Berkat reformasi ekonomi baru-baru ini, Indonesia tidak hanya bergantung pada pajak langsung untuk pendapatan negara. Terdapat, pajak properti atas gedung atau bangunan yang disewakan oleh pemiliknya. Pajak sewa gedung untuk kegiatan biasanya dikenakan tarif sesuai dengan nilai propertinya.
Jenis Pajak Properti di Indonesia
Ketahuilah pajak sewa gedung termasuk ke dalam jenis pajak properti di Indonesia, berikut penjelasannya.
Pajak Sewa
Pajak sewa gedung untuk kegiatan atau pajak penghasilan sewa juga berlaku baik bagi wajib pajak maupun bukan wajib pajak di Indonesia.
Untuk penduduk pajak, jumlah pajak sewa adalah 10% dari nilai sewa properti; untuk penduduk bukan pajak, pajak sewa adalah 20% dari nilai sewa properti.
Pajak Konstruksi
Pajak konstruksi di Indonesia hanya berlaku pada saat konstruksi bangunan selesai. Nilai pajak konstruksi dihitung berdasarkan Anggaran Biaya Konstruksi bangunan atau Rancangan Anggaran Biaya dalam bahasa Indonesia.
Tarif pajak konstruksi adalah 2% atau 20% dari tarif pajak pertambahan nilai terkini.
Pajak Sewa Gedung untuk Kegiatan
Pajak sewa dipungut dengan tarif progresif dan didasarkan pada nilai properti yang dinilai. Pengurangan hingga setengah dari pajak properti dapat dilakukan untuk kegiatan nirlaba, layanan kesehatan, dan lain-lain.
| Persentase Pajak | Nilai Properti (Rp) |
| 0,01% | Hingga 200 juta |
| 0,10% | 200 juta hingga 2 miliar |
| 0,20% | 2 miliar hingga 10 miliar |
| 0,30% | Lebih dari 10 miliar |
Konsultan Pajak Terbaik
Kami menyediakan layanan jasa konsultan pajak Solo bagi Anda yang sedang membutuhkan kemudahan dalam mengurus administrasi pajak yang dibantu dengan tim akuntan bersertifikasi dan terbukti profesional.
Tarif Pajak Penghasilan Sewa, Bukan Penduduk Indonesia
Pajak penghasilan sewa untuk bukan penduduk di Indonesia dikenakan tarif tetap sebesar 10% dari penghasilan bruto. Untuk penghasilan yang diperoleh perusahaan, mereka dikenakan pajak dengan tarif tetap 25% dari laba bersih. PPN dikenakan pada tarif tetap 10% dari pendapatan sewa kotor.
Pajak Penghasilan atas Penjualan Tanah atau Properti
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara dan pajak properti paling dasar di Indonesia. Perorangan atau badan yang membayar PBB memiliki hak atas tanah dalam hal penguasaan tanah, kepemilikan tanah , dll. PBB dipungut sebesar 0,5% dan merupakan pendapatan daerah bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk penyediaan fasilitas mereka.
Pajak yang Dikenakan Selama Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di Indonesia
Selama peralihan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia, baik pembeli maupun penjual wajib membayar pajak tertentu. Penjual harus membayar pajak penghasilan atas penjualan tanah atau properti, dan pembeli harus membayar pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Pajak Penghasilan (PPH) yang Terutang Penjual
Penjual harus membayar pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan mereka sesuai dengan Undang-undang Indonesia PP 34/2016:
1% untuk rumah susun sederhana atau rumah sederhana untuk pengalihan hak atas tanah atau bangunan.
2,5% untuk bangunan biasa kecuali rumah sederhana atau rumah susun sederhana untuk peralihan hak atas tanah atau bangunan;
0% untuk gedung pemerintah dan gedung tugas khusus pemerintah untuk pengalihan hak atas tanah atau bangunan.
Pajak Perolehan (BPHTB) yang Terutang oleh Pembeli
Bea perolehan dikenakan kepada pembeli atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Tarifnya adalah 5% dan ditentukan berdasarkan nilai taksiran atau nilai transaksi.
Namun, individu atau organisasi tertentu tidak dikenakan BPHTB. Individu atau organisasi bebas pajak akuisisi ini dinyatakan di bawah ini:
- Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- Konsulat atau perwakilan diplomatik dalam hal perlakuan timbal balik.
- Perwakilan dari badan-badan organisasi internasional yang tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
