Pajak merupakan kewajiban yang tak terelakkan bagi setiap wajib pajak, dan salah satu bentuknya adalah Pajak Pesangon. Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang Pajak Pesangon, kita perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep pesangon itu sendiri. Tidak semua orang familiar dengan istilah ini, sehingga mari kita memulai dengan mendefinisikan pesangon.
Pengertian Pesangon
Pesangon adalah nilai yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya selama bekerja. Pesangon ini diberikan ketika waktu kerja berakhir atau terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam pemberian pesangon, perlu diperhatikan adanya komponen pajak pesangon.
Pajak pesangon, diatur oleh Pasal 21 dalam undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa uang pesangon, tunjangan hari tua, uang manfaat pensiun, dan jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus. Pajak ini memiliki sifat final, yang berarti bahwa sekali dibayarkan, pajak tersebut tidak akan dikenakan lagi pada tahap berikutnya.
Baca juga: Perbedaan Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Tidak Final
Relevansi Pajak Pesangon
Pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah pungutan pajak untuk pesangon masih dianggap relevan. Menurut Pasal 21 PPh, orang pribadi yang berada di dalam negeri dan menerima penghasilan dalam bentuk uang pesangon wajib membayar pajak pesangon. Ini mencerminkan bahwa pemerintah masih menganggap pajak pesangon sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.
Pajak pesangon dikenakan sejalan dengan pemberian uang yang menandakan berakhirnya masa kerja dari tenaga kerja atau pegawai yang bersangkutan. Pajak ini merupakan bagian dari imbalan atas kinerja pekerja selama masa kerja, termasuk nilai uang pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua.
Baca juga: Cara Hitung PPh 21 untuk Karyawan yang Pindah Cabang
Aturan PPh 21 Pajak Pesangon Tahun 2022
Aturan terkait tarif PPh 21 untuk pajak pesangon pada tahun 2022 masih menggunakan landasan hukum yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu PMK Nomor 6/PMK.03/2010. Aturan ini terdapat pada Pasal 1 Ayat 4 yang mengatur pungutan pajak penghasilan, khususnya terkait pajak pesangon.
Pungutan atas pajak penghasilan ini akan diterima oleh pegawai dan dikenakan pungutan sesuai aturan PPh 21. Pajak pesangon yang diatur oleh PPh 21 bersifat final, dan menurut aturan tersebut, pembayaran pajak pasal 21 untuk pesangon harus dilakukan maksimal 10 hari setelah selesainya masa pajak.
Tarif PPh 21 Pesangon Tahun 2022
Tarif PPh 21 Pesangon pada tahun 2022, berdasarkan PP Nomor 68 tahun 2009, terdiri dari beberapa tingkatan:
- Penghasilan bruto hingga Rp. 50.000.000 akan dikenakan tarif 0%.
- Penghasilan bruto Rp. 50.000.001 hingga Rp. 100.000.000 akan dikenakan tarif 5%.
- Penghasilan bruto Rp. 100.000.001 hingga Rp. 500.000.000 akan dikenakan tarif 15%.
- Penghasilan bruto di atas Rp. 500.000.000 akan dikenakan tarif 25%.
Jumlah pajak pesangon yang harus dibayarkan oleh tenaga kerja sesuai dengan tarif PPH pasal 21 ini termasuk dalam total nilai kumulatif uang pesangon. Pembayaran maksimal dapat dilakukan dalam 2 tahun kalender setelah berakhirnya masa kerja dan bersifat final.
Jika uang pesangon diberikan secara bertahap, perhitungan pajak pesangon menggunakan tarif progresif PPh 21. Pajak progresif PPh 21 ini mengikuti ketentuan yang telah diubah sesuai dengan RUU HPP yang berlaku mulai tahun 2022.
Contoh Perhitungan Pajak Pesangon
Mari kita lihat contoh perhitungan pajak pesangon untuk lebih memahami bagaimana tarif PPH 21 diterapkan pada situasi konkret. Dua skenario, pembayaran pesangon sekaligus dan secara bertahap, akan memberikan gambaran praktis tentang kalkulasi pajak pesangon.
Perhitungan Pajak Pesangon yang Dibayar Sekaligus
Mari kita ambil contoh perusahaan fiktif, PT Mulia Raya, yang membayar uang pesangon kepada Riski sebesar Rp. 170.000.000 pada tanggal 03 Maret 2022. Perhitungan pajak pesangon sebagai berikut:
- Rp. 50.000.000 x 0% = Rp. 0.
- Rp. 50.000.000 x 5% = Rp. 2.500.000.
- Rp. 70.000.000 x 15% = Rp. 10.500.000.
Jumlah total pajak pesangon yang harus dibayarkan adalah Rp. 13.000.000.
Perhitungan Pajak Pesangon yang Dibayar Secara Bertahap
Contoh perusahaan fiktif lainnya, PT Karya Mulia, membayar uang pesangon kepada Riski secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:
- 03 Maret 2022: Rp. 280.000.000.
- 05 Oktober 2022: Rp. 130.000.000.
- 20 Maret 2023: Rp. 190.000.000.
- 25 Januari 2024: Rp. 140.000.000.
Perhitungan pajak pesangon sebagai berikut:
- Tanggal 03 Maret 2022: Rp. 26.500.000.
- Tanggal 05 Oktober 2022: Rp. 19.500.000.
- Tanggal 20 Maret 2023: Rp. 43.000.000.
- Tanggal 25 Januari 2024: Rp. 15.000.000.
Jumlah total pajak pesangon yang harus dibayarkan adalah Rp. 104.000.000.
Cara Menghitung Pajak Pesangon
Untuk mempermudah penghitungan pajak pesangon, terutama jika melibatkan sejumlah besar uang dan karyawan, penggunaan rumus excel dapat sangat membantu. Dalam membuat spreadsheet untuk perhitungan pajak pesangon, beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan melibatkan masa kerja tiap tahun, gaji, jumlah hak cuti, dan masa cuti yang belum diambil di tahun pemutusan hubungan kerja.
Perhitungan rumus excel ini perlu memperhitungkan apakah hak cuti tersebut diganti dengan uang, dan hal ini sebaiknya didiskusikan dengan seorang profesional pajak yang berpengalaman. Konsultasi dengan profesional pajak melalui laman https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/ akan membantu dalam menentukan rumus excel yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kesimpulan
Dalam membahas Pajak Pesangon, artikel ini menguraikan pengertian pesangon, aturan dan tarif PPh 21 yang berlaku pada tahun 2022, serta memberikan contoh perhitungan pajak pesangon baik yang dibayarkan sekaligus maupun secara bertahap. Selain itu, artikel ini juga membahas cara menghitung pajak pesangon menggunakan rumus excel, yang dapat memberikan kemudahan dalam penanganan data yang kompleks.
Dengan pemahaman yang kuat mengenai aturan dan tarif Pajak Pesangon, perusahaan dan tenaga kerja dapat memastikan kepatuhan pajak yang tepat, menghindari potensi masalah hukum, dan memastikan kelancaran proses pemutusan hubungan kerja. Pajak Pesangon, meskipun terkadang dianggap rumit, dapat diatasi dengan pengetahuan yang memadai dan dukungan dari ahli pajak.
