Umum

NPWP Sementara: Risiko, Dampak dan Cara Atasi Kendalanya

Tidak sedikit perusahaan maupun individu yang terkejut ketika menemukan adanya NPWP sementara dengan kode 99900000000999000 di sistem DJP atau pada bukti potong pajak. Meski sering dianggap sebagai solusi praktis saat NIK belum terbaca atau belum valid di database DJP, penggunaan NPWP yang juga sering disebut sebagai NPWP dummy ini ternyata menyimpan sejumlah risiko administratif dan

NPWP Sementara: Risiko, Dampak dan Cara Atasi Kendalanya Read More »

Kode Barang/Jasa 000000, Apakah Faktur Pajak Tetap Sah?

Banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih bertanya-tanya mengenai keabsahan penggunaan kode barang/jasa 000000 di aplikasi Coretax. Keraguan ini wajar, mengingat faktur pajak merupakan dokumen yang sangat penting dan kesalahan sekecil apa pun dapat berdampak pada pengkreditan Pajak Masukan. Tidak jarang, PKP khawatir jika penggunaan kode 000000 bisa menyebabkan faktur pajak dianggap tidak sah. Padahal, aturan

Kode Barang/Jasa 000000, Apakah Faktur Pajak Tetap Sah? Read More »

Tutorial Cara Pengajuan Kode Billing Pajak PPhTB via Coretax

Sejak diberlakukannya sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax pada 1 Januari 2025, banyak Wajib Pajak harus menyesuaikan diri dengan mekanisme baru, termasuk dalam pembayaran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPhTB). Sistem ini hadir untuk meningkatkan efisiensi, transparansi serta meminimalisasi kesalahan yang kerap terjadi dalam administrasi pajak. Meski lebih modern, penerapan Coretax masih

Tutorial Cara Pengajuan Kode Billing Pajak PPhTB via Coretax Read More »

Mengapa PBB-P2 Melonjak Tinggi di Daerah Tertentu?

Masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia tengah dihadapkan pada kenyataan yang cukup mengejutkan. Apalagi jika bukan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak drastis. Kenaikan ini tidak hanya menimbulkan keresahan bagi pemilik rumah tangga dan pelaku usaha kecil, tetapi juga memicu polemik di ruang publik. Banyak warga merasa keberatan karena lonjakan

Mengapa PBB-P2 Melonjak Tinggi di Daerah Tertentu? Read More »

Cara Koreksi Suket PPhTB di Coretax Tanpa Bayar Ulang

Proses transaksi properti, terutama pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tidak lepas dari kewajiban perpajakan. Salah satu dokumen yang wajib ada adalah Surat Keterangan (Suket) Validasi Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB). Namun, dalam praktiknya, kesalahan input data masih kerap terjadi. Situasi ini bisa membuat proses administrasi

Cara Koreksi Suket PPhTB di Coretax Tanpa Bayar Ulang Read More »

Cara Bayar & Lapor Pajak Sewa Bangunan/Tanah di Coretax

Perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu inovasi terbaru yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penyetoran sendiri Pajak Penghasilan (PPh) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan melalui sistem Coretax. Fitur ini sangat membantu, khususnya bagi penerima penghasilan sewa dari penyewa yang bukan pemotong pajak, sehingga

Cara Bayar & Lapor Pajak Sewa Bangunan/Tanah di Coretax Read More »

Permohonan NPPN Gagal Disimpan di Coretax? Ini Solusinya!

Mengurus administrasi perpajakan secara daring memang menawarkan kemudahan, namun tak jarang juga menghadirkan tantangan teknis. Salah satunya adalah saat mengajukan permohonan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) melalui sistem Coretax DJP. Bagi sebagian wajib pajak, kegagalan menyimpan permohonan NPPN bisa menjadi hambatan yang membuang waktu dan mengganggu alur pekerjaan. Masalah ini bukan hanya sekadar kendala teknis,

Permohonan NPPN Gagal Disimpan di Coretax? Ini Solusinya! Read More »

Standar Satuan Ukur Pajak untuk BKP & JKP di Coretax

Dalam proses pelaporan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akurasi dan konsistensi merupakan dua hal yang tidak bisa ditawar. Hal ini terutama berlaku dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) melalui sistem e-Faktur yang terintegrasi dengan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di tengah dinamika perpajakan yang semakin digital dan transparan, pemilihan

Standar Satuan Ukur Pajak untuk BKP & JKP di Coretax Read More »

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai

Perubahan regulasi perpajakan di Indonesia semakin menunjukkan arah yang lebih sistematis dan terintegrasi. Salah satu contohnya adalah ketentuan baru yang mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) A1. Ketentuan ini merupakan bagian dari transformasi digital yang diusung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax, yang menggantikan penggunaan NPWP sementara

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai Read More »

Coretax Error? Tiket Melati DJP Solusinya!

Dalam era digitalisasi sistem perpajakan yang semakin masif, berbagai layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini dapat diakses secara daring melalui platform Coretax. Sistem ini menjadi tulang punggung dalam pelaporan, pembayaran, serta administrasi perpajakan lainnya. Namun, kendala teknis seperti error sistem, gangguan server, atau notifikasi yang tidak sesuai seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bagi Wajib

Coretax Error? Tiket Melati DJP Solusinya! Read More »

Scroll to Top