Pph4Final

Pemkab Sidoarjo Catat 2.121 UMKM Naik Kelas per Juli 2026

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mencatat sebanyak 2.121 UMKM telah naik kelas hingga Juli 2026. Angka tersebut merupakan bagian dari target 4.000 UMKM naik kelas pada tahun ini, sekaligus jadi bukti keseriusan Pemkab dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di wilayahnya.   Capaian 2.121 UMKM Naik Kelas Menuju Target 4.000 Dari target 4.000 UMKM naik kelas pada […]

Pemkab Sidoarjo Catat 2.121 UMKM Naik Kelas per Juli 2026 Read More »

Surabaya Great Expo 2026: Momentum UMKM Lokal Perluas Pasar

UMKM di Surabaya belakangan ini semakin mendapat ruang untuk berkembang, salah satunya lewat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya melalui berbagai program pemberdayaan usaha. Kehadiran pameran berskala besar seperti Surabaya Great Expo (SGE) menjadi salah satu bukti keseriusan tersebut. Tahun ini, target transaksi yang dipatok pun tidak main-main. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis perputaran

Surabaya Great Expo 2026: Momentum UMKM Lokal Perluas Pasar Read More »

Pajak Jasa Bengkel: Jenis, Cara Hitung, Setor & Lapor

Pajak jasa bengkel adalah ketentuan perpajakan yang melekat pada kegiatan usaha perbaikan, perawatan, dan pencucian kendaraan bermotor (baik mobil maupun sepeda motor), serta penjualan suku cadang (spare part) yang menyertai jasa tersebut.   Jenis Pajak Usaha Bengkel Usaha bengkel, baik yang masih berskala kecil maupun yang sudah memiliki cabang, dikenai beberapa jenis pajak sekaligus. Berikut

Pajak Jasa Bengkel: Jenis, Cara Hitung, Setor & Lapor Read More »

Berapa Pajak Usaha Dagang? Ini Jawaban Lengkapnya!

Secara garis besar, besaran pajak usaha dagang bergantung pada status pengusaha, jumlah omzet, dan ada tidaknya pembukuan yang diselenggarakan. Usaha dagang Non-PKP tanpa pembukuan dikenakan PPh Final 0,5 persen dari omzet bruto. Usaha dagang yang menyelenggarakan pembukuan dikenakan tarif progresif Pasal 17 mulai dari 5 persen hingga 30 persen. Sementara usaha dagang berbentuk badan usaha

Berapa Pajak Usaha Dagang? Ini Jawaban Lengkapnya! Read More »

IKM Adalah: Dasar Hukum, Cara Daftar & Bedanya dengan UKM

Istilah IKM biasanya muncul di dokumen perizinan usaha, formulir pengajuan kredit, sampai laporan pajak tahunan. Bagi pemilik usaha rintisan, istilah ini sering tertukar dengan UKM padahal keduanya memiliki definisi hukum dan cakupan kegiatan yang berbeda. Sebagai konsultan yang mendampingi pelaku usaha dalam mengurus kewajiban pajak dan legalitas, ISB Consultant kerap menerima pertanyaan seputar status badan

IKM Adalah: Dasar Hukum, Cara Daftar & Bedanya dengan UKM Read More »

Inbreng Adalah: Dasar Hukum, Tujuan, Risiko dan Tata Caranya

Inbreng adalah istilah hukum yang merujuk pada penyetoran modal perseroan dalam bentuk aset non tunai, bukan uang tunai. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 34, yang membuka opsi penyetoran modal berupa benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang nilainya dapat diukur dengan uang. Skema

Inbreng Adalah: Dasar Hukum, Tujuan, Risiko dan Tata Caranya Read More »

Ketentuan DHE SDA Terbaru dalam PP 21/2026

PP 21/2026 merupakan revisi kedua atas PP 36/2023 yang menata kembali kewajiban penempatan DHE SDA. Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai instrumen untuk memperkuat cadangan devisa nasional, menjaga stabilitas ekonomi domestik, dan memastikan manfaat ekspor sumber daya alam lebih terasa di dalam negeri. Arah kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperbaiki tata kelola ekspor agar

Ketentuan DHE SDA Terbaru dalam PP 21/2026 Read More »

PP 20/2026 Resmi Berlaku, Pemerintah Mulai Cegah Praktik Pecah Usaha

Bagi para pemilik UMKM, aturan pajak sering kali menjadi area yang paling sensitif karena berhubungan langsung dengan arus kas, kepatuhan, dan keberlanjutan usaha. Ketika pemerintah menerbitkan PP 20/2026, perhatian pelaku usaha tidak hanya tertuju pada tarif yang tetap dipertahankan, tetapi juga pada siapa saja yang masih berhak menikmati fasilitas PPh Final UMKM dan siapa yang

PP 20/2026 Resmi Berlaku, Pemerintah Mulai Cegah Praktik Pecah Usaha Read More »

Kriteria PPh Final 0,5% untuk UMKM Terbaru 2026

Banyak pemilik UMKM mengira bahwa omzet di bawah Rp4,8 miliar otomatis membuat usahanya berhak memakai PPh Final 0,5%. Pada praktiknya, anggapan tersebut tidak selalu tepat. Bentuk usaha, jenis kegiatan, kepemilikan entitas lain, hingga masa pemanfaatan fasilitas dapat membuat status pajak sebuah usaha berbeda meskipun omzetnya terlihat kecil. Karena itu, sebelum menghitung pajak atau menyiapkan laporan,

Kriteria PPh Final 0,5% untuk UMKM Terbaru 2026 Read More »

Tarif Pajak UMKM dalam PP 20/2026 yang Sering Disalahpahami

Perubahan aturan pajak sering menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pemilik UMKM yang sedang menjaga arus kas dan berusaha mempertahankan margin usaha. Saat PP 20/2026 ramai dibahas, tidak sedikit pelaku usaha yang langsung berasumsi bahwa tarif pajak UMKM naik, fasilitas final dicabut, dan semua pelaku usaha kecil harus beralih ke skema pajak umum. Padahal, pembacaan yang tergesa-gesa

Tarif Pajak UMKM dalam PP 20/2026 yang Sering Disalahpahami Read More »

Scroll to Top