SPT Masa

Pajak Jasa Bengkel: Jenis, Cara Hitung, Setor & Lapor

Pajak jasa bengkel adalah ketentuan perpajakan yang melekat pada kegiatan usaha perbaikan, perawatan, dan pencucian kendaraan bermotor (baik mobil maupun sepeda motor), serta penjualan suku cadang (spare part) yang menyertai jasa tersebut.   Jenis Pajak Usaha Bengkel Usaha bengkel, baik yang masih berskala kecil maupun yang sudah memiliki cabang, dikenai beberapa jenis pajak sekaligus. Berikut […]

Pajak Jasa Bengkel: Jenis, Cara Hitung, Setor & Lapor Read More »

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN

Di era digitalisasi perpajakan seperti saat ini, pemahaman yang tepat mengenai konsep dan prosedur administrasi perpajakan sangatlah penting, terutama bagi para pelaku usaha dan profesional yang ingin menjaga kepatuhan pajak perusahaan. Salah satu hal krusial yang sering kali luput diperhatikan adalah bagaimana melakukan pembetulan SPT Masa PPN, khususnya untuk masa pajak sebelum diberlakukannya sistem Coretax

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN Read More »

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT

Dalam dunia perpajakan, memahami kewajiban administrasi pajak merupakan hal yang krusial, tidak hanya bagi badan usaha tetapi juga bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sayangnya, tidak semua orang memahami bahwa tidak seluruh WPOP diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun menyetor angsuran bulanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Padahal, pemahaman akan kriteria ini dapat

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT Read More »

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini

Setiap Wajib Pajak tentu ingin menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai aturan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dikirimkan secara otomatis dianggap sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan, walaupun secara fisik atau digital telah diterima oleh sistem. Penting

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini Read More »

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar

Dalam dunia perpajakan, istilah “lebih bayar” sering kali menjadi harapan bagi Wajib Pajak, terutama mereka yang merasa telah menyetor pajak melebihi jumlah yang seharusnya. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan status lebih bayar otomatis berarti Wajib Pajak akan menerima pengembalian dana dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Artikel ini membahas secara

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar Read More »

3 Hal Wajib Dipahami Perusahaan saat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Pengungkapan ketidakbenaran atas pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Masa merupakan hal yang penting bagi perusahaan sebagai Wajib Pajak. Hal ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

3 Hal Wajib Dipahami Perusahaan saat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Read More »

DJP: Peraturan dan Aplikasi Baru e-Bupot PPh 21/26 Resmi Berlaku

Di tengah dinamika sistem perpajakan yang terus berkembang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghadirkan inovasi baru yang mengubah cara kita memandang dan melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21/26. Pada awal tahun 2024, DJP menerbitkan peraturan baru yang mengatur tata cara pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak (SPT) PPh

DJP: Peraturan dan Aplikasi Baru e-Bupot PPh 21/26 Resmi Berlaku Read More »

Scroll to Top