Kebijakan perdagangan internasional selalu menjadi isu strategis yang berpengaruh besar terhadap dinamika ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Terbaru, langkah kontroversial dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kembali menetapkan tarif impor tinggi, menjadi perhatian utama dalam diskursus ekonomi global. Tarif dasar sebesar 10% untuk hampir seluruh barang impor ke AS, serta tarif tambahan hingga 32% terhadap negara-negara tertentu termasuk Indonesia, memicu gejolak di sektor perdagangan dan fiskal Indonesia.
Ditetapkannya kebijakan proteksionisme oleh Trump bukan hanya menargetkan keuntungan ekonomi domestik AS, namun turut menciptakan efek domino yang merambat ke negara mitra dagangnya. Bagi Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor, kebijakan ini menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi dan efektivitas kebijakan perpajakan nasional.
Ancaman Terhadap Kinerja Ekspor Indonesia
Amerika Serikat merupakan pasar utama bagi berbagai produk unggulan ekspor Indonesia, terutama dari sektor manufaktur seperti tekstil, furnitur, alas kaki, dan elektronik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2024 mencapai USD 26,8 miliar. Kebijakan tarif baru sebesar 32% terhadap barang-barang dari Indonesia secara otomatis menaikkan harga jual produk di pasar AS, mengurangi daya saing, dan memicu penurunan permintaan.
Industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki akan menjadi sektor pertama yang merasakan dampaknya. Produk dari Indonesia yang sebelumnya memiliki keunggulan harga akan tersisih oleh produk dari negara-negara yang tidak terkena tarif tinggi. Jika penurunan permintaan ini terjadi secara signifikan, maka pengurangan produksi dan pemutusan hubungan kerja tak terhindarkan. Ini akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi domestik.
Dampak terhadap Penerimaan Pajak
Kebijakan tarif AS juga memengaruhi kinerja perpajakan di Indonesia. Ada beberapa jalur utama transmisi dampaknya:
Penurunan Penerimaan PPN Ekspor
Meskipun ekspor dikenai tarif PPN 0%, basis pengenaan pajaknya tetap berkontribusi terhadap arus kas perusahaan dan kelayakan restitusi. Penurunan ekspor akan berdampak pada likuiditas pelaku usaha, mengganggu perputaran modal, dan menurunkan akumulasi laba yang menjadi objek Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).
Menurunnya PPh Pasal 21
Lesunya sektor manufaktur menyebabkan pengurangan karyawan dan pemotongan gaji. Konsekuensinya adalah menurunnya penerimaan dari PPh Pasal 21 yang berasal dari karyawan sektor ekspor. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mempersempit basis pajak personal dan menurunkan kontribusi pajak dari sektor tenaga kerja formal.
Gangguan terhadap Stabilitas Fiskal
Penurunan ekspor memperbesar risiko defisit neraca perdagangan. Apabila nilai tukar rupiah melemah akibat ketidakseimbangan ini, maka beban pembayaran utang luar negeri akan meningkat. Di sisi lain, harga bahan baku impor akan naik, memperbesar biaya produksi dan menekan profitabilitas industri.
Efek Jangka Panjang: Rantai Pasok dan Kompetisi Global
Studi akademik dan lembaga internasional menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme seperti ini dapat memperburuk iklim perdagangan global. Berdasarkan analisis dari Feenstra & Sasahara (2018), perang dagang AS-China pada 2018 telah memutus rantai pasok global, menurunkan surplus ekspor, dan melemahkan sektor industri negara berkembang.
Indonesia yang terintegrasi dalam rantai pasok elektronik, otomotif, dan tekstil global berpotensi mengalami gangguan suplai, keterlambatan produksi, dan meningkatnya biaya logistik. Ketergantungan terhadap pasar AS menjadi kelemahan struktural yang harus segera diatasi.
Langkah Strategis Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah responsif dan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal nasional:
1. Diversifikasi Pasar Ekspor
Langkah jangka pendek adalah memperluas pasar ke negara-negara non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Pasar-pasar ini menunjukkan potensi pertumbuhan konsumsi yang tinggi namun selama ini belum digarap maksimal.
2. Insentif Fiskal dan Reformasi Pajak
Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan insentif seperti percepatan restitusi PPN, pengurangan tarif PPh Badan sementara, dan pembebasan bea masuk bahan baku untuk sektor terdampak. Ini bertujuan menjaga likuiditas dan memastikan kelangsungan usaha manufaktur.
3. Diplomasi Dagang dan Perjanjian Regional
Perlu percepatan implementasi kerja sama dagang seperti RCEP dan IPEF serta optimalisasi perjanjian bilateral dengan mitra strategis. Upaya ini bertujuan membuka pasar alternatif dan menekan dominasi pasar AS.
4. Hilirisasi dan Substitusi Impor
Indonesia harus memperkuat struktur industri dalam negeri melalui hilirisasi dan peningkatan komponen lokal. Mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dapat memperkuat daya saing produk lokal dan menciptakan nilai tambah lebih besar.
Dalam situasi seperti ini, para pelaku usaha membutuhkan dukungan profesional untuk menyusun strategi fiskal dan perpajakan yang efisien. Mengingat kompleksitas regulasi dan risiko pajak yang meningkat, keberadaan konsultan pajak dengan rating tertinggi di Surabaya menjadi sangat relevan.
Salah satu yang terbukti mampu memberikan layanan terbaik adalah ISB Consultant, yang tidak hanya menawarkan kepatuhan pajak tetapi juga strategi optimasi fiskal untuk perusahaan yang terdampak oleh kebijakan dagang global. Dengan pendekatan analitis dan berbasis data, ISB Consultant membantu perusahaan dalam perencanaan pajak, pengajuan restitusi, hingga persiapan audit pajak yang komprehensif.
Antara Ancaman dan Kesempatan
Tarif impor baru dari AS di bawah Trump bukan hanya menekan posisi Indonesia dalam perdagangan global, tetapi juga membuka peluang untuk mereformasi strategi ekonomi nasional. Dalam menghadapi proteksionisme global, Indonesia harus gesit beradaptasi, memperluas pasar, serta memperkuat industri dalam negeri dan sistem perpajakan.
Kebijakan fiskal yang inklusif dan adaptif menjadi kunci dalam menjaga daya tahan ekonomi. Dengan peran aktif dari konsultan pajak profesional, pemerintah dan pelaku usaha dapat mengambil langkah-langkah mitigasi secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.
Baca juga: Wajib Tahu! Ada 11 Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Dibatasi
