administrasi pajak Archives • Page 2 of 12 • ISB Consultant

Registrasi NIK Massal: Fungsi, Batasan, dan Proses Lanjutan

Pemanfaatan inovasi administrasi perpajakan kerap menimbulkan anggapan bahwa seluruh proses yang bersifat digital selalu menghasilkan perubahan status secara otomatis. Dalam konteks registrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara massal melalui sistem terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP), persepsi tersebut sering menjadi sumber kebingungan bagi pemberi kerja maupun pegawai. Banyak yang berasumsi bahwa NIK yang telah terdaftar melalui […]

Registrasi NIK Massal: Fungsi, Batasan, dan Proses Lanjutan Read More »

Ketentuan Pajak Penerima dan Pemberi Sumbangan Bencana Alam

Sumbangan Bencana Alam Bisa Kena Pajak? Ini Aturannya!

Upaya penanggulangan bencana selalu memunculkan gelombang solidaritas dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan besar hingga komunitas lokal. Dalam situasi seperti ini, bantuan yang diberikan biasanya berfokus pada pemulihan kondisi dan penyediaan kebutuhan mendesak. Meski demikian, masih banyak pertanyaan terkait bagaimana perlakuan pajak atas sumbangan tersebut, baik bagi pihak yang memberikan maupun pihak yang menerima. Di

Sumbangan Bencana Alam Bisa Kena Pajak? Ini Aturannya! Read More »

Solusi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Tidak Masuk ke Email Terdaftar

Perubahan sistem pelaporan pajak berbasis Coretax membawa sejumlah penyesuaian baru bagi Wajib Pajak. Salah satu perubahan yang cukup berdampak adalah mekanisme penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang kini dikirim langsung ke email terdaftar. Bagi sebagian pengguna, alur baru ini terasa lebih praktis, namun tidak sedikit yang menghadapi kendala ketika BPE tak kunjung masuk ke email

Solusi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Tidak Masuk ke Email Terdaftar Read More »

Cara Pengajuan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Online

Memastikan status perpajakan tetap valid kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak individu maupun badan usaha, terutama ketika memerlukan akses terhadap layanan publik. Proses verifikasi yang sebelumnya dianggap rumit kini telah dipermudah dengan hadirnya sistem digital yang lebih modern. Kondisi ini membuka peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan permohonan secara lebih terstruktur dan akurat tanpa harus

Cara Pengajuan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Online Read More »

Solusi NITKU Cabang Tidak Muncul di Coretax

Permasalahan administrasi perpajakan digital kerap muncul di saat-saat penting, termasuk ketika Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Cabang tidak terbaca oleh sistem. Situasi ini dapat menghambat penerbitan faktur pajak maupun bukti potong, sehingga menimbulkan potensi keterlambatan pelaporan dan risiko sanksi administratif. Kondisi tersebut sering kali membuat pelaku usaha bertanya-tanya apa penyebab utamanya dan bagaimana langkah

Solusi NITKU Cabang Tidak Muncul di Coretax Read More »

Syarat & Prosedur Penerbitan Bukti Potong Perusahaan Banyak Cabang

Pengelolaan pemotongan pajak dalam perusahaan berskala besar sering kali memerlukan koordinasi lintas unit yang kompleks. Situasi tersebut semakin menantang ketika setiap cabang beroperasi dengan alur administrasi berbeda, namun tetap dituntut untuk memenuhi standar kepatuhan perpajakan yang seragam. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengaturan penerbitan bukti potong yang benar menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan modern. Di

Syarat & Prosedur Penerbitan Bukti Potong Perusahaan Banyak Cabang Read More »

Cara Mengajukan Perubahan Data Omzet di KPP

Dalam praktik perpajakan modern, kebutuhan untuk memperbarui data usaha sering kali muncul di saat yang tidak selalu bertepatan dengan awal tahun. Situasi ini kerap dialami badan usaha yang tengah berkembang, terutama ketika omzet perusahaan menunjukkan perubahan signifikan di tengah periode berjalan. Di sisi lain, sistem administrasi pajak digital seperti Coretax kerap dianggap mampu mengakomodasi seluruh

Cara Mengajukan Perubahan Data Omzet di KPP Read More »

Cara Mengisi BP21 Tambahan untuk Insentif PPh 21 DTP

Cara Mengisi Fomulir BP21 Tambahan untuk Insentif PPh 21 DTP

Kebijakan insentif pajak selalu menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha di Indonesia, terutama ketika menyangkut kemudahan administrasi dan pengurangan beban fiskal. Program ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan juga strategi untuk menjaga stabilitas keuangan nasional melalui dukungan nyata kepada sektor-sektor produktif yang membutuhkan dorongan tambahan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pada tahun anggaran 2025 adalah

Cara Mengisi Fomulir BP21 Tambahan untuk Insentif PPh 21 DTP Read More »

Cara Mengatasi Gagal Impor XML Faktur Pajak (Error IA6) di Coretax

Menghadapi kendala saat melaporkan SPT Masa PPN bukanlah hal yang asing bagi banyak pelaku usaha, terutama ketika menggunakan sistem pelaporan berbasis Coretax. Salah satu hambatan yang cukup sering muncul adalah notifikasi Error IA6 saat melakukan impor file XML Faktur Pajak Digunggung. Error ini sering kali menunda proses pelaporan, membuat wajib pajak kebingungan, bahkan berpotensi menghambat

Cara Mengatasi Gagal Impor XML Faktur Pajak (Error IA6) di Coretax Read More »

6 Penyebab PKP Kehilangan Akses Faktur Pajak

Dalam era digitalisasi perpajakan, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak semakin ketat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperbarui regulasi untuk memastikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan. Salah satu kebijakan terbaru yang menuai perhatian adalah penerapan aturan mengenai penonaktifan akses faktur pajak bagi PKP yang tidak patuh. Aturan ini tidak hanya berdampak pada aspek

6 Penyebab PKP Kehilangan Akses Faktur Pajak Read More »

administrasi pajak