Cara Hindari Sanksi Under Invoicing untuk Importir

Paruh akhir 2025 menandai periode pengawasan yang semakin ketat di sektor kepabeanan, terutama setelah tindakan inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Temuan indikasi under invoicing pada sejumlah kontainer bernilai tinggi menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dalam mendeklarasikan nilai barang. Situasi ini membuka kembali diskursus mengenai kepatuhan importir […]

Cara Hindari Sanksi Under Invoicing untuk Importir Read More »

Syarat dan Mekanisme Penunjukan Marketplace Pemungut PPh 22

Transformasi ekonomi digital di Indonesia semakin pesat, dan peran marketplace tidak lagi sebatas sebagai perantara jual beli. Kini, berdasarkan ketentuan terbaru, platform e-commerce juga memegang tanggung jawab penting dalam sistem perpajakan. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2025, pemerintah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh marketplace untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

Syarat dan Mekanisme Penunjukan Marketplace Pemungut PPh 22 Read More »

Studi Kasus Pajak PPh 22 bagi Penjual Online di Marketplace

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem perdagangan. Saat ini, transaksi jual beli tidak hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga secara daring melalui platform marketplace. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan regulasi perpajakan demi menjawab tantangan era digital, termasuk dengan diterbitkannya PMK No. 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan Pajak

Studi Kasus Pajak PPh 22 bagi Penjual Online di Marketplace Read More »

pph22

Cara Hindari Sanksi Under Invoicing untuk Importir

Syarat dan Mekanisme Penunjukan Marketplace Pemungut PPh 22

Studi Kasus Pajak PPh 22 bagi Penjual Online di Marketplace

Tentang Kami

Kontak Kami

Kunjungi Kami