Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi barang atau jasa yang masuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Salah satu aspek yang penting untuk dipahami oleh para pelaku usaha, terutama Pengusaha Kena Pajak (PKP), adalah PPN yang dikenakan pada barang modal. Barang modal memainkan peran krusial […]
PPN Barang Modal: Definisi & Ketentuan Read More »
Membangun rumah sendiri bisa menjadi salah satu impian besar bagi banyak orang. Namun, perlu diketahui bahwa kegiatan ini bisa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). Artikel ini akan membahas secara rinci tentang kriteria, perhitungan, dan contoh kasus penerapan PPN
Ketentuan PPN untuk Kegiatan Membangun Sendiri Read More »
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang harus dipungut dan dilaporkan oleh para wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pelaporan pajak, termasuk PPN, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha guna mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negara ini. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara rinci
Batas Waktu & Prosedur Pelaporan PPN Read More »
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program pembebasan pajak rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.010/2023. Program ini memberikan kesempatan kepada MBR untuk mengajukan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian rumah subsidi sebesar 11%. Namun, untuk mendapatkan fasilitas ini, terdapat beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Dasar
Syarat Pajak Rumah Subsidi Gratis & Cara Mendapatkannya Read More »
Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Keberadaan jasa ini ditetapkan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, dan budaya untuk memastikan layanan esensial tetap terjangkau oleh masyarakat. Artikel ini akan membahas secara rinci tentang definisi, dasar hukum, dan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN di Indonesia. Definisi
Jenis Jasa yang Tidak Dikenakan PPN & Dasar Hukumnya Read More »
Hari raya Idul Adha adalah momen sakral bagi umat Muslim di seluruh dunia, yang juga dikenal sebagai hari berkurban. Di tengah semaraknya tradisi berkurban, pertanyaan mengenai kewajiban pajak bagi hewan kurban sering kali muncul. Apakah hewan kurban kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami aturan pajak yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah (PP)
Hewan Kurban Bebas PPN? Ini Ketentuannya! Read More »
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengesahkan aturan baru terkait insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan dalam Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini
Menkeu Sri Mulyani Teken Insentif PPN DTP Perumahan 2024 Read More »
Pengenalan tentang konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas reimbursement telah menjadi fokus perhatian dalam lingkup bisnis dan keuangan. Pemahaman yang mendalam mengenai reimbursement menjadi krusial bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara rinci tentang definisi PPN atas reimbursement, payung hukum yang berlaku, dan implikasi bisnisnya. Definisi PPN atas Reimbursement
PPN atas Reimbursement: Definisi, Dasar Hukum, dan Dampaknya Read More »
Perbincangan mengenai kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang disediakan oleh rumah sakit telah menjadi perhatian utama di kalangan wajib pajak dan praktisi perpajakan. Namun, banyak dari kita masih bingung apakah jasa rumah sakit seharusnya dikenakan PPN atau tidak. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis terperinci mengenai argumen yang ada serta implikasinya terhadap praktik
PPN Jasa Rumah Sakit: Dasar Hukum & Ketentuannya Read More »
Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerbitkan aturan yang signifikan terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa strategis yang terkait dengan keperluan pertahanan dan keamanan negara. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157 Tahun 2023, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Dengan tujuan memberikan
Senjata dan Amunisi Mulai Bebas PPN di 2024 Read More »
Kami adalah jasa konsultan pajak terpercaya yang berpengalaman selama bertahun-tahun. Siap melayani administrasi perpajakan secara solutif dan sistematis demi kelancaran produktifitas usaha.
