Aktivitas ekonomi pada malam hari semakin menjadi bagian penting dalam dinamika usaha dan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Gresik. Kawasan industri, sentra UMKM, jalur distribusi logistik, hingga pusat aktivitas warga membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai, salah satunya penerangan jalan umum (PJU). Tanpa pencahayaan yang cukup, efisiensi usaha dan rasa aman sulit tercapai secara optimal.
Dalam konteks inilah, pernyataan Wakil Ketua III DPRD Gresik mengenai pemanfaatan pajak penerangan jalan menjadi sorotan. Ia menuturkan bahwa Pajak PJU bukan hanya sekadar kewajiban fiskal, tetapi dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan penerangan jalan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Penerangan Jalan sebagai Kebutuhan Strategis Daerah
Penerangan jalan umum bukan hanya fasilitas pelengkap infrastruktur, melainkan kebutuhan mendasar bagi masyarakat modern. Wilayah Gresik dikenal dengan aktivitas industri dan perdagangan yang tinggi, PJU memiliki peran langsung dalam menunjang mobilitas barang dan jasa.
Bagi pengusaha, jalan yang terang berkontribusi pada kelancaran distribusi, efisiensi waktu operasional, dan pengurangan risiko kecelakaan kerja di sektor transportasi. Sementara bagi wajib pajak individu, keberadaan PJU memberikan rasa aman, kenyamanan berkendara, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi keluarga pada malam hari.
Ketimpangan penerangan jalan yang masih terjadi di sejumlah wilayah menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, bukan sekadar program tahunan yang bersifat parsial.
Pandangan Wakil Ketua III DPRD Gresik tentang Pajak PJU
Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menegaskan bahwa percepatan penyelesaian PJU dapat dilakukan melalui optimalisasi pajak penerangan jalan. Kabupaten Gresik memiliki potensi pajak PJU yang sangat besar, dengan nilai mencapai sekitar Rp280 miliar.
Menurut pandangan beliau, sebagian dari dana pajak PJU dapat dialokasikan kembali secara khusus untuk pembangunan dan pemerataan penerangan jalan. Skema ini dinilai realistis dan terukur karena sumber dananya berasal langsung dari sektor yang berkaitan dengan layanan penerangan.
Dengan perencanaan yang konsisten, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk menyelesaikan ribuan titik PJU yang hingga kini belum terpasang secara merata.
Skema Alokasi Pajak PJU untuk Percepatan Pembangunan
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pengambilan sekitar 10 persen dari total pajak PJU untuk dialokasikan kembali ke program penuntasan penerangan jalan. Skema ini dinilai tidak membebani fiskal daerah secara berlebihan, namun memiliki dampak yang signifikan.
Secara teknis, kebutuhan anggaran untuk satu titik PJU diperkirakan sekitar Rp15 juta. Dengan perhitungan tersebut, pembangunan sekitar 4.000 titik PJU dapat diselesaikan dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun apabila pengelolaan dilakukan secara disiplin dan berkelanjutan.
Bagi kalangan dunia usaha, kepastian waktu dan target pembangunan menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan perencanaan operasional jangka menengah dan panjang.
Dampak Langsung bagi Pengusaha dan Dunia Usaha
Pemanfaatan pajak PJU secara tepat sasaran memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha di Gresik. Jalan yang terang dan aman meningkatkan kelancaran aktivitas distribusi, terutama bagi sektor manufaktur, logistik, dan perdagangan.
Beberapa manfaat langsung yang dapat dirasakan antara lain:
- Penurunan risiko kecelakaan lalu lintas pada malam hari yang dapat menghambat rantai pasok
- Peningkatan jam operasional usaha tanpa mengorbankan faktor keselamatan
- Meningkatnya kepercayaan mitra bisnis dan investor terhadap kesiapan infrastruktur daerah
Kondisi jalan yang memadai juga berkontribusi pada efisiensi biaya operasional, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan transportasi darat sebagai tulang punggung distribusi.
Manfaat Pajak PJU bagi Wajib Pajak Individu
Bagi wajib pajak individu, pajak PJU sering kali dipandang sebagai komponen tambahan dalam tagihan listrik tanpa pemahaman mendalam mengenai manfaatnya. Padahal, pajak ini memiliki potensi besar untuk kembali dirasakan secara langsung dalam bentuk layanan publik.
Ketika pajak PJU dikelola secara transparan dan dialokasikan kembali untuk pembangunan penerangan jalan, manfaat yang diperoleh mencakup:
- Rasa aman bagi keluarga saat beraktivitas di malam hari
- Penurunan potensi tindak kriminal di lingkungan yang terang
- Kenyamanan berkendara dan berjalan kaki di area permukiman
Keterkaitan langsung antara pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diterima akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal daerah.
Tantangan Penyelesaian PJU dengan Pola Konvensional
Selama ini, penyelesaian PJU sering dilakukan dengan pola yang sama dari tahun ke tahun, bergantung pada alokasi anggaran rutin tanpa skema khusus. Pendekatan ini dinilai kurang efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Pertumbuhan aktivitas malam hari yang pesat menuntut percepatan pembangunan infrastruktur. Tanpa terobosan kebijakan, pemerataan PJU berpotensi terus tertinggal dari kebutuhan riil di lapangan.
Abdullah Hamdi menilai bahwa mempertahankan pola lama akan menyulitkan pencapaian target penyelesaian PJU secara menyeluruh, terutama di wilayah pinggiran dan jalur penghubung antar-kawasan ekonomi.
Penerangan Jalan dan Keamanan Lingkungan
Kondisi jalan yang gelap tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek keamanan. Penerangan yang memadai terbukti dapat menekan potensi tindak kriminal dan meningkatkan pengawasan alami di ruang publik.
Bagi dunia usaha, lingkungan yang aman berkontribusi pada stabilitas operasional dan perlindungan aset. Sementara bagi masyarakat, pencahayaan jalan memberikan ketenangan saat beraktivitas di luar rumah pada malam hari.
Oleh karena itu, investasi pada PJU sejatinya merupakan investasi pada keamanan dan ketertiban sosial yang berdampak jangka panjang.
Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait
Keberhasilan pemanfaatan pajak PJU sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan instansi teknis terkait, termasuk dinas perhubungan. Perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta transparansi anggaran menjadi kunci utama.
Pengusaha dan wajib pajak individu membutuhkan kepastian bahwa dana yang dihimpun dikelola secara profesional dan memberikan hasil nyata. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penentu dalam merealisasikan solusi percepatan PJU.
Dengan dukungan kebijakan yang jelas, program ini berpotensi menjadi contoh praktik pengelolaan pajak daerah yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Implikasi Jangka Panjang bagi Pertumbuhan Ekonomi Gresik
Pemerataan penerangan jalan memiliki implikasi luas terhadap daya saing daerah. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya tarik investasi, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan sektor usaha baru.
Bagi pengusaha lokal, kondisi ini membuka peluang ekspansi usaha dan peningkatan skala operasional. Sementara bagi wajib pajak individu, kualitas hidup yang lebih baik menjadi manfaat nyata dari partisipasi dalam pembangunan melalui pajak.
Pemanfaatan pajak PJU secara strategis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah dapat dirancang untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Sumber: https://harianbhirawa.co.id/wakil-ketua-iii-dprd-gresik-pajak-pju-dapat-percepat-penyelesaian-penerangan-jalan/
Penulis utama di ISBConsultant.com sekaligus praktisi perpajakan yang berpengalaman dalam pengelolaan dan pelaporan pajak. Berfokus pada kepatuhan dan efisiensi, Evinka membantu klien memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi secara tepat dan optimal.
