SPT Masa

Tax Base Adalah: Rumus, Cara Hitung & Mengisi DPP PPN 12%

Tax base adalah nilai atau jumlah yang dijadikan dasar menghitung pajak terutang, dalam peraturan Indonesia dikenal sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Angka tersebut dikalikan tarif sehingga menghasilkan pajak yang wajib disetor ke kas negara. Pemilik UMKM, CFO, dan tim akuntansi akan menemui istilah tersebut saat menerbitkan faktur pajak, menyusun SPT, atau menghitung PPN 12

Tax Base Adalah: Rumus, Cara Hitung & Mengisi DPP PPN 12% Read More »

Reimbursement PPh 23: Syarat, Invoice & Dasar Pengenaan PPN

Reimbursement PPh 23 adalah penggantian biaya jasa terkena potongan pajak. Istilah tersebut kian sering muncul ketika satu badan usaha menagihkan kembali ongkos yang telah dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak ketiga. Kekeliruan menafsirkan mekanisme tersebut dapat memicu selisih setoran pajak serta sanksi administrasi. Pembahasan berikut mengulas dasar hukum, ketentuan PPN, format invoice, syarat bebas pajak,

Reimbursement PPh 23: Syarat, Invoice & Dasar Pengenaan PPN Read More »

Contoh Nomor TIN Pajak Format Lama & Format Terbaru (16 Digit)

Contoh Nomor TIN Pajak terdiri dari 15 digit angka unik. Susunan angka tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kode identitas wajib pajak, kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan kode status pusat atau cabang. Format tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha di Indonesia. Bagi pemilik UMKM dan wajib pajak perorangan, mengenali format

Contoh Nomor TIN Pajak Format Lama & Format Terbaru (16 Digit) Read More »

Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PYSTT)

Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang adalah hak wajib pajak untuk meminta kembali kelebihan setoran akibat kesalahan pemotongan, pemungutan, atau pembayaran. Kelebihan tersebut berbeda dari restitusi biasa sebab timbul akibat kekeliruan administratif, bukan selisih perhitungan pajak terutang pada SPT. Dasar hukum pengembalian tersebut diatur secara rinci pada PMK 81/2024. Aturan tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya dan

Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PYSTT) Read More »

Pajak Jasa Bengkel: Jenis, Cara Hitung, Setor & Lapor

Pajak jasa bengkel adalah ketentuan perpajakan yang melekat pada kegiatan usaha perbaikan, perawatan, dan pencucian kendaraan bermotor (baik mobil maupun sepeda motor), serta penjualan suku cadang (spare part) yang menyertai jasa tersebut.   Jenis Pajak Usaha Bengkel Usaha bengkel, baik yang masih berskala kecil maupun yang sudah memiliki cabang, dikenai beberapa jenis pajak sekaligus. Berikut

Pajak Jasa Bengkel: Jenis, Cara Hitung, Setor & Lapor Read More »

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN

Di era digitalisasi perpajakan seperti saat ini, pemahaman yang tepat mengenai konsep dan prosedur administrasi perpajakan sangatlah penting, terutama bagi para pelaku usaha dan profesional yang ingin menjaga kepatuhan pajak perusahaan. Salah satu hal krusial yang sering kali luput diperhatikan adalah bagaimana melakukan pembetulan SPT Masa PPN, khususnya untuk masa pajak sebelum diberlakukannya sistem Coretax

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN Read More »

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT

Dalam dunia perpajakan, memahami kewajiban administrasi pajak merupakan hal yang krusial, tidak hanya bagi badan usaha tetapi juga bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sayangnya, tidak semua orang memahami bahwa tidak seluruh WPOP diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun menyetor angsuran bulanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Padahal, pemahaman akan kriteria ini dapat

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT Read More »

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini

Setiap Wajib Pajak tentu ingin menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai aturan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dikirimkan secara otomatis dianggap sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan, walaupun secara fisik atau digital telah diterima oleh sistem. Penting

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini Read More »

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar

Dalam dunia perpajakan, istilah “lebih bayar” sering kali menjadi harapan bagi Wajib Pajak, terutama mereka yang merasa telah menyetor pajak melebihi jumlah yang seharusnya. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan status lebih bayar otomatis berarti Wajib Pajak akan menerima pengembalian dana dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Artikel ini membahas secara

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar Read More »

Scroll to Top