Cara Atasi Error Permissions 96, 99, 225 di Coretax

Dalam era digitalisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem administrasi berbasis teknologi untuk mempermudah kepatuhan perpajakan. Salah satu sistem yang digunakan adalah Coretax, yang menyediakan berbagai fitur untuk pengelolaan kewajiban perpajakan badan usaha maupun perorangan. Namun, tidak sedikit pengguna yang mengalami kendala teknis, seperti munculnya pesan error permissions dengan kode 96, 99, atau […]

Cara Atasi Error Permissions 96, 99, 225 di Coretax Read More »

Tata Cara Top-Up dan Pemanfaatan Deposit Pajak di Coretax DJP

Tutorial Cara Top-Up / Deposit Pajak di Coretax

Dalam dunia perpajakan modern, kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi menjadi faktor kunci yang sangat menentukan kenyamanan Wajib Pajak. Salah satu inovasi yang kini diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax adalah fitur deposit pajak. Fitur ini secara fundamental memberikan keleluasaan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran yang tidak terikat pada kewajiban tertentu.

Tutorial Cara Top-Up / Deposit Pajak di Coretax Read More »

Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Dasar Hukum dan Fungsi Lengkap

Dalam dunia perpajakan yang semakin terdigitalisasi, identitas perpajakan menjadi elemen vital dalam sistem administrasi fiskal Indonesia. Salah satu instrumen terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Nomor Identitas Perpajakan (NIP). Keberadaan NIP menjadi penanda penting perubahan sistem perpajakan yang lebih inklusif, memungkinkan pihak-pihak yang sebelumnya belum terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk tetap dikenali

Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Dasar Hukum dan Fungsi Lengkap Read More »

Hapus NPWP atau Ajukan Status WP Nonaktif? Ini Cara Pilihnya!

Dalam dunia perpajakan, tidak jarang Wajib Pajak orang pribadi maupun badan menghadapi dilema administratif: apakah lebih baik mengajukan status sebagai Wajib Pajak Nonaktif atau langsung menghapus NPWP secara permanen? Kebingungan ini kerap muncul terutama saat seorang Wajib Pajak tidak lagi memiliki kegiatan usaha, telah berpindah domisili ke luar negeri, atau bahkan ketika sebuah badan usaha

Hapus NPWP atau Ajukan Status WP Nonaktif? Ini Cara Pilihnya! Read More »

Cara Mengaktifkan Kembali Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP

Cara Aktifkan Lagi Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP

Dalam menjalankan kegiatan usaha, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan menjadi salah satu kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu aspek penting dalam administrasi perpajakan adalah penggunaan Faktur Pajak. Namun, dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan Faktur Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memperketat pengawasan melalui regulasi terbaru, yakni PER-9/PJ/2025 yang mulai berlaku

Cara Aktifkan Lagi Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP Read More »

Cara Mengukuhkan Diri Sebagai PKP Sesuai Aturan PER 7/PJ/2025

Peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menjawab kebutuhan administrasi yang semakin kompleks. Salah satu regulasi terbaru adalah PER-7/PJ/2025 yang mulai berlaku pada 21 Mei 2025. Peraturan ini menjadi acuan baru dalam proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), terutama dalam sistem Coretax yang saat ini menjadi platform utama dalam pengelolaan data dan layanan perpajakan

Cara Mengukuhkan Diri Sebagai PKP Sesuai Aturan PER 7/PJ/2025 Read More »

PMK 34/2025: Perubahan Aturan Impor Barang Penumpang Internasional

Dalam era globalisasi yang semakin terbuka ini, mobilitas masyarakat antarnegara kian tinggi. Perjalanan internasional, baik untuk kepentingan bisnis, pendidikan, maupun ibadah seperti haji, telah menjadi hal yang lumrah. Namun demikian, banyak penumpang yang masih kurang memahami ketentuan pajak dan bea masuk atas barang bawaan pribadi yang dibawa dari luar negeri. Kurangnya informasi ini seringkali menyebabkan

PMK 34/2025: Perubahan Aturan Impor Barang Penumpang Internasional Read More »

Prosedur dan Syarat Impor Barang Pindahan Sesuai PMK 25/2025

Mobilitas global yang semakin tinggi membuat pemerintah Indonesia harus merespons dinamika tersebut dengan regulasi yang adaptif dan jelas. Salah satu bentuk nyata dari respons ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2025. Aturan ini secara khusus mengatur mengenai ketentuan impor barang pindahan ke Indonesia. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara

Prosedur dan Syarat Impor Barang Pindahan Sesuai PMK 25/2025 Read More »

Nomor Objek Pajak (NOP): Peran, Fungsi & Bedanya dengan NPWP

Dalam dunia perpajakan, khususnya di Indonesia, istilah-istilah teknis seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mungkin sudah sering terdengar di telinga masyarakat. Namun, ada satu istilah lain yang tak kalah penting, namun masih kerap disalahartikan, yaitu Nomor Objek Pajak (NOP). Bagi pemilik properti atau pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, pemahaman terhadap

Nomor Objek Pajak (NOP): Peran, Fungsi & Bedanya dengan NPWP Read More »

Apa Beda Koreksi Fiskal Permanen dan Temporer? Ini Penjelasannya

Dalam dunia bisnis dan perpajakan, memahami konsep koreksi fiskal adalah langkah fundamental bagi setiap perusahaan yang ingin menjaga kepatuhan pajaknya. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan inilah yang menimbulkan kebutuhan akan koreksi fiskal, yakni proses penyesuaian dari laba komersial ke laba fiskal untuk

Apa Beda Koreksi Fiskal Permanen dan Temporer? Ini Penjelasannya Read More »

Umum