Dampak Kenaikan PTKP bagi Buruh, Perusahaan & Ekonomi Nasional

Perbincangan mengenai kesejahteraan buruh dan pekerja selalu hangat dibicarakan, terutama ketika menyentuh aspek penghasilan bersih yang dapat mereka nikmati. Di tengah kondisi ekonomi yang kian menantang, isu mengenai kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi salah satu tuntutan utama serikat buruh.

Tidak hanya karena berkaitan dengan pajak yang dibayarkan, tetapi juga menyangkut daya beli, konsumsi rumah tangga, hingga perputaran ekonomi nasional.

Kenaikan PTKP tidak semata-mata berarti pengurangan kewajiban pajak, melainkan juga memberikan ruang lebih luas bagi pekerja untuk mengalokasikan pendapatan mereka pada kebutuhan primer maupun sekunder.

Pada gilirannya, hal ini bisa menciptakan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, memahami urgensi kenaikan PTKP menjadi penting, baik dari perspektif pekerja, perusahaan, maupun negara.

Apa Itu PTKP dan Mengapa Penting bagi Pekerja?

PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Angka ini menjadi acuan dasar dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh seorang pekerja.

Misalnya, jika PTKP ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun (Rp4,5 juta per bulan), maka seseorang dengan gaji tahunan di bawah angka tersebut tidak dikenakan PPh 21.

Pentingnya PTKP bagi pekerja terletak pada besaran take home pay (THP) yang diterima. Semakin tinggi PTKP, semakin besar penghasilan bersih yang bisa dibawa pulang pekerja tanpa harus dipotong pajak. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan dan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Mengapa Kenaikan PTKP Diperlukan?

Ada beberapa alasan utama mengapa kenaikan PTKP dianggap mendesak, di antaranya:

Menjaga Daya Beli: Dengan inflasi yang terus meningkat, biaya hidup pekerja semakin tinggi. Kenaikan PTKP memberikan ruang tambahan agar daya beli tetap terjaga.
Keadilan Pajak: Beban pajak yang lebih proporsional dapat meringankan pekerja berpenghasilan rendah hingga menengah yang menjadi kelompok paling rentan.
Meningkatkan Konsumsi Rumah Tangga: Pendapatan yang tidak lagi dipotong pajak akan berputar dalam bentuk konsumsi, terutama untuk kebutuhan pangan, transportasi, hingga pendidikan.
Dampak Multiplier ke Ekonomi: Uang yang beredar di masyarakat meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Contoh Simulasi Penghitungan Pajak dengan PTKP Baru

Untuk memberikan gambaran lebih konkret, berikut contoh sederhana perbandingan beban pajak dengan asumsi kenaikan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Contoh kasus:

Seorang pekerja di Semarang memiliki gaji Rp9.000.000 per bulan.
PTKP lama: Rp54.000.000 per tahun (Rp4,5 juta per bulan).
PTKP usulan baru: Rp90.000.000 per tahun (Rp7,5 juta per bulan).

Simulasi:

Dengan PTKP lama, Penghasilan Kena Pajak (PKP) pekerja adalah Rp54 juta.
Dengan PTKP baru, PKP turun menjadi Rp18 juta.
Pajak yang dikenakan (tarif 5%) hanya Rp900.000 per tahun atau Rp75.000 per bulan, jauh lebih rendah dari sebelumnya.

Dari simulasi ini terlihat bahwa kenaikan PTKP memberi keringanan signifikan pada pekerja menengah, sehingga take home pay mereka meningkat.

Tabel Simulasi PPh 21 dan Take Home Pay

Berikut gambaran ilustratif dampak kenaikan PTKP berdasarkan beberapa level gaji bulanan:

Gaji (Rp/bln)	PPh 21/bulan saat PTKP 4,5 jt	PPh 21/bulan jika PTKP 7,5 jt	Selisih
4.000.000	0	0	0
5.000.000	25.000	0	25.000
6.000.000	75.000	0	75.000
7.000.000	125.000	0	125.000
8.000.000	175.000	25.000	150.000
10.000.000	325.000	125.000	200.000
12.000.000	625.000	225.000	400.000

Perubahan kebijakan perpajakan seperti kenaikan PTKP, sebagaimana tergambar pada tabel di atas, sering kali menimbulkan kebingungan bagi pekerja maupun perusahaan.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi gaji, semakin besar pula selisih keringanan pajak yang diterima pekerja berkat kenaikan PTKP.

Dalam konteks inilah, kehadiran ISBC sebagai salah satu jasa pajak Semarang menjadi dibutuhkan. Kami dapat membantu menjelaskan simulasi perhitungan tersebut, mengatur strategi perencanaan pajak, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi

Dampak Kenaikan PTKP bagi Pekerja dan Perusahaan

Kenaikan PTKP tidak hanya berdampak pada individu, melainkan juga pada perusahaan. Pekerja memperoleh gaji bersih yang lebih besar, sedangkan perusahaan yang menerapkan skema gross-up (pajak ditanggung perusahaan) akan mendapatkan pengurangan beban biaya gaji.

Manfaat bagi pekerja:

THP meningkat tanpa harus menunggu kenaikan gaji.
Ruang konsumsi rumah tangga lebih luas.
Beban keuangan lebih ringan terutama untuk keluarga muda.

Manfaat bagi perusahaan:

Efisiensi biaya gaji jika menanggung PPh 21 karyawan.
Motivasi karyawan meningkat karena pendapatan bersih lebih besar.
Potensi penurunan tuntutan kenaikan upah nominal.

Dampak Makroekonomi Kenaikan PTKP

Kenaikan PTKP memiliki implikasi luas terhadap perekonomian nasional:

Penerimaan Negara: PPh 21 mungkin menurun di awal, tetapi sebagian bisa tergantikan dari PPN akibat meningkatnya konsumsi.
Pasar Tenaga Kerja: Pekerja lebih puas dengan pendapatan bersihnya, sehingga potensi konflik industrial berkurang.
Kemiskinan dan Ketimpangan: Kenaikan PTKP meringankan beban pajak pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah sehingga membantu menekan ketimpangan.
Inflasi: Tidak berdampak langsung, namun konsumsi yang lebih besar bisa memberi tekanan kecil pada harga bila pasokan barang terbatas.

Risiko yang Perlu Diantisipasi

Meskipun kenaikan PTKP memiliki banyak manfaat, terdapat pula beberapa risiko yang harus diperhatikan:

Penyempitan Basis Pajak: Jika PTKP terlalu tinggi, jumlah pembayar pajak bisa berkurang drastis.
Ketimpangan antara Formal dan Informal: Pekerja formal mendapat manfaat lebih besar dibanding pekerja informal.
Cliff Effect: Pekerja dengan penghasilan sedikit di atas ambang batas PTKP bisa menghadapi beban pajak yang cukup tajam.

Opsi Implementasi Kenaikan PTKP

Agar kenaikan PTKP bisa memberikan manfaat optimal tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara, beberapa opsi implementasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

Indeksasi PTKP pada Inflasi: Penyesuaian otomatis agar daya beli tetap terjaga.
Kenaikan Bertahap: Dilakukan secara bertahap agar APBN tidak terguncang.
Sinkronisasi dengan Kebijakan Upah Minimum: Agar kebijakan ketenagakerjaan dan perpajakan berjalan selaras.
Sosialisasi yang Transparan: Negara harus memberikan pemahaman kepada pekerja terkait perubahan take home pay.

Perspektif Buruh dan Publik

Bagi buruh dan serikat pekerja, kenaikan PTKP dianggap sebagai bentuk keadilan. Uang yang tidak lagi dipotong pajak akan berputar dalam konsumsi masyarakat, terutama untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Di sisi lain, publik menilai kebijakan ini lebih tepat sasaran dibandingkan insentif yang hanya menyentuh kalangan tertentu.