Pph21 Archives • ISB Consultant

Bukti Potong PPh 21: Fungsi, Jenis & Penerbitannya di Coretax

Bukti potong PPh 21 adalah dokumen resmi yang wajib disiapkan setiap perusahaan pada setiap akhir tahun pajak sebagai bukti bahwa pemotongan pajak penghasilan atas gaji karyawan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Bagi tim HR dan payroll, penerbitan dokumen ini menjadi tanggung jawab yang berdampak langsung pada kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Setiap tahun, periode […]

Bukti Potong PPh 21: Fungsi, Jenis & Penerbitannya di Coretax Read More »

Pajak Jasa Bengkel: Jenis, Cara Hitung, Setor & Lapor

Pajak jasa bengkel adalah ketentuan perpajakan yang melekat pada kegiatan usaha perbaikan, perawatan, dan pencucian kendaraan bermotor (baik mobil maupun sepeda motor), serta penjualan suku cadang (spare part) yang menyertai jasa tersebut. Jenis Pajak Usaha Bengkel Usaha bengkel, baik yang masih berskala kecil maupun yang sudah memiliki cabang, dikenai beberapa jenis pajak sekaligus. Berikut

Pajak Jasa Bengkel: Jenis, Cara Hitung, Setor & Lapor Read More »

solusi nik istri tidak muncul terbaca di coretax

NIK Istri Tidak Muncul di Coretax? Ini Penyebab dan Solusinya

Keluhan soal Coretax rasanya belum berhenti sejak sistem administrasi perpajakan ini resmi digunakan. Setiap minggu selalu ada saja kendala baru yang muncul di lini masa media sosial, mulai dari sistem yang lambat diakses hingga data yang tidak sinkron antarmodul. Salah satu kendala yang cukup sering dikeluhkan belakangan ini adalah NIK istri yang tidak muncul saat

NIK Istri Tidak Muncul di Coretax? Ini Penyebab dan Solusinya Read More »

Perbedaan BPA1 dan BPA2 Coretax, Fungsi & Peruntukannya

Mengisi SPT Tahunan sering terlihat sederhana sampai wajib pajak harus memeriksa bukti potong PPh Pasal 21 yang diterima dari pemberi kerja atau instansi. Pada tahap ini, pertanyaan yang paling sering muncul biasanya bukan tentang cara login ke sistem, melainkan dokumen mana yang harus dipakai, apakah BPA1 atau BPA2, dan bagaimana memastikan isi datanya sudah benar.

Perbedaan BPA1 dan BPA2 Coretax, Fungsi & Peruntukannya Read More »

Keuntungan dan Kerugian NPWP Suami Istri Digabung

Tidak sedikit pasangan yang baru menikah merasa bingung saat harus menentukan status NPWP. Di satu sisi ingin praktis, di sisi lain khawatir salah langkah dan justru menimbulkan masalah pajak di kemudian hari. Kondisi ini sering muncul ketika penghasilan mulai bertambah, aset mulai terkumpul, dan kewajiban pajak menjadi lebih kompleks. Tanpa pemahaman yang tepat, keputusan sederhana

Keuntungan dan Kerugian NPWP Suami Istri Digabung Read More »

Dampak Perubahan Peraturan PPh 21 di 2024

Perubahan kebijakan perpajakan kerap menimbulkan pertanyaan, terutama bagi pihak yang selama ini hanya merasakan dampaknya lewat slip gaji. Tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi atas mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah berjalan. Di tengah upaya penyederhanaan administrasi pajak, muncul dinamika baru yang memengaruhi cara pajak dipotong setiap bulan. Pemahaman yang tepat menjadi

Dampak Perubahan Peraturan PPh 21 di 2024 Read More »

NPWP dan SPT Tahunan Suami Istri ASN Digabung, Bisakah?

Status pernikahan membawa konsekuensi hukum dan administratif yang tidak sederhana, termasuk dalam aspek perpajakan. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemenuhan kewajiban pajak tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pribadi, tetapi juga dengan sistem administrasi kepegawaian dan ketentuan internal instansi pemerintah. Di tengah kompleksitas regulasi tersebut, pertanyaan mengenai penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pelaporan Surat

NPWP dan SPT Tahunan Suami Istri ASN Digabung, Bisakah? Read More »

Cara Pengajuan NPPN untuk Freelancer dan Usahawan Non-Final

Perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya jumlah pekerja mandiri membuat kewajiban perpajakan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Freelancer dan usahawan non-final dituntut untuk memahami mekanisme penghitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan risiko administrasi di kemudian hari. Salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah untuk memberikan kemudahan adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN.

Cara Pengajuan NPPN untuk Freelancer dan Usahawan Non-Final Read More »

Cara Mengisi BP21 Tambahan untuk Insentif PPh 21 DTP

Cara Mengisi Fomulir BP21 Tambahan untuk Insentif PPh 21 DTP

Kebijakan insentif pajak selalu menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha di Indonesia, terutama ketika menyangkut kemudahan administrasi dan pengurangan beban fiskal. Program ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan juga strategi untuk menjaga stabilitas keuangan nasional melalui dukungan nyata kepada sektor-sektor produktif yang membutuhkan dorongan tambahan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pada tahun anggaran 2025 adalah

Cara Mengisi Fomulir BP21 Tambahan untuk Insentif PPh 21 DTP Read More »

Pengembalian & Kompensasi Lebih Bayar PPh 21 DTP Sesuai PMK 72/2025

Dalam praktik perpajakan modern, transparansi dan kepastian hukum menjadi dua aspek penting yang selalu ditunggu oleh dunia usaha. Salah satunya terlihat melalui hadirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang mengatur mengenai tata cara pengembalian dan kompensasi lebih bayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Aturan tersebut menjadi pedoman baru bagi

Pengembalian & Kompensasi Lebih Bayar PPh 21 DTP Sesuai PMK 72/2025 Read More »

Pph21