Pemeriksaan Pajak

Tax Clearance adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa seorang Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode tertentu. Di Indonesia, dokumen ini dikenal secara resmi sebagai Surat Keterangan Fiskal (SKF). Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan telah memenuhi kewajiban pelaporan pajak

Dalam era digitalisasi perpajakan yang semakin masif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus bertransformasi untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah peluncuran proses Bukti Permulaan Terbuka (Bukper Terbuka) yang kini terintegrasi dalam sistem Coretax. Inovasi ini bukan sekadar perubahan prosedural, tetapi merupakan langkah strategis untuk

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya menjadi bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit wajib pajak—baik individu maupun badan usaha—yang menghadapi tantangan dalam hal pelaporan atau pembayaran pajak. Kondisi ini dapat memicu terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti

Penghindaran pajak merupakan masalah global yang merugikan negara-negara dalam hal penerimaan pajak yang seharusnya diterima. Dalam upaya memerangi praktik penghindaran pajak, prinsip “substansi lebih penting daripada bentuk” atau “substansi melebihi bentuk” menjadi kunci dalam pencegahan penghindaran pajak. Artikel ini akan mengulas lebih dalam tentang prinsip ini dan implementasinya di Indonesia. Prinsip Substance Over Form Prinsip