restitusi pajak

PPh 28 Adalah: Ketentuan Berapa Persen & Cara Hitungnya

PPh 28 adalah istilah untuk PPh lebih bayar pada SPT Tahunan, yaitu kelebihan pembayaran pajak yang dapat direstitusi atau dikompensasikan ke tahun berikutnya. Secara formal, landasan hukumnya adalah Pasal 28A Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Status lebih bayar sering memicu dua perasaan sekaligus: lega karena dana bisa kembali, tetapi waswas membayangkan pemeriksaan. Tim ISB Consultant

PPh 28 Adalah: Ketentuan Berapa Persen & Cara Hitungnya Read More »

Pengembalian Pajak PPh 21: Cara Hitung & Contoh Surat

Pengembalian pajak PPh 21 bisa dilakukan dengan cara pengembalian oleh pemberi kerja di masa pajak terakhir atau restitusi lewat SPT Tahunan. Pilihan jalurnya ditentukan oleh hasil perhitungan pajak setahun dan status kelebihan bayarnya. Bila bukti potong BPA1 menunjukkan lebih bayar, karyawan tidak perlu bingung, dan HR juga tidak perlu ragu saat mengembalikannya. ISB Consultant merangkum

Pengembalian Pajak PPh 21: Cara Hitung & Contoh Surat Read More »

Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PYSTT)

Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang adalah hak wajib pajak untuk meminta kembali kelebihan setoran akibat kesalahan pemotongan, pemungutan, atau pembayaran. Kelebihan tersebut berbeda dari restitusi biasa sebab timbul akibat kekeliruan administratif, bukan selisih perhitungan pajak terutang pada SPT. Dasar hukum pengembalian tersebut diatur secara rinci pada PMK 81/2024. Aturan tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya dan

Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PYSTT) Read More »

Syarat Pengembalian Pendahuluan Restitusi Pajak & Prosedurnya

Dalam dunia bisnis yang dinamis, pengelolaan arus kas menjadi salah satu aspek paling vital untuk menjaga keberlanjutan usaha. Ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak, banyak pelaku usaha berharap proses pengembaliannya dapat berjalan cepat tanpa birokrasi yang berlarut-larut. Namun, proses restitusi pajak yang melalui pemeriksaan sering kali menjadi hambatan. Untuk menjawab kebutuhan akan efisiensi ini, pemerintah melalui

Syarat Pengembalian Pendahuluan Restitusi Pajak & Prosedurnya Read More »

Scroll to Top