Berita • Page 3 of 34 • ISB Consultant

Cara Bayar & Lapor Pajak Sewa Bangunan/Tanah di Coretax

Perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu inovasi terbaru yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penyetoran sendiri Pajak Penghasilan (PPh) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan melalui sistem Coretax. Fitur ini sangat membantu, khususnya bagi penerima penghasilan sewa dari penyewa yang bukan pemotong pajak, sehingga […]

Cara Bayar & Lapor Pajak Sewa Bangunan/Tanah di Coretax Read More »

Pajak Konten Eksklusif: Tarif, Jenis & Contoh Cara Hitung

Fenomena influencer di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat, tidak hanya sebagai promotor produk, tetapi juga sebagai kreator yang memonetisasi konten eksklusif di berbagai platform digital. Model monetisasi ini menawarkan peluang besar bagi influencer untuk memperoleh penghasilan signifikan, namun di sisi lain juga membawa konsekuensi kewajiban perpajakan yang tidak boleh diabaikan. Banyak influencer yang kini memanfaatkan

Pajak Konten Eksklusif: Tarif, Jenis & Contoh Cara Hitung Read More »

Mengatasi Permohonan NPPN yang Gagal Disimpan di Coretax

Permohonan NPPN Gagal Disimpan di Coretax? Ini Solusinya!

Mengurus administrasi perpajakan secara daring memang menawarkan kemudahan, namun tak jarang juga menghadirkan tantangan teknis. Salah satunya adalah saat mengajukan permohonan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) melalui sistem Coretax DJP. Bagi sebagian wajib pajak, kegagalan menyimpan permohonan NPPN bisa menjadi hambatan yang membuang waktu dan mengganggu alur pekerjaan. Masalah ini bukan hanya sekadar kendala teknis,

Permohonan NPPN Gagal Disimpan di Coretax? Ini Solusinya! Read More »

Pemerintah Hapus PPN Aset Kripto Lewat PMK 53/2025

Perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia kembali mengalami penyesuaian strategis. Mulai 1 Agustus 2025, pemerintah resmi menghapus kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2025 yang menjadi revisi atas PMK Nomor 11 Tahun 2025. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika

Pemerintah Hapus PPN Aset Kripto Lewat PMK 53/2025 Read More »

Standar Satuan Ukur Pajak untuk BKP & JKP di Coretax

Dalam proses pelaporan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akurasi dan konsistensi merupakan dua hal yang tidak bisa ditawar. Hal ini terutama berlaku dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) melalui sistem e-Faktur yang terintegrasi dengan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di tengah dinamika perpajakan yang semakin digital dan transparan, pemilihan

Standar Satuan Ukur Pajak untuk BKP & JKP di Coretax Read More »

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN

Di era digitalisasi perpajakan seperti saat ini, pemahaman yang tepat mengenai konsep dan prosedur administrasi perpajakan sangatlah penting, terutama bagi para pelaku usaha dan profesional yang ingin menjaga kepatuhan pajak perusahaan. Salah satu hal krusial yang sering kali luput diperhatikan adalah bagaimana melakukan pembetulan SPT Masa PPN, khususnya untuk masa pajak sebelum diberlakukannya sistem Coretax

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN Read More »

Cara Mengatasi Kompensasi Ganda PPh 21 Akibat Kesalahan SPT

Kesalahan administrasi dalam pelaporan pajak bisa menjadi mimpi buruk bagi pelaku usaha maupun profesional yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan. Salah satu kesalahan yang kerap terjadi adalah pencatatan kompensasi ganda pada SPT Masa PPh 21, terutama saat dilakukan pembetulan. Masalah ini kerap muncul tanpa disadari, namun dapat memberikan dampak serius terhadap akurasi laporan pajak dan

Cara Mengatasi Kompensasi Ganda PPh 21 Akibat Kesalahan SPT Read More »

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai

Perubahan regulasi perpajakan di Indonesia semakin menunjukkan arah yang lebih sistematis dan terintegrasi. Salah satu contohnya adalah ketentuan baru yang mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) A1. Ketentuan ini merupakan bagian dari transformasi digital yang diusung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax, yang menggantikan penggunaan NPWP sementara

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai Read More »

Coretax Error? Tiket Melati DJP Solusinya!

Dalam era digitalisasi sistem perpajakan yang semakin masif, berbagai layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini dapat diakses secara daring melalui platform Coretax. Sistem ini menjadi tulang punggung dalam pelaporan, pembayaran, serta administrasi perpajakan lainnya. Namun, kendala teknis seperti error sistem, gangguan server, atau notifikasi yang tidak sesuai seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bagi Wajib

Coretax Error? Tiket Melati DJP Solusinya! Read More »

Cara Mengatasi NIK Deregistered Wanita Kawin di Coretax

Dalam praktik administrasi perpajakan modern, implementasi sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Coretax telah membawa banyak perubahan signifikan. Salah satu dinamika yang kerap menimbulkan kebingungan di lapangan adalah ketika seorang wanita yang telah menikah dan sebelumnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, tidak dapat digunakan lagi karena statusnya muncul sebagai “Deregistered”. Kondisi ini

Cara Mengatasi NIK Deregistered Wanita Kawin di Coretax Read More »