Pemkot Surabaya Upayakan Opsen Pajak untuk Dongkrak PAD

Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah optimis dengan mengimplementasikan opsen pajak baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat keuangan daerah.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang rencana implementasi opsen pajak yang dijadwalkan akan berlaku mulai Januari 2025, serta dampak dan potensi penerimaan yang diharapkan dari kebijakan ini.

Latar Belakang

Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya keras untuk meningkatkan PAD melalui berbagai strategi. Salah satu strategi yang menjadi sorotan adalah opsen pajak baru yang akan diterapkan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Menurut Febrina Kusumawati, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, penerapan opsen pajak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Penerapan Opsen Pajak

Implementasi opsen pajak baru pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Surabaya merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai penerapan opsen pajak tersebut:

  • Dasar Hukum
    Penerapan opsen pajak pada PKB dan BBNKB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan tambahan atas kedua jenis pajak tersebut.

  • Perubahan Pengelolaan
    Perubahan signifikan akan terjadi dalam pengelolaan PKB dan BBNKB mulai Januari 2025. Saat ini, pengelolaan kedua jenis pajak tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Namun, dengan berlakunya opsen pajak, pengelolaannya akan dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

  • Kewenangan Pemerintah Daerah
    UU HKPD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menambahkan pungutan tambahan atas PKB dan BBNKB. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat keuangan daerah secara keseluruhan. Pengelolaan yang lebih dekat dengan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak.

  • Dampak Terhadap PAD
    Optimisme Pemerintah Kota Surabaya terhadap peningkatan PAD melalui opsen pajak ini didasarkan pada perkiraan bahwa penerimaan dari opsen pajak bisa mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan sebelumnya yang hanya sekitar Rp400 miliar per tahun dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, implementasi opsen pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan daerah.
Baca juga:  Pengertian & Fungsi Akuntansi Perpajakan

  • Pemantauan dan Pengawasan
    Meskipun pengelolaan PKB dan BBNKB akan dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi tetap akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan pajak tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan pajak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah.

Penerapan opsen pajak pada PKB dan BBNKB di Surabaya merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD dan memperkuat keuangan daerah secara keseluruhan.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan implementasi yang baik, diharapkan opsen pajak ini dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

ISB Consultant adalah konsultan pajak Surabaya #1 profesional yang siap membantu Anda dalam perencanaan bayar pajak daerah. Kami memiliki tim akuntan yang dapat memberikan solusi tepat untuk mengoptimalkan pembayaran pajak Anda. Sehingga, Anda dapat mengatur keuangan Anda secara lebih efisien, mengurangi risiko, dan memastikan kepatuhan yang tepat terhadap peraturan pajak. Percayakanlah perencanaan bayar pajak daerah Anda kepada ISB Consultant untuk hasil yang terbaik dan berkelanjutan.

Perkiraan Penerimaan PAD

Pemerintah Kota Surabaya optimistis bahwa implementasi opsen pajak ini akan membawa dampak positif terhadap PAD. Febrina memproyeksikan bahwa pendapatan dari opsi pajak memiliki potensi untuk mencapai sekitar Rp1 triliun setiap tahunnya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan sebelumnya yang hanya sekitar Rp400 miliar per tahun dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor.

Strategi Peningkatan PAD Lainnya

Selain melalui opsen pajak, Pemerintah Kota Surabaya juga terus berupaya untuk meningkatkan PAD melalui strategi lainnya. Saat ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi dua sumber terbesar PAD Surabaya. Dengan masuknya opsen pajak baru, diharapkan ketiga sumber tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kota Surabaya.

Baca juga: Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru 2024 di Surabaya

Penutup

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Implementasi opsen pajak baru ini menjadi salah satu upaya nyata untuk memperkuat keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan target penerimaan PAD Kota Surabaya dapat tercapai bahkan melampaui ekspektasi.