administrasi pajak

Dunia perpajakan Indonesia selalu mengalami pembaruan regulasi guna menyesuaikan dengan dinamika transaksi internasional dan kebutuhan kepatuhan pajak. Salah satu aturan penting yang baru dirilis adalah ketentuan terkait penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Luar Negeri (SKJLN) berdasarkan PER-8/PJ/2025. Dokumen ini menjadi instrumen krusial, khususnya bagi pelaku usaha yang memanfaatkan jasa dari luar negeri untuk […]

Mengurus kewajiban perpajakan sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi para Wajib Pajak. Tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menyangkut hak-hak yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban administrasi. Salah satu fasilitas yang cukup penting namun belum banyak dipahami secara mendalam adalah pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak lain.

Perubahan layanan perpajakan di Indonesia terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu inovasi terbaru yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah layanan e-PBK versi 3.0. Layanan ini secara khusus memfasilitasi Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pemindahbukuan (PBK) Pajak Penghasilan Final atas penjualan tanah dan bangunan. Dengan sistem yang kini sepenuhnya otomatis, proses administrasi perpajakan

Tidak sedikit Wajib Pajak yang merasa bingung ketika mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan pengembalian atas pajak yang ternyata tidak seharusnya dibayar. Padahal, mekanisme ini sudah diatur secara jelas dalam regulasi dan dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem terbaru DJP, yaitu Coretax. Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PYSTT) hadir sebagai bentuk perlindungan hak Wajib Pajak.