bulannya dari gaji karyawan. Di akhir tahun pajak, perusahaan sebagai pemotong PPh 21 wajib memberikan bukti potong kepada karyawan sebagai dasar pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Kewajiban Pajak Profesi Konsultan Independen

Bagi konsultan independen, kewajiban pajaknya berbeda. Mereka dianggap sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) dan memiliki tanggung jawab untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Perhitungan pajak untuk konsultan independen melibatkan beberapa faktor, seperti omset usaha, biaya, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kewajiban Pajak Profesi Konsultan Independen Sekaligus Pegawai

Bagi konsultan yang menjalankan usaha jasa konsultan sekaligus sebagai pegawai sebuah perusahaan konsultan, perhitungan pajaknya lebih kompleks. Mereka harus mempertimbangkan penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai, honorarium dari usaha jasa konsultan, biaya jabatan, dan berbagai faktor lainnya.

Ketentuan Pajak untuk Konsultan

Pajak profesi konsultan diatur oleh peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Penerima penghasilan bukan pegawai yang dipotong PPh 21 antara lain adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, dan aktuaris.

Tarif Pajak Penghasilan untuk Konsultan

Tarif pajak penghasilan untuk konsultan tergantung pada status dan penghasilannya. Bagi konsultan independen, tarif pajak progresif digunakan, yaitu:

• 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun
• 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
• 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 per tahun
• 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun

Jika seorang konsultan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Baca juga: Tarif & Cara Hitung Pajak Jasa Konstruksi

Perhitungan Pajak Penghasilan Konsultan

Perhitungan pajak penghasilan untuk konsultan independen melibatkan beberapa metode, tergantung pada apakah mereka menyelenggarakan pembukuan atau tidak.

Menggunakan Mekanisme PPh OP secara NPPN

Konsultan yang tidak menyelenggarakan pembukuan dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan nomor Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) untuk jasa konsultasi tertentu. Norma penghitungan ini dapat digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

Menerapkan Mekanisme PPh OP Umum Metode Pembukuan

Wajib pajak yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan, menggunakan mekanisme umum. Pembukuan mencakup proses pencatatan keuangan yang melibatkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi.

Ingin menghitung pajak atas jasa konsultasi tanpa kesulitan? Bagaimana jika ISB Consultant membantu Anda memahami setiap langkahnya? Klik laman kami https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/ sekarang untuk mendapatkan panduan dari tim konsultan pajak Surabaya berpengalaman. Dengan bimbingan kami, pastikan perhitungan pajak Anda akurat dan efisien. Segera percayakan aspek perpajakan pada tim ISB Consultant Surabaya untuk hasil terbaik.

The post Pajak Jasa Konsultasi: Jenis, Tarif, dan Ketentuan appeared first on ISB Consultant.

Pengertian Pajak Sewa Alat Berat

Pajak Sewa Alat Berat merupakan suatu kewajiban pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki alat berat. Setiap alat berat yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dikenakan pajak, sebagaimana halnya pajak yang dikenakan pada kendaraan atau alat transportasi pada umumnya. Meskipun terdengar baru, pajak ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi pada kebutuhan belanja negara, yang pada gilirannya akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Berapa Tarif Pajak Jasa Kostruksi?

Jenis Pajak pada Pajak Sewa Alat Berat

Dalam konteks Pajak Sewa Alat Berat, terdapat beberapa jenis pajak yang relevan. Pajak tersebut mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemilik alat berat wajib membayar PPN sebesar 11% dari omzet dan peredaran bruto. PPN ini menjadi kewajiban jika pemilik alat berat telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Baik pemilik alat berat perorangan maupun badan harus memperhatikan aturan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban PPN ini.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak ini berlaku terutama bagi pemilik alat berat yang berbentuk badan usaha. Besaran pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 2% dari omzet, namun hal ini hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak tanpa NPWP akan dikenakan tarif sebesar 4%. Pembayaran pajak dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23, dengan tenggat waktu yang berbeda antara badan usaha dan perorangan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak ini berlaku khusus untuk pemilik alat berat yang merupakan perorangan atau individu. Pemilik alat berat perorangan harus menghitung pengurangan pajak dari pendapatan neto atau keuntungan bersih dari usaha tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aturan pajak sewa alat berat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak.

Cara Menghitung Pajak Sewa Alat Berat

Penghitungan pajak sewa alat berat melibatkan beberapa jenis pajak sebagaimana disebutkan di atas. Berikut adalah contoh perhitungan untuk memberikan gambaran lebih jelas:

Contoh Perhitungan Pajak Sewa Alat Berat

Misalkan ada perusahaan PT. ISBC yang bergerak dalam usaha sewa alat berat dan memiliki omzet serta peredaran bruto sebesar 70 miliar rupiah selama tahun 2021. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut adalah sebesar 60 miliar rupiah, dan hasil usaha sebelum kena pajak adalah 10 miliar rupiah.

• Penghitungan PPN:
  Pemilik PT. ISBC harus membayar PPN sebesar 11% dari omzet, yaitu 70 miliar rupiah x 11% = 7,7 miliar rupiah.

• Penghitungan PPh Pasal 23:
  Pemilik PT. ISBC, yang memiliki NPWP, membayar PPh pasal 23 sebesar 2% dari omzet, yaitu 70 miliar rupiah x 2% = 1,4 miliar rupiah.

• Penghitungan PPh Pasal 21:
  Jika PT. ISBC adalah badan usaha, maka tidak ada pajak pasal 21. Namun, jika PT. ISBC adalah perorangan, maka perhitungan pajak pasal 21 harus dilakukan berdasarkan pendapatan neto atau keuntungan bersih.

• Pajak Terutang:
  Total pajak terutang dari PPN dan PPh pasal 23 adalah 7,7 miliar rupiah + 1,4 miliar rupiah = 9,1 miliar rupiah.

• Pembayaran Pajak:
  PT. ISBC harus membayar pajak tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang berlaku, yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk badan usaha.

Perhitungan ini memberikan gambaran tentang kompleksitas dan fleksibilitas aturan pajak sewa alat berat, yang memerlukan perhatian khusus dari Wajib Pajak untuk memastikan kewajiban pajaknya terpenuhi dengan benar.

Tarif Pajak Sewa Alat Berat 2022

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terkait tarif pajak sewa alat berat. Perubahan ini mencakup penetapan tarif baru serta ketentuan-ketentuan baru yang berlaku sejak bulan April 2022.

Tarif Maksimal Pajak Sewa Alat Berat 2022

Tarif maksimal pajak sewa alat berat pada tahun 2022 adalah sebesar 0,2%. Penetapan tarif ini dilakukan oleh pihak provinsi atau melalui peraturan daerah, dan dasar penetapan pajak adalah nilai jual dari alat berat tersebut. Harga pasar alat berat ditentukan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri dan menteri keuangan.

Restitusi Pajak pada Pajak Sewa Alat Berat

Jika penggunaan alat berat tidak mencapai satu tahun atau 12 bulan, Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi pajak dari Pajak Alat Berat (PAB) yang telah dibayar untuk jangka waktu yang belum dilalui. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem pajak untuk memastikan kewajiban pajak sesuai dengan pemakaian alat berat yang bersifat sementara.

Baca juga: Cara Menghitung Kelebihan Pembayaran Pajak

Bantuan Konsultan Pajak

Bagi Wajib Pajak yang merasa kebingungan atau kurang paham dengan aturan Pajak Sewa Alat Berat, disarankan untuk mencari bantuan dari konsultan pajak terdekat, seperti sebagaimana laman konsultan pajak Surabaya (https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/) dari ISB Consultant.

Konsultan pajak memiliki tugas untuk membantu Wajib Pajak dalam menghitung pajak dan memenuhi kewajiban pajak dengan lebih cepat dan aman. Konsultan pajak juga dapat memberikan panduan mengenai aturan dan ketentuan Pajak Sewa Alat Berat yang berlaku, sehingga dapat menghindarkan pelaku bisnis dari potensi kesalahan atau pelanggaran aturan pajak.

Kesimpulan

Pajak Sewa Alat Berat merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki alat berat. Pemahaman mendalam terkait jenis-jenis pajak, cara menghitung, tarif yang berlaku pada tahun 2022, dan contoh perhitungan dapat membantu para pelaku bisnis dalam memenuhi kewajiban pajak dengan benar.

Fleksibilitas aturan pajak ini menuntut perhatian khusus, dan bantuan dari konsultan pajak dapat menjadi solusi bagi yang memerlukan panduan lebih lanjut. Dengan mematuhi aturan pajak sewa alat berat, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga turut berkontribusi pada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.

The post Pajak Sewa Alat Berat: Tarif, Jenis, & Contoh Cara Hitung appeared first on ISB Consultant.

Aturan PPh Jasa Katering

Regulasi mengenai PPh jasa katering diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141 Tahun 2015 (PMK 141/2015). PMK ini menyebutkan bahwa jasa katering atau tata boga termasuk dalam jenis jasa yang masuk dalam objek PPh Pasal 23. Landasan hukum yang mendasarinya adalah Pasal 23 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU No. 36/2008).

Namun, penting untuk mencatat bahwa tidak semua bentuk usaha yang berhubungan dengan makanan dan minuman termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering yang kena PPh Pasal 23. Usaha penjualan makanan dan/atau minuman melalui tempat penjualan seperti toko, kios, dan sejenisnya tidak termasuk dalam kategori ini, baik penjualan secara langsung maupun pesanan.

Baca juga: Tarif Pajak Restoran & Contoh Cara Hitungnya

Kriteria Jasa Boga atau Katering

Jasa boga atau katering memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, jasa ini menyediakan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian. Semua itu untuk kemudian disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Kedua, penyajian makanan dan/atau minuman bisa dilakukan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan, baik dengan atau tanpa peralatan dan petugas.

Cara Menghitung PPh Jasa Katering

Menurut Undang-Undang No. 36/2008, tarif PPh dalam usaha tata boga atau jasa katering adalah 2 persen dari jumlah bruto jika Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tarif ini meningkat menjadi 4 persen jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP. Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa elemen tidak termasuk dalam perhitungan jumlah bruto untuk PPh Pasal 23. Beberapa di antaranya adalah pembayaran gaji, upah, honorarium, pembelian barang atau material terkait jasa, pembayaran kepada pihak ketiga melalui penyedia jasa, dan reimbursement atau biaya yang dibayarkan penyedia jasa.

Pengenaan PPh Pasal 23: Wajib Pajak Orang Pribadi vs. Badan/Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tidak semua pengusaha jasa katering atau tata boga otomatis dikenakan PPh Pasal 23. Pengenaannya tergantung pada karakteristik subjek pajak, apakah itu orang pribadi atau badan/bentuk usaha tetap (BUT). Jika subjek pajaknya adalah Wajib Pajak orang pribadi, ia dapat dikenakan PPh Pasal 21 atau Pasal 23, tergantung pada penghasilan bruto dan status kepemilikan NPWP. Tarif untuk PPh Pasal 21 dihitung dengan menggunakan tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang PPh yang dikalikan 50 persen dikalikan penghasilan brutonya.

Sebaliknya, jika subjek pajaknya adalah badan atau BUT, jasa katering ini akan dikenakan tarif perhitungan PPh Pasal 23. Pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa katering atau jasa boga ini akan memperhitungkan kewajiban perpajakannya di akhir tahun.

Kewajiban Pelaporan Pajak

Wajib Pajak orang pribadi harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan formulir 1770 paling lambat pada tanggal 31 Maret. Sementara itu, Wajib Pajak badan harus menyampaikan SPT Tahunan dengan formulir 1771 paling lambat pada tanggal 30 April. Kedua proses pelaporan ini merupakan bagian integral dari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha jasa katering.

PPh Pasal 23 atas Pengadaan Konsumsi oleh Pemerintah

Penting untuk mencatat bahwa atas kegiatan pengadaan konsumsi seperti makanan dan minuman oleh bendahara pemerintah atau instansi melalui penyedia jasa boga atau katering, terutang PPh Pasal 23. Oleh karena itu, bendahara pemerintah atau instansi pemerintah yang terlibat memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 atas kegiatan pengadaan konsumsi tersebut.

Kesimpulan

Dalam menjalankan usaha jasa katering, pemahaman mengenai aturan dan tarif PPh sangat penting. Proses perhitungan yang tepat dan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat membantu menjaga keberlanjutan bisnis dan menghindari masalah hukum. Oleh karena itu, pengusaha jasa katering diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan regulasi perpajakan dan berkonsultasi dengan ahli perpajakan guna memastikan kepatuhan yang maksimal.

Penting untuk diingat bahwa informasi dalam artikel ini bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat profesional. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan dengan ahli perpajakan melalui laman https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/ untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi bisnis Anda. Dengan pemahaman yang baik mengenai perpajakan, pengusaha jasa katering dapat merancang strategi keuangan yang efektif dan berkelanjutan.

The post Pajak Katering: Tarif, Aturan & Contoh Cara Hitung appeared first on ISB Consultant.