Transformasi tata kelola keuangan daerah bukan lagi sekadar wacana administratif, melainkan kebutuhan strategis bagi daerah yang ingin menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan transparansi, Kota Surabaya tampil sebagai contoh konkret bagaimana anggaran dan pajak daerah dapat dikelola secara efektif, efisien, dan berbasis data.
Pendekatan tersebut menarik perhatian banyak pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Melalui kunjungan kerja resmi, Pemkab Sidoarjo mempelajari secara langsung praktik pengelolaan anggaran dan optimalisasi pajak daerah yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya, yang dinilai berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani dunia usaha.
Surabaya sebagai Benchmark Tata Kelola Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Surabaya dalam beberapa tahun terakhir konsisten membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang terukur dan berorientasi hasil. Anggaran tidak lagi diposisikan sebagai target serapan, melainkan sebagai instrumen untuk menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Bagi pengusaha dan wajib pajak, pendekatan ini memberikan kepastian bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan dikelola secara profesional dan memiliki manfaat langsung. Inilah salah satu alasan Surabaya kerap dijadikan rujukan oleh daerah lain dalam memperkuat kredibilitas fiskal.
Pengambilan Kebijakan Berbasis Data Terintegrasi
Fondasi utama pengelolaan anggaran Surabaya terletak pada pemanfaatan data yang akurat dan terverifikasi. Pemerintah kota menolak kebijakan berbasis asumsi dan menggantinya dengan perencanaan berbasis data riil yang terintegrasi lintas sektor.
Data sosial ekonomi, kependudukan, hingga kondisi ketenagakerjaan dipadukan dalam satu sistem rujukan. Dengan pendekatan ini, kebijakan fiskal menjadi lebih presisi, termasuk dalam penentuan prioritas belanja dan program pembangunan.
Beberapa prinsip penting yang diterapkan antara lain:
- Sinkronisasi data daerah dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan data Badan Pusat Statistik.
- Verifikasi lapangan terhadap data yang tidak selaras.
- Pemanfaatan data mikro untuk menentukan sasaran program secara spesifik.
Bagi dunia usaha, kebijakan berbasis data memberikan iklim usaha yang lebih sehat karena regulasi dan pungutan daerah ditetapkan berdasarkan kondisi nyata, bukan perkiraan.
Anggaran Dinilai dari Output dan Outcome
Surabaya menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan anggaran daerah. Tingginya penyerapan anggaran tidak dianggap sebagai indikator keberhasilan. Fokus utama diarahkan pada output dan outcome yang dihasilkan dari setiap program.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun program sesuai kemampuan pendapatan daerah per triwulan. Tim anggaran daerah memiliki kewenangan penuh untuk menyesuaikan, menggeser, atau menunda kegiatan apabila dinilai tidak selaras dengan prioritas pembangunan.
Pendekatan ini memberikan beberapa manfaat strategis:
- Menjaga stabilitas fiskal daerah.
- Menghindari pemborosan anggaran.
- Memastikan belanja daerah benar-benar berdampak.
Bagi wajib pajak, sistem ini meningkatkan kepercayaan karena anggaran digunakan secara terukur dan bertanggung jawab.
Efisiensi Pengadaan Melalui Kontrak Payung
Inovasi lain yang menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo adalah sistem pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan kontrak payung dan lelang per item untuk menekan biaya sekaligus meningkatkan transparansi.
Dengan mekanisme ini, harga satuan dapat dikendalikan secara ketat dan ruang praktik tidak sehat dapat diminimalkan. Efisiensi anggaran yang dihasilkan kemudian dialokasikan kembali untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Bagi pelaku usaha, sistem ini menciptakan persaingan yang lebih adil dan peluang usaha yang transparan karena proses pengadaan berjalan terbuka dan terstandarisasi.
Digitalisasi Pajak Daerah yang Menyeluruh
Salah satu aspek paling strategis dalam pengelolaan keuangan Surabaya adalah digitalisasi pajak daerah. Seluruh transaksi pajak, khususnya dari sektor rumah makan dan hotel, kini tercatat secara digital dan terhubung langsung ke server pemerintah kota.
Sistem ini bukan sekadar alat pencatat transaksi, melainkan platform digital penuh yang mengirimkan data secara real time tanpa intervensi manual. Dampaknya sangat signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.
Manfaat utama digitalisasi pajak antara lain:
- Meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.
- Mengurangi risiko kebocoran dan manipulasi data.
- Memberikan kepastian dan kemudahan bagi wajib pajak.
Bagi pengusaha, sistem digital menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi kesalahpahaman dalam pelaporan pajak.
Investasi Teknologi untuk Optimalisasi PAD
Mulai tahun 2026, Surabaya mengelola server dan aplikasi pajak secara mandiri. Investasi infrastruktur teknologi yang dilakukan dinilai sebanding dengan lonjakan penerimaan pajak yang tercatat dalam waktu singkat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa investasi teknologi bukan beban anggaran, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah kota memandang sistem digital sebagai simbol kepercayaan dan transparansi, bukan alat represif.
Bagi wajib pajak, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan sistem perpajakan yang modern, akuntabel, dan profesional.
Digitalisasi Parkir untuk Menekan Kebocoran
Selain pajak, sektor parkir juga menjadi fokus digitalisasi. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan sistem parkir non-tunai yang tetap memberikan opsi pembayaran tunai bagi masyarakat.
Melalui kerja sama dengan perbankan daerah, sistem parkir dilengkapi alat pencatat digital dan gate system. Data pendapatan parkir dapat dipantau secara real time, sehingga potensi kebocoran dapat ditekan secara signifikan.
Menariknya, data digital juga digunakan untuk memantau pendapatan juru parkir. Apabila penghasilan berada di bawah standar upah minimum, pemerintah dapat menyalurkan program pemberdayaan ekonomi keluarga secara tepat sasaran.
PAD sebagai Instrumen Pembangunan Inklusif
Pendapatan Asli Daerah di Surabaya diposisikan sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan struktural, seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Setiap rupiah PAD diarahkan agar memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang terukur.
Pendekatan ini relevan bagi pengusaha dan wajib pajak karena menunjukkan bahwa kontribusi pajak memiliki dampak nyata terhadap kualitas sumber daya manusia dan iklim ekonomi daerah.
Ketertarikan Pemkab Sidoarjo terhadap Sistem Surabaya
Pemkab Sidoarjo menilai Surabaya berhasil membangun sistem manajemen proyek dan logistik yang efisien. Penetapan standar harga satuan, kejelasan pembagian tanggung jawab antar OPD, serta ketepatan waktu pengerjaan menjadi poin utama yang ingin diadopsi.
Efisiensi sumber daya aparatur juga menjadi perhatian. Dengan sistem yang tegas dan terukur, beban kerja dapat dikelola secara optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Relevansi bagi Pengusaha dan Wajib Pajak
Bagi pengusaha, tata kelola keuangan Surabaya memberikan kepastian regulasi, transparansi pajak, dan iklim usaha yang sehat. Sistem digital memudahkan kepatuhan pajak sekaligus mengurangi risiko administrasi.
Bagi wajib pajak individu, pendekatan ini meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Pajak tidak lagi dipandang sebagai beban semata, melainkan sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan.
Sumber: https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/572648/pengelolaan-anggaran-dan-pajak-surabaya-jadi-rujukan-pemkab-sidoarjo
Penulis utama di ISBConsultant.com sekaligus praktisi perpajakan yang berpengalaman dalam pengelolaan dan pelaporan pajak. Berfokus pada kepatuhan dan efisiensi, Evinka membantu klien memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi secara tepat dan optimal.
