evinkaw, Author at ISB Consultant • Page 2 of 34

Ketentuan & Cara Hitung Pajak Kripto Sesuai PMK 50/2025

Perdagangan aset kripto di Indonesia kini memasuki babak baru dengan hadirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Regulasi ini membawa perubahan signifikan terhadap cara pemerintah memandang sekaligus mengenakan pajak pada transaksi aset digital. Jika sebelumnya kripto diperlakukan layaknya komoditas, kini statusnya telah berubah menjadi aset keuangan yang dipersamakan dengan surat berharga. Konsekuensinya, skema […]

Ketentuan & Cara Hitung Pajak Kripto Sesuai PMK 50/2025 Read More »

Mengapa PBB-P2 Melonjak Tinggi di Daerah Tertentu?

Masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia tengah dihadapkan pada kenyataan yang cukup mengejutkan. Apalagi jika bukan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak drastis. Kenaikan ini tidak hanya menimbulkan keresahan bagi pemilik rumah tangga dan pelaku usaha kecil, tetapi juga memicu polemik di ruang publik. Banyak warga merasa keberatan karena lonjakan

Mengapa PBB-P2 Melonjak Tinggi di Daerah Tertentu? Read More »

Syarat dan Mekanisme Penunjukan Marketplace Pemungut PPh 22

Transformasi ekonomi digital di Indonesia semakin pesat, dan peran marketplace tidak lagi sebatas sebagai perantara jual beli. Kini, berdasarkan ketentuan terbaru, platform e-commerce juga memegang tanggung jawab penting dalam sistem perpajakan. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2025, pemerintah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh marketplace untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

Syarat dan Mekanisme Penunjukan Marketplace Pemungut PPh 22 Read More »

Cara Koreksi Suket PPhTB di Coretax Tanpa Ulang Pembayaran

Cara Koreksi Suket PPhTB di Coretax Tanpa Bayar Ulang

Proses transaksi properti, terutama pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tidak lepas dari kewajiban perpajakan. Salah satu dokumen yang wajib ada adalah Surat Keterangan (Suket) Validasi Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB). Namun, dalam praktiknya, kesalahan input data masih kerap terjadi. Situasi ini bisa membuat proses administrasi

Cara Koreksi Suket PPhTB di Coretax Tanpa Bayar Ulang Read More »

Cara Bayar & Lapor Pajak Sewa Bangunan/Tanah di Coretax

Perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu inovasi terbaru yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penyetoran sendiri Pajak Penghasilan (PPh) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan melalui sistem Coretax. Fitur ini sangat membantu, khususnya bagi penerima penghasilan sewa dari penyewa yang bukan pemotong pajak, sehingga

Cara Bayar & Lapor Pajak Sewa Bangunan/Tanah di Coretax Read More »

Pajak Konten Eksklusif: Tarif, Jenis & Contoh Cara Hitung

Fenomena influencer di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat, tidak hanya sebagai promotor produk, tetapi juga sebagai kreator yang memonetisasi konten eksklusif di berbagai platform digital. Model monetisasi ini menawarkan peluang besar bagi influencer untuk memperoleh penghasilan signifikan, namun di sisi lain juga membawa konsekuensi kewajiban perpajakan yang tidak boleh diabaikan. Banyak influencer yang kini memanfaatkan

Pajak Konten Eksklusif: Tarif, Jenis & Contoh Cara Hitung Read More »

Mengatasi Permohonan NPPN yang Gagal Disimpan di Coretax

Permohonan NPPN Gagal Disimpan di Coretax? Ini Solusinya!

Mengurus administrasi perpajakan secara daring memang menawarkan kemudahan, namun tak jarang juga menghadirkan tantangan teknis. Salah satunya adalah saat mengajukan permohonan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) melalui sistem Coretax DJP. Bagi sebagian wajib pajak, kegagalan menyimpan permohonan NPPN bisa menjadi hambatan yang membuang waktu dan mengganggu alur pekerjaan. Masalah ini bukan hanya sekadar kendala teknis,

Permohonan NPPN Gagal Disimpan di Coretax? Ini Solusinya! Read More »

Pemerintah Hapus PPN Aset Kripto Lewat PMK 53/2025

Perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia kembali mengalami penyesuaian strategis. Mulai 1 Agustus 2025, pemerintah resmi menghapus kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2025 yang menjadi revisi atas PMK Nomor 11 Tahun 2025. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika

Pemerintah Hapus PPN Aset Kripto Lewat PMK 53/2025 Read More »

Standar Satuan Ukur Pajak untuk BKP & JKP di Coretax

Dalam proses pelaporan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akurasi dan konsistensi merupakan dua hal yang tidak bisa ditawar. Hal ini terutama berlaku dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) melalui sistem e-Faktur yang terintegrasi dengan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di tengah dinamika perpajakan yang semakin digital dan transparan, pemilihan

Standar Satuan Ukur Pajak untuk BKP & JKP di Coretax Read More »

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN

Di era digitalisasi perpajakan seperti saat ini, pemahaman yang tepat mengenai konsep dan prosedur administrasi perpajakan sangatlah penting, terutama bagi para pelaku usaha dan profesional yang ingin menjaga kepatuhan pajak perusahaan. Salah satu hal krusial yang sering kali luput diperhatikan adalah bagaimana melakukan pembetulan SPT Masa PPN, khususnya untuk masa pajak sebelum diberlakukannya sistem Coretax

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN Read More »

evinkaw