Thailand kembali menjadi sorotan dunia pariwisata dengan kebijakan barunya yang mulai berlaku pada tahun 2025, yaitu pemberlakuan pajak turis bagi seluruh wisatawan asing.
Langkah ini menandai upaya serius pemerintah Thailand dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus memperkuat perlindungan bagi wisatawan yang berkunjung.
Bagi wisatawan asal Indonesia yang merencanakan liburan ke Negeri Gajah Putih, memahami aturan ini sejak dini menjadi hal penting agar perjalanan tetap nyaman dan terencana.
Kebijakan pajak turis ini tidak hanya sekadar pungutan baru, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Thailand untuk meningkatkan kualitas layanan wisata.
Dengan jumlah kunjungan wisatawan internasional yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah menilai perlu adanya sumber dana tambahan yang dapat mendukung perawatan infrastruktur pariwisata serta pemberian perlindungan asuransi bagi wisatawan selama berada di Thailand.
Latar Belakang Diberlakukannya Pajak Turis di Thailand
Rencana pengenaan pajak turis di Thailand sejatinya bukan hal yang baru. Ide ini telah dibahas sejak tahun 2020 dan mendapatkan persetujuan kabinet pada awal 2023. Namun, penerapannya sempat tertunda akibat perubahan kabinet dan penyesuaian kebijakan ekonomi pascapandemi.
Setelah melalui berbagai kajian, pemerintah akhirnya memastikan bahwa kebijakan ini siap dijalankan sekitar empat bulan setelah pelantikan Menteri Pariwisata dan Olahraga, Atthakorn Sirilatthayakorn, pada 19 September 2025.
Pemerintah menilai bahwa langkah ini merupakan cara efektif untuk memastikan keberlanjutan destinasi wisata utama seperti Bangkok, Phuket, Chiang Mai, dan Pattaya.
Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, infrastruktur publik seperti bandara, jalan, serta fasilitas umum di destinasi wisata membutuhkan perawatan intensif agar tetap layak dan aman.
Besaran Pajak dan Mekanisme Pembayaran
Pajak turis di Thailand akan dikenakan dengan nominal berbeda tergantung pada jalur kedatangan wisatawan. Bagi pengunjung yang datang melalui jalur udara, tarif pajak ditetapkan sebesar THB300 (sekitar Rp153.000), sementara bagi wisatawan yang tiba melalui jalur laut, tarifnya THB150 (sekitar Rp76.500).
Adapun mekanisme pembayarannya tengah difinalisasi oleh pemerintah Thailand. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan adalah:
- Pencantuman pajak langsung dalam harga tiket pesawat atau tiket kapal.
- Pembayaran secara terpisah di pintu kedatangan (arrival gate) bandara atau pelabuhan.
Pemerintah Thailand berupaya agar proses ini tidak menghambat arus wisatawan, sehingga sistem pembayaran akan diintegrasikan secara digital dan efisien.
Tujuan dan Pemanfaatan Dana Pajak Turis
Dana yang terkumpul dari pajak turis tidak semata-mata masuk ke kas negara, melainkan dialokasikan secara khusus untuk mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. Beberapa alokasi utama dana tersebut antara lain:
- Pembiayaan Asuransi Wisatawan
Setiap turis yang membayar pajak akan otomatis memperoleh perlindungan asuransi dasar selama berada di Thailand. Asuransi ini mencakup situasi darurat seperti kecelakaan ringan, kehilangan barang, atau gangguan kesehatan mendadak. - Peningkatan Infrastruktur Wisata
Dana pajak akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas publik seperti toilet umum, tempat parkir, area pedestrian, dan sistem transportasi menuju objek wisata. - Pelestarian Lingkungan dan Budaya
Sebagian dana akan dialokasikan untuk konservasi lingkungan serta pelestarian warisan budaya, terutama di kawasan wisata alam dan situs sejarah.
Simulasi Perhitungan Pajak Turis bagi Wisatawan Asal Indonesia
Untuk memahami besarnya dampak finansial, berikut contoh simulasi perhitungan pajak turis bagi wisatawan asal Indonesia yang bepergian ke Thailand melalui jalur udara.
Misalkan kurs 1 baht = Rp510, dan seorang wisatawan tiba di Bangkok dengan penerbangan internasional. Maka pajak yang harus dibayar:
THB300 × Rp510 = Rp153.000.
Jika sekelompok teman berjumlah lima orang berlibur bersama, maka total pajak yang harus dibayarkan adalah:
Rp153.000 × 5 = Rp765.000.
Jumlah ini memang menambah sedikit biaya perjalanan, namun relatif kecil dibanding total biaya liburan yang biasanya mencapai jutaan rupiah untuk tiket, akomodasi, dan konsumsi. Dengan membayar pajak tersebut, wisatawan turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan pariwisata Thailand.
Dampak Terhadap Pariwisata dan Wisatawan Asing
Pemerintah Thailand memperkirakan kebijakan ini tidak akan menurunkan minat wisatawan asing. Sebaliknya, sistem ini dianggap dapat meningkatkan citra Thailand sebagai destinasi wisata yang aman dan profesional.
Dengan adanya perlindungan asuransi serta peningkatan infrastruktur publik, wisatawan akan merasa lebih nyaman dan terlindungi. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN lainnya untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.
Strategi Wisatawan Hadapi Kebijakan Pajak Turis
Bagi wisatawan yang berencana mengunjungi Thailand setelah kebijakan ini berlaku, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan:
- Rencanakan Anggaran dengan Cermat
Sertakan pajak turis dalam perencanaan anggaran perjalanan sejak awal agar tidak mengganggu keuangan liburan. - Perhatikan Mekanisme Pembayaran
Pastikan untuk mengecek apakah pajak turis sudah termasuk dalam harga tiket pesawat atau perlu dibayar terpisah di lokasi. - Manfaatkan Perlindungan Asuransi
Simpan bukti pembayaran pajak turis karena akan menjadi dasar perlindungan asuransi selama berada di Thailand. - Gunakan Jasa Konsultan Pajak untuk Perencanaan Keuangan
Bagi pelaku bisnis perjalanan atau wisata internasional, kebijakan ini bisa berdampak pada perhitungan biaya operasional. Oleh karena itu, konsultasi dengan ahli pajak dapat membantu dalam menyusun strategi keuangan yang efisien.
Apabila Anda berada di Surabaya dan memerlukan pendampingan profesional dalam memahami dampak kebijakan pajak lintas negara tersebut, ISB Consultant dapat menjadi pilihan tepat.
Prospek Jangka Panjang Kebijakan Pajak Turis
Dalam jangka panjang, penerapan pajak turis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Thailand sebagai destinasi wisata premium di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah menargetkan pendapatan tambahan yang signifikan dari sektor pariwisata tanpa perlu menaikkan tarif layanan publik.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi salah satu langkah nyata Thailand dalam mengembangkan konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan.
Dengan sistem yang transparan dan efisien, pajak turis dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Baca juga: Contoh Cara Hitung Bea Masuk, Pajak Impor & Bea Cukai
Penulis utama di ISBConsultant.com sekaligus praktisi perpajakan yang berpengalaman dalam pengelolaan dan pelaporan pajak. Berfokus pada kepatuhan dan efisiensi, Evinka membantu klien memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi secara tepat dan optimal.
