administrasi pajak Archives • Page 5 of 12 • ISB Consultant

Mengapa PBB-P2 Melonjak Tinggi di Daerah Tertentu?

Masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia tengah dihadapkan pada kenyataan yang cukup mengejutkan. Apalagi jika bukan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak drastis. Kenaikan ini tidak hanya menimbulkan keresahan bagi pemilik rumah tangga dan pelaku usaha kecil, tetapi juga memicu polemik di ruang publik. Banyak warga merasa keberatan karena lonjakan […]

Mengapa PBB-P2 Melonjak Tinggi di Daerah Tertentu? Read More »

Cara Koreksi Suket PPhTB di Coretax Tanpa Ulang Pembayaran

Cara Koreksi Suket PPhTB di Coretax Tanpa Bayar Ulang

Proses transaksi properti, terutama pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tidak lepas dari kewajiban perpajakan. Salah satu dokumen yang wajib ada adalah Surat Keterangan (Suket) Validasi Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB). Namun, dalam praktiknya, kesalahan input data masih kerap terjadi. Situasi ini bisa membuat proses administrasi

Cara Koreksi Suket PPhTB di Coretax Tanpa Bayar Ulang Read More »

Cara Bayar & Lapor Pajak Sewa Bangunan/Tanah di Coretax

Perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu inovasi terbaru yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penyetoran sendiri Pajak Penghasilan (PPh) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan melalui sistem Coretax. Fitur ini sangat membantu, khususnya bagi penerima penghasilan sewa dari penyewa yang bukan pemotong pajak, sehingga

Cara Bayar & Lapor Pajak Sewa Bangunan/Tanah di Coretax Read More »

Mengatasi Permohonan NPPN yang Gagal Disimpan di Coretax

Permohonan NPPN Gagal Disimpan di Coretax? Ini Solusinya!

Mengurus administrasi perpajakan secara daring memang menawarkan kemudahan, namun tak jarang juga menghadirkan tantangan teknis. Salah satunya adalah saat mengajukan permohonan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) melalui sistem Coretax DJP. Bagi sebagian wajib pajak, kegagalan menyimpan permohonan NPPN bisa menjadi hambatan yang membuang waktu dan mengganggu alur pekerjaan. Masalah ini bukan hanya sekadar kendala teknis,

Permohonan NPPN Gagal Disimpan di Coretax? Ini Solusinya! Read More »

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai

Perubahan regulasi perpajakan di Indonesia semakin menunjukkan arah yang lebih sistematis dan terintegrasi. Salah satu contohnya adalah ketentuan baru yang mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) A1. Ketentuan ini merupakan bagian dari transformasi digital yang diusung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax, yang menggantikan penggunaan NPWP sementara

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai Read More »

Coretax Error? Tiket Melati DJP Solusinya!

Dalam era digitalisasi sistem perpajakan yang semakin masif, berbagai layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini dapat diakses secara daring melalui platform Coretax. Sistem ini menjadi tulang punggung dalam pelaporan, pembayaran, serta administrasi perpajakan lainnya. Namun, kendala teknis seperti error sistem, gangguan server, atau notifikasi yang tidak sesuai seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bagi Wajib

Coretax Error? Tiket Melati DJP Solusinya! Read More »

Cara Mengatasi NIK Deregistered Wanita Kawin di Coretax

Dalam praktik administrasi perpajakan modern, implementasi sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Coretax telah membawa banyak perubahan signifikan. Salah satu dinamika yang kerap menimbulkan kebingungan di lapangan adalah ketika seorang wanita yang telah menikah dan sebelumnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, tidak dapat digunakan lagi karena statusnya muncul sebagai “Deregistered”. Kondisi ini

Cara Mengatasi NIK Deregistered Wanita Kawin di Coretax Read More »

Cara Mendapatkan SKB PPh Final Warisan Tanah & Bangunan

Pengurusan dokumen perpajakan terkait warisan sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi ahli waris. Di tengah proses administrasi yang sudah kompleks, muncul pula keharusan memahami ketentuan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berujung pada sanksi. Salah satunya adalah pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan karena waris.

Cara Mendapatkan SKB PPh Final Warisan Tanah & Bangunan Read More »

Cara Lapor & Setor PPN PMSE Sesuai PER-12/PJ/2025

Transformasi digital yang pesat telah mendorong Ditjen Pajak untuk terus menyempurnakan aturan perpajakan di sektor ekonomi digital. Salah satu langkah terkini adalah terbitnya PER-12/PJ/2025 yang mulai berlaku sejak 22 Mei 2025. Regulasi ini hadir sebagai penyesuaian terhadap perkembangan teknologi sistem Coretax dan sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor 81 Tahun 2024. Peraturan baru ini tidak

Cara Lapor & Setor PPN PMSE Sesuai PER-12/PJ/2025 Read More »

Cara Lapor Pajak Penjual Online Sesuai PMK 37/2025

Perubahan regulasi perpajakan sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha, terlebih bagi mereka yang menjalankan bisnis secara daring. Mulai tahun 2025, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 telah menetapkan mekanisme baru dalam pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual online. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi transaksi harian, namun juga

Cara Lapor Pajak Penjual Online Sesuai PMK 37/2025 Read More »

administrasi pajak