Penegakan hukum perpajakan di Indonesia semakin diperketat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17 Tahun 2025. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penyidikan tindak pidana pajak serta memberikan opsi penyelesaian kasus melalui pelunasan kerugian negara. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus memaksimalkan penerimaan negara.
PMK No.17 Tahun 2025 memberikan pedoman lebih rinci terkait prosedur penyidikan pajak, kewenangan penyidik, jenis pelanggaran yang dapat disidik, serta mekanisme penghentian kasus. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara komprehensif isi peraturan ini, dampaknya terhadap wajib pajak, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelaku usaha agar tetap patuh terhadap ketentuan perpajakan.
Ruang Lingkup Penyidikan Pajak dalam PMK No.17 Tahun 2025
Regulasi ini menetapkan bahwa penyidikan pajak hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penyidik memiliki kewenangan untuk:
- Mengumpulkan bukti awal dari transaksi yang mencurigakan:
- Memanggil dan memeriksa wajib pajak yang diduga melanggar ketentuan perpajakan:
- Melakukan penyitaan terhadap aset yang terkait dengan tindak pidana pajak:
- Menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang cukup:
- Mengajukan penghentian penyidikan jika wajib pajak bersedia melunasi kerugian negara:
Seluruh proses penyidikan harus dilakukan berdasarkan asas transparansi, keadilan, dan kepastian hukum agar tidak merugikan baik wajib pajak maupun negara.
Jenis Tindak Pidana Pajak yang Dapat Disidik
PMK No.17 Tahun 2025 menegaskan bahwa beberapa pelanggaran yang masuk dalam kategori tindak pidana pajak meliputi:
1. Penyampaian SPT yang Tidak Benar atau Tidak Lengkap
Wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya atau memberikan data yang tidak sesuai dapat dikenakan penyidikan pajak.
2. Penggunaan Faktur Pajak Fiktif
Pembuatan atau penggunaan faktur pajak yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya untuk menghindari pembayaran pajak merupakan pelanggaran serius.
3. Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah Dipungut
Wajib pajak yang telah memungut pajak dari konsumen tetapi tidak menyetorkannya ke kas negara dapat dikenakan sanksi pidana.
4. Manipulasi Pembukuan atau Laporan Keuangan
Pengubahan catatan akuntansi dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar merupakan bentuk penggelapan pajak.
5. Pemalsuan Dokumen Perpajakan
Pemalsuan dokumen seperti faktur, bukti pembayaran, atau surat ketetapan pajak dengan tujuan menghindari kewajiban perpajakan juga termasuk tindak pidana pajak.
Mekanisme Penyidikan dan Penghentian Penyidikan
PMK No.17 Tahun 2025 menetapkan tahapan penyidikan pajak sebagai berikut:
- Pemeriksaan Bukti Permulaan: Penyidik mengumpulkan dan menganalisis bukti awal guna menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pajak.
- Penerbitan Surat Perintah Penyidikan: Jika bukti cukup, PPNS DJP akan mengeluarkan surat perintah penyidikan dan mulai melakukan pemeriksaan wajib pajak.
- Pengumpulan Barang Bukti: Penyidik dapat melakukan penggeledahan, penyitaan aset, serta pemeriksaan terhadap pihak terkait.
- Penyerahan Berkas ke Kejaksaan: Jika penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.
Namun, terdapat opsi penghentian penyidikan apabila wajib pajak bersedia melunasi seluruh kerugian negara beserta sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Mengapa Quality Assurance Penting dalam Audit Pajak?
Ketentuan Pelunasan Kerugian Negara untuk Penghentian Penyidikan
Wajib pajak yang ingin menghentikan penyidikan harus membayar:
- Seluruh kerugian negara akibat pelanggaran pajak
- Sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
Jika pelunasan dilakukan sebelum kasus diserahkan ke pengadilan, Menteri Keuangan dapat meminta penghentian penyidikan. Namun, jika kasus sudah masuk tahap penuntutan, keputusan akhir berada di tangan Kejaksaan dan pengadilan.
Dampak dan Implikasi bagi Wajib Pajak
Regulasi ini memiliki dampak yang signifikan bagi wajib pajak, terutama pelaku usaha yang harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan:
- Peningkatan Kepatuhan Pajak: Dengan pengawasan yang lebih ketat, wajib pajak perlu memastikan bahwa laporan pajaknya sesuai dengan ketentuan.
- Risiko Penyitaan Aset: Jika ditemukan pelanggaran serius, aset wajib pajak dapat disita oleh penyidik sebagai bagian dari proses hukum.
- Efek Jera bagi Pengemplang Pajak: Dengan ancaman penyidikan dan pemblokiran rekening, diharapkan tidak ada lagi upaya penghindaran pajak secara ilegal.
- Peluang Penyelesaian di Luar Pengadilan: Dengan adanya opsi penghentian penyidikan, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kasusnya dengan membayar kewajiban pajaknya.
PMK No.17 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan menegakkan hukum secara lebih efektif. Dengan adanya aturan ini, wajib pajak diharapkan lebih transparan dalam melaporkan pajak dan menghindari pelanggaran yang dapat berujung pada penyidikan.
Bagi wajib pajak yang menghadapi masalah perpajakan, penting untuk segera berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional agar dapat menyelesaikan kasus dengan cara yang paling menguntungkan.
