administrasi pajak Archives • Page 3 of 12 • ISB Consultant

Lupa Passphrase Coretax? Ini Cara Resetnya!

Dalam dunia perpajakan digital yang semakin maju, aplikasi Coretax menjadi salah satu alat utama yang wajib dipahami oleh para wajib pajak di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan proses administrasi perpajakan dilakukan secara online dan aman melalui sistem yang terintegrasi. Namun, tidak sedikit pengguna yang menghadapi kendala ketika lupa passphrase untuk membuka kode otorisasi, yakni suatu komponen vital […]

Lupa Passphrase Coretax? Ini Cara Resetnya! Read More »

Solusi Gagal Buat Bupot A1 di Coretax untuk Karyawan NPWP Sementara

Dalam beberapa bulan terakhir, banyak pemberi kerja kebingungan ketika hendak menerbitkan Bukti Potong A1 (Bupot A1) di sistem Coretax. Masalah yang paling sering muncul adalah data penghasilan karyawan tidak dapat ditarik otomatis oleh sistem, terutama bagi karyawan yang sebelumnya menggunakan NPWP sementara atau NPWP tampungan. Kondisi ini seringkali membuat proses pelaporan pajak tahunan menjadi tertunda

Solusi Gagal Buat Bupot A1 di Coretax untuk Karyawan NPWP Sementara Read More »

OTP Coretax Tidak Masuk? Ini Penyebab dan Solusinya!

Digitalisasi layanan perpajakan di Indonesia semakin berkembang dengan hadirnya Coretax, sistem terbaru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Platform ini dihadirkan untuk menyatukan berbagai layanan pajak secara online, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan SPT Tahunan, hingga pembayaran pajak secara digital. Namun, kemajuan ini masih diiringi dengan berbagai tantangan teknis, salah

OTP Coretax Tidak Masuk? Ini Penyebab dan Solusinya! Read More »

Perbedaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada RKP 2025

Pajak selalu menjadi tulang punggung penerimaan negara, namun tidak semua orang memahami bagaimana strategi pemerintah dalam mengoptimalkan sektor ini. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 menempatkan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sebagai prioritas nasional, menandakan betapa pentingnya dua pendekatan tersebut dalam menjaga stabilitas fiskal. Bagi masyarakat umum, istilah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak mungkin terdengar teknis.

Perbedaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada RKP 2025 Read More »

8 Jenis Data Konkret Pajak yang Harus Diwaspadai Wajib Pajak

Peraturan perpajakan di Indonesia terus diperbarui agar mampu mengakomodasi dinamika ekonomi dan aktivitas bisnis yang semakin kompleks. Salah satu regulasi terbaru yang menjadi sorotan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2025. Aturan ini memperjelas apa saja yang dimaksud sebagai data konkret pajak, yang kini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai dasar dalam melakukan

8 Jenis Data Konkret Pajak yang Harus Diwaspadai Wajib Pajak Read More »

Cara Mengajukan Restitusi PPh 22 Online Shop Saat Pesanan Batal

Aktivitas berjualan di marketplace telah menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam menjalankan usaha. Namun, di balik kemudahan transaksi digital, terdapat kewajiban perpajakan yang tidak bisa diabaikan, salah satunya pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari penghasilan kotor. Pemungutan ini dilakukan secara otomatis oleh penyelenggara marketplace ketika transaksi berhasil dan dana diterima oleh

Cara Mengajukan Restitusi PPh 22 Online Shop Saat Pesanan Batal Read More »

5 Kesalahan TP Doc Perusahaan yang Berujung Sanksi Pajak

Mengelola kepatuhan pajak bagi perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi bukanlah perkara sederhana. Salah satu aspek penting yang wajib diperhatikan adalah penyusunan Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc). Dokumen ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bukti konkret bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang kurang

5 Kesalahan TP Doc Perusahaan yang Berujung Sanksi Pajak Read More »

Cara Validasi NPWP untuk Perusahaan, Cepat & Akurat!

Dalam dunia bisnis modern, setiap langkah administrasi memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Salah satu aspek yang sering kali dianggap sederhana, namun sebenarnya berperan krusial, adalah validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi perusahaan, pengecekan validitas NPWP bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bagian dari manajemen risiko yang menentukan kredibilitas mitra bisnis maupun integritas perusahaan di

Cara Validasi NPWP untuk Perusahaan, Cepat & Akurat! Read More »

Perbedaan PBB dan BPHTB untuk Transaksi Tanah dan Bangunan

Berbicara mengenai transaksi properti, baik rumah maupun tanah, tidak bisa dilepaskan dari aspek perpajakan yang sering menimbulkan kebingungan. Banyak orang masih mengira bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah jenis pajak yang sama, padahal keduanya memiliki dasar hukum, objek, dan waktu pembayaran yang berbeda. Salah memahami

Perbedaan PBB dan BPHTB untuk Transaksi Tanah dan Bangunan Read More »

Cara Mengurus SKB Pajak Waris untuk Balik Nama Sertifikat

Mendapatkan warisan berupa tanah atau rumah sering kali dianggap sebagai anugerah yang membawa kebahagiaan. Namun, kebahagiaan tersebut bisa berubah menjadi kebingungan ketika ahli waris dihadapkan dengan kewajiban perpajakan saat proses balik nama sertifikat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah setiap warisan otomatis dikenakan pajak, atau ada kondisi tertentu yang membuatnya bebas pajak? Memahami ketentuan pajak terkait balik

Cara Mengurus SKB Pajak Waris untuk Balik Nama Sertifikat Read More »

administrasi pajak