Umum

5 Jenis Layanan PJAP Berdasarkan PER-5/PJ/2025

Digitalisasi di bidang perpajakan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah peran aktif Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang kini diatur lebih rinci melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2025. Bagi para pelaku usaha, praktisi pajak, dan khususnya konsultan pajak, memahami regulasi ini adalah langkah krusial untuk menyesuaikan diri dengan sistem

5 Jenis Layanan PJAP Berdasarkan PER-5/PJ/2025 Read More »

Cara Input Transaksi UMKM & Hitung PPh Final di Coretax

Bagi pelaku usaha, terutama yang tergolong sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau UMKM, mencatat transaksi usaha dengan tertib bukan sekadar soal kepatuhan, tetapi juga bagian penting dari pengelolaan keuangan yang sehat. Dalam rangka mendukung kemudahan pelaporan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan aplikasi Coretax yang dilengkapi fitur pencatatan transaksi sederhana. Dengan fitur ini, Wajib

Cara Input Transaksi UMKM & Hitung PPh Final di Coretax Read More »

Cara Gunakan GENTA untuk Download Bukti Pajak

Kemajuan teknologi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan Indonesia turut mengembangkan berbagai layanan digital untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya. Salah satu inovasi digital yang patut diperhatikan adalah aplikasi GENTA (Generate Data), yang terintegrasi dalam platform DJP Online.

Cara Gunakan GENTA untuk Download Bukti Pajak Read More »

Coretax DJP dan PER-11/PJ/2025: Apa Saja yang Berubah?

Transformasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax DJP menandai era baru dalam pengelolaan Faktur Pajak di Indonesia. Bagi para pelaku usaha, terutama yang tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP), memahami perubahan ini sangatlah krusial. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 hadir sebagai regulasi yang tidak hanya memperbarui mekanisme faktur pajak, tetapi juga mengharmonisasikan proses perpajakan dengan

Coretax DJP dan PER-11/PJ/2025: Apa Saja yang Berubah? Read More »

Pajak 10% untuk Fasilitas Olahraga di Jakarta, Apa Saja yang Terdampak?

Di tengah meningkatnya animo masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan tren olahraga rekreasional, muncul regulasi fiskal terbaru yang memengaruhi para pelaku industri olahraga di Jakarta. Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga menimbulkan implikasi administratif bagi para pemilik usaha fasilitas olahraga. Melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi

Pajak 10% untuk Fasilitas Olahraga di Jakarta, Apa Saja yang Terdampak? Read More »

Cara Atasi Error Permissions 96, 99, 225 di Coretax

Dalam era digitalisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem administrasi berbasis teknologi untuk mempermudah kepatuhan perpajakan. Salah satu sistem yang digunakan adalah Coretax, yang menyediakan berbagai fitur untuk pengelolaan kewajiban perpajakan badan usaha maupun perorangan. Namun, tidak sedikit pengguna yang mengalami kendala teknis, seperti munculnya pesan error permissions dengan kode 96, 99, atau

Cara Atasi Error Permissions 96, 99, 225 di Coretax Read More »

Tutorial Cara Top-Up / Deposit Pajak di Coretax

Dalam dunia perpajakan modern, kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi menjadi faktor kunci yang sangat menentukan kenyamanan Wajib Pajak. Salah satu inovasi yang kini diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax adalah fitur deposit pajak. Fitur ini secara fundamental memberikan keleluasaan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran yang tidak terikat pada kewajiban tertentu.

Tutorial Cara Top-Up / Deposit Pajak di Coretax Read More »

Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Dasar Hukum dan Fungsi Lengkap

Dalam dunia perpajakan yang semakin terdigitalisasi, identitas perpajakan menjadi elemen vital dalam sistem administrasi fiskal Indonesia. Salah satu instrumen terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Nomor Identitas Perpajakan (NIP). Keberadaan NIP menjadi penanda penting perubahan sistem perpajakan yang lebih inklusif, memungkinkan pihak-pihak yang sebelumnya belum terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk tetap dikenali

Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Dasar Hukum dan Fungsi Lengkap Read More »

Hapus NPWP atau Ajukan Status WP Nonaktif? Ini Cara Pilihnya!

Dalam dunia perpajakan, tidak jarang Wajib Pajak orang pribadi maupun badan menghadapi dilema administratif: apakah lebih baik mengajukan status sebagai Wajib Pajak Nonaktif atau langsung menghapus NPWP secara permanen? Kebingungan ini kerap muncul terutama saat seorang Wajib Pajak tidak lagi memiliki kegiatan usaha, telah berpindah domisili ke luar negeri, atau bahkan ketika sebuah badan usaha

Hapus NPWP atau Ajukan Status WP Nonaktif? Ini Cara Pilihnya! Read More »

Cara Aktifkan Lagi Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP

Dalam menjalankan kegiatan usaha, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan menjadi salah satu kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu aspek penting dalam administrasi perpajakan adalah penggunaan Faktur Pajak. Namun, dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan Faktur Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memperketat pengawasan melalui regulasi terbaru, yakni PER-9/PJ/2025 yang mulai berlaku

Cara Aktifkan Lagi Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP Read More »

Scroll to Top