Umum

Mengurus administrasi perpajakan secara daring memang menawarkan kemudahan, namun tak jarang juga menghadirkan tantangan teknis. Salah satunya adalah saat mengajukan permohonan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) melalui sistem Coretax DJP. Bagi sebagian wajib pajak, kegagalan menyimpan permohonan NPPN bisa menjadi hambatan yang membuang waktu dan mengganggu alur pekerjaan. Masalah ini bukan hanya sekadar kendala teknis,

Dalam era digitalisasi sistem perpajakan yang semakin masif, berbagai layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini dapat diakses secara daring melalui platform Coretax. Sistem ini menjadi tulang punggung dalam pelaporan, pembayaran, serta administrasi perpajakan lainnya. Namun, kendala teknis seperti error sistem, gangguan server, atau notifikasi yang tidak sesuai seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bagi Wajib

Dalam praktik administrasi perpajakan modern, implementasi sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Coretax telah membawa banyak perubahan signifikan. Salah satu dinamika yang kerap menimbulkan kebingungan di lapangan adalah ketika seorang wanita yang telah menikah dan sebelumnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, tidak dapat digunakan lagi karena statusnya muncul sebagai “Deregistered”. Kondisi ini

Dalam praktik perpajakan, pengusaha sering kali memilih pendekatan yang praktis dalam penerbitan faktur pajak, terutama dalam transaksi kepada konsumen akhir. Faktur pajak digunggung atau dikenal juga sebagai faktur pajak pedagang eceran menjadi pilihan yang umum karena sifatnya yang tidak mewajibkan pencantuman identitas pembeli secara lengkap. Namun, perkembangan regulasi terbaru menuntut kewaspadaan lebih tinggi, terutama setelah