Memasuki bulan Mei 2025, para pelaku usaha dan Wajib Pajak perlu memperbarui informasi mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait tarif bunga sanksi administratif dan imbalan bunga pajak. Keputusan Menteri Keuangan No. 6/MK/KF/2025 telah resmi menetapkan besaran tarif tersebut untuk periode 1 hingga 31 Mei 2025. Informasi ini sangat penting untuk diketahui, terutama oleh mereka yang tengah menghadapi proses restitusi atau mengalami keterlambatan pelaporan maupun pembayaran kewajiban pajak.
Pemahaman yang menyeluruh terhadap tarif bunga ini dapat mencegah timbulnya sanksi yang tidak perlu dan membantu dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang lebih baik. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan, informasi ini menjadi acuan krusial dalam pengambilan keputusan finansial, termasuk perhitungan potensi denda dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari negara.
Dasar Hukum Penetapan Tarif Bunga Sanksi dan Imbalan Bunga Pajak
Tarif bunga untuk sanksi administratif dan imbalan bunga ditentukan berdasarkan perhitungan yang melibatkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) ditambah dengan uplift factor, kemudian dibagi 12. Perhitungan ini dilakukan setiap bulan dan dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di bawah Kementerian Keuangan. Penyesuaian tarif ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga keseimbangan fiskal negara.
Keputusan Menteri Keuangan No. 6/MK/KF/2025 mencerminkan penyesuaian terkini yang berlaku hanya untuk bulan Mei 2025. Tarif yang ditetapkan dapat berubah setiap bulan tergantung pada kondisi ekonomi makro dan kebijakan moneter nasional.
Rincian Tarif Bunga Sanksi Administratif Mei 2025
Berikut adalah tarif bunga sanksi administratif berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP):
- Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3): 0,58% per bulan.
- Pasal 8 ayat (2) dan (2a), Pasal 9 ayat (2a) dan (2b), Pasal 14 ayat (3): 1,00% per bulan.
- Pasal 8 ayat (5): 1,42% per bulan (naik tipis dari 1,41% pada April 2025).
- Pasal 13 ayat (2) dan (2a): 1,83% per bulan.
- Pasal 13 ayat (3b): 2,25% per bulan.
Setiap pasal tersebut mengatur jenis pelanggaran atau keterlambatan yang berbeda, mulai dari pembetulan SPT, pengungkapan ketidakbenaran oleh Wajib Pajak, hingga penetapan kekurangan pajak oleh DJP. Perbedaan tarif ini mencerminkan tingkat pelanggaran serta urgensi dari pemenuhan kewajiban yang dilanggar.
Tarif Imbalan Bunga untuk Restitusi Pajak Mei 2025
Wajib Pajak yang berhak menerima restitusi atas kelebihan pembayaran pajak juga memperoleh imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian dari pemerintah. Untuk periode Mei 2025, tarif imbalan bunga ditetapkan sebesar 0,58% per bulan, sama dengan tarif pada bulan sebelumnya. Imbalan ini diberikan secara proporsional sesuai jumlah hari keterlambatan dan besaran kelebihan pembayaran yang dikembalikan.
Ketentuan ini mencakup:
- Pasal 11 ayat (3)
- Pasal 17B ayat (3) dan (4)
- Pasal 27B ayat (4)
Sebagai contoh, apabila seorang Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran PPh senilai Rp150.000.000, dan pengembalian oleh negara terlambat selama 30 hari, maka imbalan bunga yang diterima adalah:
0,58% x (30/30) x Rp150.000.000 = Rp870.000
Perhitungan ini memberikan gambaran bahwa restitusi bukan hanya hak atas pengembalian, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kepentingan finansial Wajib Pajak.
Contoh Perhitungan Denda Sanksi Pajak
Misalnya, seorang Wajib Pajak melaporkan pajaknya terlambat dan dikenai sanksi sesuai Pasal 13 ayat (2), dengan nilai kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp250.000.000, dan keterlambatan selama satu bulan. Maka denda yang dikenakan adalah:
1,83% x 1 x Rp250.000.000 = Rp4.575.000
Dari perhitungan ini, terlihat bahwa akumulasi bunga sanksi dapat berdampak signifikan terhadap kewajiban pembayaran apabila tidak ditangani segera. Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang tepat dan disiplin.
Menghadapi dinamika tarif bunga pajak yang dapat berubah setiap bulan, kehadiran konsultan pajak menjadi solusi strategis untuk menghindari risiko denda dan memaksimalkan hak atas restitusi. Bagi Wajib Pajak di kota besar seperti Surabaya, memahami struktur tarif pajak terkini dapat terasa rumit tanpa pendampingan profesional. Di sinilah peran penting jasa konsultan pajak seperti ISB Consultant.
Jika Anda sedang mencari solusi perencanaan dan pelaporan pajak yang efisien, memahami biaya konsultan pajak Surabaya terbaru menjadi bagian dari langkah awal yang bijak. ISB Consultant, sebagai salah satu penyedia jasa konsultan pajak terpercaya di Surabaya, menawarkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi perpajakan klien, baik individu maupun badan usaha. Dengan pengalaman dan pemahaman mendalam atas regulasi terkini, ISB Consultant siap membantu Anda dalam proses koreksi, restitusi, hingga penyusunan strategi kepatuhan pajak yang optimal.
Baca juga: Panduan Tarif Bunga Sanksi Pajak April 2025
