UD adalah bentuk usaha perseorangan tanpa status badan hukum. Bentuk usaha tersebut sering dipilih pedagang kecil, pemilik toko kelontong, hingga pengusaha rumahan lantaran proses pendirian singkat dan biaya yang dikeluarkan tergolong ringan.
Uraian berikut disusun tim ISB Consultant untuk membantu pelaku usaha kecil serta calon pengusaha mengenali pengertian, dasar hukum, kelebihan, dan tahapan pendirian Usaha Dagang secara menyeluruh. Pembahasan turut mencakup perbandingan dengan PT agar pemilihan bentuk usaha sesuai kebutuhan bisnis ke depan.
Apa Itu UD
Kepanjangan dari UD adalah Usaha Dagang. Istilah UD merujuk pada perusahaan perseorangan yang berfokus pada kegiatan jual beli barang atau jasa dalam skala kecil hingga menengah.
Secara hukum, UD adalah perusahaan milik satu orang tanpa pemisahan harta antara pemilik dan usaha yang dijalankan. Artinya, aset pribadi pemilik dapat menjadi jaminan atas kewajiban usaha apabila terjadi kerugian di kemudian hari.
Sejumlah literatur hukum menyebut perusahaan perseorangan sebagai badan usaha swasta yang didirikan dan dikendalikan penuh oleh satu individu tanpa keterlibatan mitra atau pemegang saham lain. Ketiadaan mitra tersebut membuat pengambilan keputusan pada UD berlangsung cepat karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain.
Selain UD, dikenal pula istilah perusahaan dagang (PD) yang secara konsep serupa. Keduanya sama-sama tergolong perusahaan perseorangan yang berdiri di luar pengaturan Perseroan Terbatas maupun persekutuan komanditer.
Kelebihan dan Kekurangan Usaha Dagang
Kelebihan UD mencakup beberapa aspek berikut:
- Proses pendirian cepat dan biaya rendah.
- Pengambilan keputusan berlangsung fleksibel tanpa rapat pemegang saham.
- Kewajiban administrasi lebih ringkas dibandingkan PT.
- Cocok untuk usaha rumahan atau usaha berskala mikro dan kecil.
Adapun kekurangan UD meliputi:
- Tanggung jawab pemilik tidak terbatas hingga harta pribadi.
- Akses permodalan dari lembaga keuangan atau investor cenderung terbatas.
- Kepercayaan mitra bisnis besar terhadap UD terkadang lebih rendah dibandingkan PT.
- Kesulitan melakukan ekspansi usaha berskala besar karena struktur kepemilikan tunggal.
Syarat dan Cara Mendirikan UD
Tahapan berikut dapat dijadikan acuan bagi calon pemilik UD:
- Menentukan nama usaha yang belum digunakan pihak lain.
- Menetapkan lokasi atau domisili usaha secara jelas.
- Membuat akta pendirian melalui notaris, meski tidak diwajibkan undang-undang.
- Mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.
- Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
- Melengkapi izin usaha tambahan sesuai bidang, misalnya izin edar produk makanan.
Setiap tahapan tersebut sebaiknya dilengkapi dokumen pendukung seperti KTP pemilik, alamat usaha, dan jenis kegiatan usaha agar proses pendaftaran berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Format penamaan UD umumnya menggabungkan kata “UD” dengan nama pemilik atau nama dagang, misalnya UD Sumber Rezeki atau UD Barokah Jaya, sehingga identitas usaha mudah dikenali pelanggan maupun instansi terkait.
Estimasi biaya pendirian berikut dapat dijadikan patokan awal, meski nilai riil dapat berbeda tergantung wilayah dan jasa yang digunakan:
Biaya resmi pendaftaran NIB dan NPWP tidak dipungut, sehingga anggaran utama umumnya teralokasi pada jasa notaris atau pendampingan konsultan apabila pemilik usaha memilih menggunakan jasa tersebut.
Ciri-ciri Usaha Dagang
Sejumlah karakteristik berikut membedakan UD dari bentuk badan usaha lain:
- Dimiliki dan dikelola oleh satu orang pengusaha.
- Tidak memiliki pemisahan harta antara pemilik dan usaha.
- Tanggung jawab pemilik bersifat tidak terbatas hingga harta pribadi.
- Proses pendirian sederhana tanpa syarat modal minimal.
- Struktur organisasi ringkas tanpa dewan direksi atau komisaris.
Karakteristik tersebut menjadikan UD cocok untuk usaha berskala kecil yang belum membutuhkan struktur organisasi kompleks maupun pembagian tugas antar pengurus.
Dasar Hukum Usaha Dagang di Indonesia
Ketentuan mengenai UD tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun peraturan perundang-undangan lain, berbeda dengan PT yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Salinan resmi peraturan tersebut dapat ditelusuri melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK.
Ketiadaan aturan khusus tersebut membuat pendirian UD tidak terikat prosedur baku secara undang-undang. Meski demikian, pembuatan akta notaris tetap disarankan agar keberadaan usaha tercatat resmi dan memudahkan pengurusan izin usaha pada tahap berikutnya.
Legalitas UD kini umumnya mengandalkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas sekaligus izin dasar menjalankan usaha. Sistem tersebut dikelola Kementerian Investasi dan berlaku bagi seluruh skala usaha, termasuk usaha mikro dan kecil berbentuk UD.
Legalitas dan Perizinan Usaha Dagang
Legalitas UD ditopang oleh beberapa dokumen resmi berikut:
- Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha.
- Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan atau kecamatan setempat.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk keperluan pelaporan pajak.
- Izin usaha sektor tertentu apabila bidang usaha mensyaratkan izin khusus.
Nomor Induk Berusaha diterbitkan melalui sistem OSS tanpa dipungut biaya resmi, sehingga pemilik usaha perlu waspada terhadap pihak yang menawarkan jasa pengurusan dengan tarif tidak wajar.
Karena UD bukan badan hukum, kewajiban perpajakan tetap melekat pada NPWP pribadi pemilik, bukan pada NPWP badan usaha tersendiri. Ketentuan tersebut berbeda dengan PT yang memiliki NPWP badan usaha terpisah dari NPWP pribadi pendirinya.
Pemilik UD yang berdomisili di Jawa Timur dapat memanfaatkan layanan pengurusan administrasi perpajakan di Surabaya melalui pendampingan konsultan pajak agar pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, hingga pembaruan izin usaha berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kewajiban Pajak Usaha Dagang
Kewajiban perpajakan UD pada umumnya mencakup:
- Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet bruto bagi UD dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar per tahun sesuai PP 55/2022, dengan masa berlaku fasilitas maksimal 7 tahun sejak UD terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila omzet melewati batas pengusaha kena pajak.
- Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai jenis usaha dan penghasilan yang diperoleh.
- Kewajiban pembukuan atau pencatatan sederhana sebagai dasar perhitungan pajak.
Pendampingan konsultan pajak dapat membantu pemilik UD menghitung kewajiban pajak secara akurat sekaligus menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan. Konsultasi berkala juga membantu pemilik usaha menyesuaikan strategi pajak dengan perkembangan omzet dari tahun ke tahun serta memantau masa berlaku fasilitas tarif final agar tidak terlewat.
Informasi tarif dan ketentuan pajak terbaru dapat dicek langsung melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak agar kepatuhan pelaporan tetap sesuai regulasi yang berlaku.
Jenis Usaha yang Cocok Menggunakan Bentuk UD
Beberapa jenis usaha berikut umum menggunakan bentuk UD:
- Toko kelontong dan warung sembako.
- Usaha kuliner rumahan atau warung makan.
- Jasa fotografi, salon, dan perawatan kecantikan.
- Toko pakaian atau aksesori berskala kecil.
- Usaha perdagangan daring dengan skala perseorangan.
Jenis usaha tersebut umumnya belum membutuhkan struktur permodalan besar sehingga bentuk UD dinilai memadai untuk menopang operasional sehari-hari.
Tips Memilih Bentuk Usaha yang Tepat
Sebelum menetapkan bentuk usaha, sejumlah aspek berikut layak dipertimbangkan:
- Skala operasional dan target pertumbuhan usaha dalam beberapa tahun ke depan.
- Kesiapan menanggung risiko usaha hingga harta pribadi.
- Kebutuhan modal dari investor atau lembaga pembiayaan.
- Kompleksitas administrasi dan pajak yang sanggup dikelola sehari-hari.
Konsultasi bersama konsultan pajak atau konsultan bisnis dapat membantu calon pengusaha menentukan pilihan antara UD, CV, atau PT sesuai kondisi usaha serta rencana jangka panjang. Tim ISB Consultant, Integrated System Business Consultant (ISBC), siap mendampingi proses pendirian usaha maupun pengurusan kewajiban pajak agar operasional usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jadwalkan konsultasi awal bersama tim ISB Consultant melalui laman resmi ISBConsultant.com untuk mendapatkan pendampingan pendirian UD, migrasi ke PT, maupun pengelolaan kewajiban pajak usaha secara menyeluruh.
Perbedaan UD dan PT
Perbandingan berikut memperjelas letak perbedaan mendasar antara UD dan PT:
Pemilihan antara kedua bentuk usaha tersebut sebaiknya mempertimbangkan skala operasional, rencana pengembangan usaha, serta tingkat risiko yang sanggup ditanggung pemilik usaha.
Cara Mengubah Status UD Menjadi PT
Pemilik UD yang mengalami pertumbuhan omzet signifikan atau membutuhkan tambahan modal dari investor dapat mempertimbangkan peningkatan status menjadi PT melalui tahapan berikut:
- Menyusun kesepakatan pendirian PT bersama calon pendiri lain, minimal satu orang tambahan di luar pemilik UD.
- Menentukan nama PT baru yang berbeda dari nama UD sebelumnya sesuai ketentuan penamaan perseroan.
- Menyusun anggaran dasar dan menetapkan modal dasar perseroan sesuai kesepakatan pendiri.
- Membuat akta pendirian PT melalui notaris dalam bahasa Indonesia.
- Mengajukan pengesahan badan hukum PT melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mendaftarkan ulang Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT yang baru terbentuk.
- Mengalihkan aset, kontrak, dan kewajiban pajak dari UD ke PT sesuai kesepakatan pendiri serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Proses peralihan tersebut sebaiknya didampingi konsultan pajak dan konsultan hukum agar pengalihan aset maupun kewajiban pajak dari UD ke PT tercatat rapi dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Pertanyaan Umum seputar UD atau Usaha Dagang
- Apakah UD bisa memiliki karyawan?
UD dapat mempekerjakan karyawan tanpa batasan jumlah tertentu, selama pemilik memenuhi kewajiban ketenagakerjaan seperti pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. - Apakah UD wajib memungut PPN?
Kewajiban pemungutan PPN muncul apabila omzet UD telah melewati batas pengusaha kena pajak sebesar Rp4,8 miliar per tahun, terlepas dari bentuk badan usaha yang digunakan. - Apakah UD bisa membuka rekening bisnis atas nama usaha?
Sebagian bank menyediakan rekening usaha atas nama UD dengan melampirkan NIB dan dokumen pendukung, meski sebagian bank lain tetap mensyaratkan rekening atas nama pribadi pemilik. - Apakah UD dapat mengajukan pinjaman ke bank?
UD tetap dapat mengajukan pinjaman usaha, namun penilaian kelayakan umumnya turut mempertimbangkan riwayat keuangan pribadi pemilik karena tidak ada pemisahan harta. - Apakah UD perlu diperpanjang atau didaftar ulang secara berkala?
NIB UD pada umumnya berlaku selama usaha masih beroperasi dan wajib diperbarui apabila terdapat perubahan data usaha, seperti alamat atau jenis kegiatan usaha.
ISB Consultant adalah konsultan pajak yang menangani klien di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Yogyakarta, Solo dan Semarang. Jika Anda punya masalah pajak di wilayah tersebut, segera hubungi kami untuk layanan Konsultasi Pajak 24 Jam!
