Perbedaan BPA1 dan BPA2 terletak pada penggunanya: BPA1 untuk pegawai tetap, PPPK, dan pensiunan, sedangkan BPA2 khusus PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai bukti potong PPh Pasal 21 untuk SPT Tahunan.
Dua formulir tersebut memang terlihat serupa, apalagi kedua formulir sama-sama diunduh lewat Coretax. Tidak heran jika wajib pajak, mulai dari pegawai swasta sampai PNS, sempat ragu menentukan formulir yang menjadi miliknya.
Apa Itu Bukti Potong BPA1 dan BPA2
Bukti Potong PPh 21 adalah dokumen resmi yang wajib diserahkan pemotong kepada pihak yang dipotong penghasilannya. Aturannya tercantum dalam PER-11/PJ/2025.
Menurut peraturan tersebut, pemotong PPh Pasal 21/26 wajib menyerahkan bukti pemotongan atas penghasilan yang berkaitan dengan:
- Pekerjaan
- Jasa
- Kegiatan orang pribadi
BPA1 dan BPA2 termasuk bukti potong untuk penghasilan dari pekerjaan. Sebelumnya, kedua formulir dikenal dengan nama 1721-A1 dan 1721-A2.
Perbedaan BPA1 dan BPA2
Pembeda utama kedua formulir adalah status penerima penghasilan, sedangkan fungsinya sama. Tabel berikut merangkum perbedaannya:
Dengan kata lain, status kepegawaian menentukan formulir yang berlaku. Wajib pajak cukup mencocokkan statusnya dengan kelompok pengguna pada tabel.
Ketentuan tersebut tidak mengubah kewajiban pelaporan. Pengguna BPA1 maupun BPA2 tetap menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan bukti potong sebagai dasar datanya.
Perbedaan Isi dan Struktur Formulir
Selain penggunanya, isi kedua formulir nyaris serupa. Komponen utama yang tercantum pada BPA1 maupun BPA2 meliputi:
- Nomor bukti pemotongan, sifat pemotongan, dan status bukti pemotongan
- Identitas penerima penghasilan dan identitas pemotong
- Rincian penghasilan bruto selama setahun, termasuk tunjangan dan natura yang dikenai pemotongan
- Penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh
- PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak sebelumnya dan masa pajak terakhir
Status bukti pemotongan dapat berupa pembetulan atau pembatalan atas bukti potong yang terbit sebelumnya. Catatan tersebut perlu dicermati bila wajib pajak menerima lebih dari satu dokumen untuk masa pajak yang sama.
Salah satu perbedaan yang perlu dicermati ada pada catatan PPh ditanggung pemerintah (DTP). Catatan tersebut dapat muncul pada BPA2 dari instansi pemerintah, sedangkan PPPK tidak memperoleh fasilitas DTP berdasarkan PMK 202/2020.
Wajib pajak perlu membaca catatan DTP sebelum memindahkan angka ke SPT, karena PPh yang ditanggung pemerintah tidak dapat dimintakan kembali.
Siapa yang Menggunakan BPA1?
Formulir BPA1 dipakai wajib pajak yang berstatus pegawai tetap dalam konteks perpajakan. Pemberi kerja yang menerbitkannya dapat berupa perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Kelompok penggunanya meliputi:
- Pegawai tetap di instansi pemerintah maupun swasta
- Pensiunan yang menerima penghasilan secara berkala
- Pegawai kontrak yang bekerja penuh dan menerima penghasilan teratur
- Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
Status pegawai kontrak perlu dicermati. Pegawai kontrak yang bekerja penuh dan menerima penghasilan teratur memakai BPA1, sedangkan penerima honor per proyek tidak termasuk kelompok tersebut.
PMK Nomor 202/PMK.05/2020 mendefinisikan PPPK sebagai warga negara Indonesia yang diangkat melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas jabatan pemerintahan.
Gaji dan tunjangan PPPK dibayarkan tiap bulan lewat daftar pembayaran gaji induk. Karena penghasilannya rutin dan bekerja penuh, PPPK masuk kategori pegawai tetap di sistem perpajakan sehingga memakai BPA1.
Siapa yang Menggunakan BPA2?
BPA2 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk aparatur negara tertentu beserta pensiunannya. Penggunanya terdiri dari:
- Pegawai negeri sipil (PNS)
- Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
- Pejabat negara
- Pensiunan dari keempat kelompok tersebut
Artinya, PNS tidak memakai BPA1 saat menyampaikan SPT Tahunan. PER-11/PJ/2025 secara khusus menetapkan BPA2 sebagai bukti pemotongan bagi PNS.
BPA2 umumnya diterbitkan bendahara instansi pemerintah tempat pegawai bertugas.
Status pensiunan juga mengikuti kelompok asalnya. Pensiunan PNS, TNI, atau Polri memakai BPA2, sedangkan pensiunan pegawai tetap yang menerima penghasilan berkala memakai BPA1.
Contoh Penentuan Formulir untuk Tiap Status
Agar lebih mudah dicocokkan, beberapa contoh status berikut dapat dijadikan patokan awal:
- Karyawan swasta tetap: BPA1
- Pegawai kontrak penuh waktu dengan penghasilan teratur: BPA1
- PPPK di instansi pemerintah: BPA1
- PNS di kementerian atau pemerintah daerah: BPA2
- Anggota TNI atau Polri: BPA2
- Pejabat negara: BPA2
- Pensiunan PNS, TNI, atau Polri: BPA2
- Pensiunan pegawai tetap dengan penghasilan berkala: BPA1
Pola yang tampak jelas: bekerja di instansi pemerintah tidak otomatis berarti memakai BPA2. Status kepegawaian menjadi penentunya, sehingga PPPK tetap memakai BPA1 meski bertugas di lingkungan pemerintahan.
Status yang Sering Membingungkan
Sebagian status tidak langsung terjawab oleh contoh di atas. Rujukannya tetap pada teraturnya penghasilan, jam kerja penuh, dan jenis pemberi kerja, bukan pada nama jabatan. Beberapa status yang sering menimbulkan pertanyaan:
- Tenaga honorer atau pegawai yang bukan ASN
Memakai BPA1 bila menerima penghasilan teratur dan bekerja penuh, sedangkan penerima honor per kegiatan memakai bukti potong lain - PPPK paruh waktu
Jenis bukti potong mengikuti teraturnya penghasilan dan jam kerja, sehingga konfirmasi ke bendahara instansi dianjurkan - Pegawai BUMN dan BUMD
Umumnya memakai BPA1 karena berstatus pegawai tetap perusahaan, bukan PNS - Pejabat negara, misalnya menteri, kepala daerah, atau hakim
Memakai BPA2 sepanjang tergolong pejabat negara menurut ketentuan yang berlaku - Pensiunan
Mengikuti kelompok asal, yaitu BPA2 untuk pensiunan PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara serta BPA1 untuk pensiunan pegawai tetap
Bila status masih membingungkan, pengecekan ke bendahara atau bagian kepegawaian dapat dilakukan lebih dulu. Kring Pajak juga bisa menjadi tempat bertanya untuk memastikan jenis bukti potong.
Fungsi Bukti Potong BPA1 dan BPA2 dalam Pelaporan SPT
Meski penggunanya berbeda, kedua bukti potong menjalankan fungsi administrasi yang sama:
- Bukti resmi bahwa pemberi kerja telah memotong PPh Pasal 21
- Dasar pengisian SPT Tahunan PPh orang pribadi
- Alat verifikasi agar pajak yang dilaporkan sesuai dengan pajak yang dipotong dan disetorkan
Fungsi verifikasi menuntut data yang cocok. Selisih angka antara bukti potong dan SPT Tahunan dapat menimbulkan ketidaksesuaian saat data diperiksa.
Dengan alasan tersebut, bukti potong sebaiknya sudah di tangan sebelum pengisian SPT Tahunan dimulai. Wajib pajak jadi tidak perlu menebak-nebak jumlah penghasilan dan pajak yang sudah dipotong sepanjang tahun.
Cara Mendapatkan Bukti Potong BPA1 dan BPA2
Selama masa pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi dapat mengunduh BPA1 maupun BPA2 secara mandiri lewat Coretax. Akun Coretax harus sudah diaktivasi lebih dulu. Langkah mengunduhnya adalah:
- Masuk ke akun Coretax DJP
- Cek notifikasi pada ikon lonceng untuk memastikan pemotong sudah menerbitkan bukti potong
- Buka menu Portal Saya, pilih submenu Dokumen Saya, lalu muat ulang halaman bila daftar belum tampil
- Cari dokumen Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1) atau A2 (BPA2) pada kolom pencarian
- Klik tombol Unduh
Cara lainnya, wajib pajak meminta bukti potong langsung kepada instansi atau pemberi kerja yang memotong pajak. Tampilan menu Coretax dapat berubah, sehingga panduan resmi DJP perlu dijadikan acuan terbaru.
Waktu Terbit Bukti Potong dan Tenggat Pelaporan SPT
BPA1 dan BPA2 dibuat pada masa pajak terakhir, yaitu masa pajak Desember, masa pajak saat pegawai tetap berhenti bekerja, atau masa pajak saat pensiunan berhenti menerima uang pensiun.
Pemotong wajib menyerahkan BPA1 paling lama satu bulan setelah masa pajak terakhir berakhir. Untuk masa pajak Desember, bukti potong tersedia paling lambat akhir Januari.
Instansi pemerintah diminta menerbitkan BPA1 dan BPA2 lewat Coretax agar data pemotongan langsung masuk ke akun penerima penghasilan.
Tenggat SPT Tahunan orang pribadi jatuh pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, yaitu 31 Maret. Untuk tahun pajak 2025, DJP memperpanjangnya hingga 30 April 2026 melalui KEP-55/PJ/2026.
Perpanjangan bukan jaminan setiap tahun, sehingga pengumuman DJP perlu dicek menjelang masa pelaporan. Keterlambatan lapor dikenai denda administrasi Rp100.000 sesuai Pasal 7 UU KUP.
Cara Memakai BPA1 dan BPA2 saat Mengisi SPT Tahunan
Di Coretax, data bukti potong dari pemberi kerja umumnya sudah terisi otomatis (prepopulated) pada konsep SPT. Syaratnya, pemotong menerbitkan bukti potong lewat Coretax dan NIK atau NPWP penerima tercatat dengan benar.
Alur pengisiannya secara umum adalah:
- Buka menu Surat Pemberitahuan (SPT), lalu pilih Buat Konsep SPT
- Pilih PPh orang pribadi dan lanjutkan
- Pilih SPT Tahunan, lalu tentukan tahun pajak
- Periksa lampiran bukti potong yang terisi otomatis, yaitu nomor dan tanggal bukti pemotongan, penghasilan, serta PPh Pasal 21 yang telah dipotong
- Lengkapi data lain, bayar bila ada kurang bayar, lalu kirim SPT hingga bukti penerimaan elektronik terbit
Isian otomatis tetap membutuhkan validasi manual. Wajib pajak perlu mencocokkan angkanya dengan BPA1 atau BPA2 sebelum SPT dikirim.
Hal yang Perlu Dicek pada Bukti Potong
Sebelum SPT Tahunan dikirim, wajib pajak sebaiknya memastikan tiga hal:
- Data penghasilan sudah sesuai dengan penghasilan yang diterima selama setahun
- Jumlah pajak terpotong sudah benar
- Identitas wajib pajak tercantum dengan tepat
Pencocokan dapat dimulai dari komponen berikut:
- Nama dan nomor identitas wajib pajak
- Identitas pemotong, yaitu instansi atau pemberi kerja
- Rincian penghasilan selama setahun
- Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong
Kesalahan pada salah satu poin tersebut sebaiknya dikoreksi lebih dulu. Permintaan koreksi diajukan kepada pemotong yang menerbitkan bukti potong.
Slip gaji atau rekap penghasilan tahunan bisa dipakai sebagai pembanding. Dengan begitu, angka pada BPA1 atau BPA2 dapat dicek tanpa menunggu SPT selesai terisi.
Perubahan Status atau Pindah Kerja di Tengah Tahun
Wajib pajak yang berganti pemberi kerja atau status sepanjang tahun dapat menerima lebih dari satu bukti potong. Pemotong wajib membuat BPA1 pada masa pajak saat pegawai tetap berhenti bekerja.
Contohnya, pegawai swasta yang diangkat menjadi PNS pada pertengahan tahun umumnya menerima BPA1 dari perusahaan lama dan BPA2 dari instansi baru.
Seluruh bukti potong dalam satu tahun pajak tetap dilaporkan pada satu SPT Tahunan. Angkanya perlu dicek cermat karena pemberi kerja baru dapat memperhitungkan PPh dari pemberi kerja sebelumnya.
Wajib pajak yang pindah kerja sebaiknya menyerahkan BPA1 dari pemberi kerja lama kepada pemberi kerja baru. Langkah tersebut membantu perhitungan PPh tahunan tidak terpecah.
Jika Bukti Potong Salah atau Belum Terbit
Pemotong yang menerbitkan bukti potong keliru dapat membuat pembetulan atau pembatalan. Formulir BPA1 dan BPA2 memang memiliki status pembetulan dan pembatalan untuk keperluan tersebut.
Langkah yang dapat ditempuh wajib pajak adalah:
- Catat bagian yang keliru, misalnya identitas, penghasilan, atau PPh yang dipotong
- Ajukan koreksi kepada bendahara, bagian keuangan, atau bagian kepegawaian dengan melampirkan slip gaji
- Minta pemotong menerbitkan BPA1 atau BPA2 pembetulan lewat Coretax
- Tunggu bukti potong baru muncul di akun, lalu cek ulang konsep SPT
- Hubungi KPP tempat terdaftar bila pemotong tidak merespons
Bila bukti potong belum muncul di akun, beberapa penyebab yang dapat dicek adalah:
- Pemotong belum menerbitkan bukti potong lewat Coretax
- Akun Coretax belum diaktivasi
- NIK atau NPWP penerima belum tercatat, sehingga bukti dibuat dengan NPWP sementara dan tidak terkirim ke akun
- Bukti potong masih dibuat dari aplikasi lain, misalnya Gaji Web
Akibat Kekeliruan Bukti Potong pada SPT Tahunan
Kekeliruan memilih atau mengisi bukti potong tidak selalu berhenti pada koreksi data. Beberapa akibat yang mungkin muncul:
- Ketidaksesuaian data yang berpotensi memicu permintaan penjelasan dari KPP
- Kredit pajak yang tidak diakui bila PPh Pasal 21 dikreditkan dari bukti potong yang tidak dihasilkan lewat Coretax
- Kewajiban membetulkan SPT bila kekeliruan baru diketahui setelah SPT dikirim
- Sanksi bunga sesuai Pasal 8 UU KUP bila pembetulan membuat pajak kurang bayar bertambah
Pembetulan SPT kini mengikuti skema replace berdasarkan PER-12/PJ/2026 yang mengubah PER-11/PJ/2025. Nilai pada SPT pembetulan menggantikan SPT sebelumnya untuk pembetulan yang disampaikan setelah 1 Oktober 2026.
Wajib pajak perlu menyiapkan data lengkap sebelum membetulkan SPT, sebab pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan didasarkan pada SPT pembetulan terakhir.
Kesalahan yang Sering Terjadi pada Pemilihan Bukti Potong
Beberapa kekeliruan muncul karena formulir dipilih berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan status kepegawaian:
- Memakai BPA1 padahal berstatus PNS
- Mengira PPPK memakai BPA2 karena bekerja di instansi pemerintah
- Mengabaikan selisih antara pajak terpotong dan pajak yang tercantum di SPT
- Membiarkan identitas yang salah ketik tanpa koreksi
- Mengkreditkan PPh dari formulir lama atau aplikasi lain padahal BPA1 atau BPA2 sudah terbit di Coretax
Kekeliruan tersebut mudah dicegah dengan mengecek status kepegawaian terlebih dahulu.
Pengalaman Mendampingi Pelaporan SPT Tahunan
Saat musim pelaporan tiba, wajib pajak sering datang dengan satu pertanyaan: formulir mana yang harus dipakai. Pertanyaan tersebut muncul dari pegawai swasta, PPPK, PNS, sampai pensiunan.
Untuk situasi tersebut, tim ISBC di Semarang berpengalaman melayani konsultasi & pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi berbagai kelompok wajib pajak orang pribadi.
Pendampingan dimulai dari mengecek status kepegawaian dan bukti potong, lalu berlanjut ke tahapan menyusun, mencocokkan data, dan melaporkan SPT Tahunan secara akurat agar terhindar dari kesalahan administrasi.
Dari proses tersebut, kekeliruan paling mudah dicegah di tahap awal. Cukup mencocokkan bukti potong dengan slip gaji dan status kepegawaian sebelum SPT diisi.
Kasus yang lebih rumit, misalnya pindah instansi di tengah tahun atau penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, juga lebih cepat tertangani bila dokumen lengkap sejak awal.
Dokumen yang perlu disiapkan cukup bukti potong, slip gaji, dan akses ke akun Coretax.
Perbandingan BPA1 dan BPA2 dengan Bukti Potong Lain
Tidak semua penghasilan dari pemberi kerja dibuktikan dengan BPA1 atau BPA2. PER-11/PJ/2025 menata beberapa jenis bukti potong lain:
- BPMP: bukti pemotongan bulanan untuk pegawai tetap pada masa pajak selain masa pajak terakhir
- BP21: bukti pemotongan untuk penerima penghasilan selain pegawai tetap, misalnya pekerja lepas
- BPPU: bukti pemotongan unifikasi untuk objek PPh selain Pasal 21, misalnya PPh Pasal 23
Dengan demikian, BPA1 dan BPA2 terbit sebagai bukti tahunan pada masa pajak terakhir. Wajib pajak berstatus pekerja lepas atau penerima jasa perlu memeriksa BP21 atau BPPU, bukan kedua formulir tersebut.
Pertanyaan Umum seputar BPA1 dan BPA2
- Apa perbedaan BPA1 dan BPA2 secara umum?
Perbedaannya ada pada status penerima penghasilan. BPA1 dipakai pegawai tetap dan PPPK, sedangkan BPA2 dipakai PNS, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunannya. - Apakah PPPK menggunakan BPA1 atau BPA2?
PPPK memakai BPA1. Dalam sistem perpajakan, PPPK dikategorikan sebagai pegawai tetap yang menerima penghasilan teratur setiap bulan. - Mengapa PNS tidak menggunakan BPA1?
PER-11/PJ/2025 menetapkan BPA2 sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 21 khusus untuk PNS. Dengan demikian, BPA1 tidak berlaku bagi PNS. - Apakah pensiunan memakai BPA1 atau BPA2?
Jawabannya tergantung kelompok asal. Pensiunan PNS, TNI, Polri, atau pejabat negara memakai BPA2, sedangkan pensiunan pegawai tetap yang menerima penghasilan berkala memakai BPA1. - Apakah formulir 1721-A1 dan 1721-A2 masih dipakai?
Nama tersebut merupakan sebutan sebelumnya. Kini formulir yang dipakai bernama BPA1 dan BPA2 sesuai PER-11/PJ/2025. - Apakah honorer atau PPPK paruh waktu memakai BPA1?
Jenis bukti potong bergantung pada teraturnya penghasilan dan jam kerja penuh. Konfirmasi ke bendahara instansi atau KPP dianjurkan bila statusnya belum jelas. - Kapan BPA1 dan BPA2 diterbitkan?
Bukti potong dibuat pada masa pajak terakhir. Untuk masa pajak Desember, BPA1 wajib diserahkan paling lama satu bulan setelah masa pajak berakhir. - Apa yang dilakukan jika BPA1 atau BPA2 salah?
Wajib pajak meminta pemotong menerbitkan bukti potong pembetulan atau pembatalan lewat Coretax. Selanjutnya, konsep SPT dicek ulang dengan data terbaru. - Untuk apa bukti potong BPA1 dan BPA2 digunakan?
Bukti potong dipakai sebagai dasar pengisian SPT Tahunan PPh orang pribadi. Dokumen tersebut juga menjadi bukti bahwa pemberi kerja sudah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21. - Bagaimana cara mendapatkan BPA1 atau BPA2?
Wajib pajak orang pribadi dapat mengunduhnya sendiri lewat Coretax. Alternatifnya, bukti potong diminta kepada instansi atau pemberi kerja yang melakukan pemotongan.
Referensi
-
- https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/26241
- https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-bukti-potong-pph-21-bupot-a1-dan-bupot-a2
- https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-12/Pembuatan%20Bukti%20Pemotongan%20PPh%20Pasal%2021-Tahunan%20A1%20%20%281%29.pdf
- https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1817268/pppk-dapat-bukti-potong-a1-atau-a2-begini-penjelasan-kring-pajak
- https://ortax.org/cara-unduh-bpa1-bagi-karyawan-dan-bpa2-bagi-pns-melalui-coretax
- https://ortax.org/per-11-2025-diubah-pembetulan-spt-tak-lagi-pakai-skema-delta
ISB Consultant adalah konsultan pajak yang menangani klien di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Yogyakarta, Solo dan Semarang. Jika Anda punya masalah pajak di wilayah tersebut, segera hubungi kami untuk layanan Konsultasi Pajak 24 Jam!
