Berita • Page 2 of 38 • ISB Consultant

Pajak Juru Bicara Publik: Jenis, Tarif & Contoh Cara Hitung

Perpajakan merupakan aspek penting yang harus dipahami oleh setiap profesional, termasuk juru bicara publik. Profesi ini tidak hanya menuntut keterampilan komunikasi yang mumpuni, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Dengan mengetahui jenis pajak, tarif yang berlaku, serta cara perhitungan yang benar, seorang juru bicara publik dapat mengelola keuangannya secara lebih efektif […]

Pajak Juru Bicara Publik: Jenis, Tarif & Contoh Cara Hitung Read More »

Pindah Rumah? Begini Cara Mengurus Perubahan NPWP

Perubahan alamat tempat tinggal atau tempat usaha sering terjadi, baik karena alasan pribadi maupun kebutuhan bisnis. Namun, tahukah Anda bahwa perubahan alamat ini juga harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukan sekadar identitas pajak, tetapi juga sebagai alat administrasi perpajakan yang harus selalu diperbarui. Jika alamat Anda berubah, maka

Pindah Rumah? Begini Cara Mengurus Perubahan NPWP Read More »

Penyebab & Cara Mengatasi SPT Lebih Bayar

Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, tidak jarang terjadi kesalahan dalam pengisian SPT yang menyebabkan status lebih bayar. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat menghambat proses pengembalian pajak (restitusi) atau bahkan menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari. Oleh karena

Penyebab & Cara Mengatasi SPT Lebih Bayar Read More »

Pajak Masukan Bermasalah di Coretax? Cek Penyebab dan Solusinya!

Pajak Masukan (PM) memiliki peran yang sangat penting bagi wajib pajak yang ingin mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak. Namun, banyak wajib pajak yang mengalami kendala ketika Pajak Masukan tidak muncul di sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dapat menjadi hambatan dalam administrasi perpajakan, terutama bagi

Pajak Masukan Bermasalah di Coretax? Cek Penyebab dan Solusinya! Read More »

Cara Mengatasi Kode Otorisasi DJP Invalid di Coretax DJP

Dalam era digitalisasi perpajakan, sertifikat digital memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sertifikat digital tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi identitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan transaksi perpajakan yang dilakukan secara online sah dan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu bentuk sertifikat digital yang umum digunakan adalah

Cara Mengatasi Kode Otorisasi DJP Invalid di Coretax DJP Read More »

Pajak Desainer Interior: Jenis, Tarif & Contoh Cara Hitung

Profesi desainer interior semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian dan ruang kerja yang nyaman serta estetis. Sebagai seorang profesional, desainer interior tidak hanya bertanggung jawab atas desain dan konsep ruang, tetapi juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pemahaman mengenai pajak bagi desainer interior sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan

Pajak Desainer Interior: Jenis, Tarif & Contoh Cara Hitung Read More »

Wajib Pajak Wajib Tahu! Batas Waktu Penghapusan Sanksi Pajak 2025

Kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui KEP-67/PJ/2025 memberikan angin segar bagi Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak selama masa transisi implementasi sistem Coretax DJP. Relaksasi ini menjadi solusi bagi Wajib Pajak yang menghadapi kendala teknis akibat perubahan sistem perpajakan yang sedang berlangsung. Namun, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami secara

Wajib Pajak Wajib Tahu! Batas Waktu Penghapusan Sanksi Pajak 2025 Read More »

PMK No.17 Tahun 2025: Kebijakan Baru Penyidikan Pajak dan Solusi Penyelesaian Kasus

Penegakan hukum perpajakan di Indonesia semakin diperketat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17 Tahun 2025. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penyidikan tindak pidana pajak serta memberikan opsi penyelesaian kasus melalui pelunasan kerugian negara. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus memaksimalkan penerimaan negara. PMK No.17 Tahun 2025

PMK No.17 Tahun 2025: Kebijakan Baru Penyidikan Pajak dan Solusi Penyelesaian Kasus Read More »

PMK 122/2024: Standar Baru PSAP untuk Transaksi Nonpertukaran

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2024 yang mengatur Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. Aturan ini memiliki dampak signifikan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam pencatatan,

PMK 122/2024: Standar Baru PSAP untuk Transaksi Nonpertukaran Read More »

Keunggulan Digitalisasi Peradilan Pajak Melalui e-Tax Court

Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, teknologi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem perpajakan dan peradilan. Salah satu inovasi yang muncul dalam sistem perpajakan adalah pemanfaatan data e-Tax Court sebagai yurisprudensi. Sistem ini tidak hanya mendukung transparansi dalam penyelesaian sengketa pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam penanganan perkara di pengadilan pajak.

Keunggulan Digitalisasi Peradilan Pajak Melalui e-Tax Court Read More »