SPT Masa Archives • ISB Consultant

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN

Di era digitalisasi perpajakan seperti saat ini, pemahaman yang tepat mengenai konsep dan prosedur administrasi perpajakan sangatlah penting, terutama bagi para pelaku usaha dan profesional yang ingin menjaga kepatuhan pajak perusahaan. Salah satu hal krusial yang sering kali luput diperhatikan adalah bagaimana melakukan pembetulan SPT Masa PPN, khususnya untuk masa pajak sebelum diberlakukannya sistem Coretax […]

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN Read More »

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT

Dalam dunia perpajakan, memahami kewajiban administrasi pajak merupakan hal yang krusial, tidak hanya bagi badan usaha tetapi juga bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sayangnya, tidak semua orang memahami bahwa tidak seluruh WPOP diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun menyetor angsuran bulanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Padahal, pemahaman akan kriteria ini dapat

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT Read More »

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini

Setiap Wajib Pajak tentu ingin menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai aturan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dikirimkan secara otomatis dianggap sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan, walaupun secara fisik atau digital telah diterima oleh sistem. Penting

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini Read More »

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar

Dalam dunia perpajakan, istilah “lebih bayar” sering kali menjadi harapan bagi Wajib Pajak, terutama mereka yang merasa telah menyetor pajak melebihi jumlah yang seharusnya. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan status lebih bayar otomatis berarti Wajib Pajak akan menerima pengembalian dana dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Artikel ini membahas secara

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar Read More »

Harus Tahu! Semua PKP Wajib Gunakan e-Bupot

Mulai September 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan kewajiban penggunaan e-Bupot bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memudahkan proses pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan Pasal 26. Sistem e-Bupot, sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi administrasi perpajakan, diharapkan akan menyederhanakan, mempercepat, dan memperkuat akurasi pelaporan pajak bagi PKP. Bagi para pengusaha, perubahan ini menjadi

Harus Tahu! Semua PKP Wajib Gunakan e-Bupot Read More »

Manfaat e-Bupot untuk Kemudahan Wajib Pajak

Digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, salah satunya melalui e-Bupot. Aplikasi e-Bupot memudahkan wajib pajak dalam menyusun bukti potong pajak sekaligus melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik. Inovasi ini mempercepat proses administrasi perpajakan yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga lebih

Manfaat e-Bupot untuk Kemudahan Wajib Pajak Read More »

definisi fungsi cara pelaporan spt tahunan — aegeanconsulting.gr

3 Hal Wajib Dipahami Perusahaan saat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Pengungkapan ketidakbenaran atas pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Masa merupakan hal yang penting bagi perusahaan sebagai Wajib Pajak. Hal ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

3 Hal Wajib Dipahami Perusahaan saat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Read More »

DJP: Peraturan dan Aplikasi Baru e-Bupot PPh 21/26 Resmi Berlaku

Di tengah dinamika sistem perpajakan yang terus berkembang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghadirkan inovasi baru yang mengubah cara kita memandang dan melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21/26. Pada awal tahun 2024, DJP menerbitkan peraturan baru yang mengatur tata cara pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak (SPT) PPh

DJP: Peraturan dan Aplikasi Baru e-Bupot PPh 21/26 Resmi Berlaku Read More »

perbedaan spt masa spt tahunan — worldfinancialreview.com

Perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan

SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan kewajiban setiap wajib pajak yang harus dibayarkan baik itu orang pribadi atau badan. Undang-undang mengatur setiap orang yang berkewajiban untuk membayar pajak, jika tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi administratif atau berupa denda, dimana jumlah denda ditentukan dari jenis SPT tersebut. Namun masih banyak yang belum mengetahui apa itu

Perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan Read More »

SPT Masa