coretax Archives • Page 4 of 5 • ISB Consultant

Tutorial Cara Pengajuan Kode Billing Pajak PPhTB via Coretax

Sejak diberlakukannya sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax pada 1 Januari 2025, banyak Wajib Pajak harus menyesuaikan diri dengan mekanisme baru, termasuk dalam pembayaran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPhTB). Sistem ini hadir untuk meningkatkan efisiensi, transparansi serta meminimalisasi kesalahan yang kerap terjadi dalam administrasi pajak. Meski lebih modern, penerapan Coretax masih

Tutorial Cara Pengajuan Kode Billing Pajak PPhTB via Coretax Read More »

Standar Satuan Ukur Pajak untuk BKP & JKP di Coretax

Dalam proses pelaporan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akurasi dan konsistensi merupakan dua hal yang tidak bisa ditawar. Hal ini terutama berlaku dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) melalui sistem e-Faktur yang terintegrasi dengan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di tengah dinamika perpajakan yang semakin digital dan transparan, pemilihan

Standar Satuan Ukur Pajak untuk BKP & JKP di Coretax Read More »

Cara Mengatasi Kompensasi Ganda PPh 21 Akibat Kesalahan SPT

Kesalahan administrasi dalam pelaporan pajak bisa menjadi mimpi buruk bagi pelaku usaha maupun profesional yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan. Salah satu kesalahan yang kerap terjadi adalah pencatatan kompensasi ganda pada SPT Masa PPh 21, terutama saat dilakukan pembetulan. Masalah ini kerap muncul tanpa disadari, namun dapat memberikan dampak serius terhadap akurasi laporan pajak dan

Cara Mengatasi Kompensasi Ganda PPh 21 Akibat Kesalahan SPT Read More »

Coretax DJP dan PER-11/PJ/2025: Apa Saja yang Berubah?

Transformasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax DJP menandai era baru dalam pengelolaan Faktur Pajak di Indonesia. Bagi para pelaku usaha, terutama yang tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP), memahami perubahan ini sangatlah krusial. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 hadir sebagai regulasi yang tidak hanya memperbarui mekanisme faktur pajak, tetapi juga mengharmonisasikan proses perpajakan dengan

Coretax DJP dan PER-11/PJ/2025: Apa Saja yang Berubah? Read More »

Tata Cara Top-Up dan Pemanfaatan Deposit Pajak di Coretax DJP

Tutorial Cara Top-Up / Deposit Pajak di Coretax

Dalam dunia perpajakan modern, kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi menjadi faktor kunci yang sangat menentukan kenyamanan Wajib Pajak. Salah satu inovasi yang kini diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax adalah fitur deposit pajak. Fitur ini secara fundamental memberikan keleluasaan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran yang tidak terikat pada kewajiban tertentu.

Tutorial Cara Top-Up / Deposit Pajak di Coretax Read More »

Cara Lapor SPT Tahunan Manual dengan Kertas di Coretax

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban rutin yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan nasional, termasuk dengan mengimplementasikan sistem Coretax Administration System yang berbasis elektronik. Namun, masih ada sebagian Wajib Pajak yang mempertanyakan apakah pelaporan

Cara Lapor SPT Tahunan Manual dengan Kertas di Coretax Read More »

Perubahan Format SPT PPh 21/26 Sesuai Coretax 2025

Transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah memasuki babak baru dengan implementasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu perubahan paling signifikan dalam sistem ini adalah reformasi terhadap format Bukti Potong (Bupot) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26. Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 ini ditujukan

Perubahan Format SPT PPh 21/26 Sesuai Coretax 2025 Read More »

13 Layanan Pajak dalam Era Coretax Berdasarkan PER 8/2025

Transformasi digital terus mendorong berbagai lembaga pemerintahan untuk mempercepat proses pelayanan, termasuk dalam hal administrasi perpajakan. Salah satu gebrakan besar di bidang ini adalah diterbitkannya PER-8/PJ/2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menjadi tonggak utama dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax. Peraturan ini merumuskan 13 jenis layanan administrasi perpajakan yang kini terintegrasi

13 Layanan Pajak dalam Era Coretax Berdasarkan PER 8/2025 Read More »

Pajak Masukan Bermasalah di Coretax? Cek Penyebab dan Solusinya!

Pajak Masukan (PM) memiliki peran yang sangat penting bagi wajib pajak yang ingin mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak. Namun, banyak wajib pajak yang mengalami kendala ketika Pajak Masukan tidak muncul di sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dapat menjadi hambatan dalam administrasi perpajakan, terutama bagi

Pajak Masukan Bermasalah di Coretax? Cek Penyebab dan Solusinya! Read More »

Cara Mengatasi Kode Otorisasi DJP Invalid di Coretax DJP

Dalam era digitalisasi perpajakan, sertifikat digital memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sertifikat digital tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi identitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan transaksi perpajakan yang dilakukan secara online sah dan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu bentuk sertifikat digital yang umum digunakan adalah

Cara Mengatasi Kode Otorisasi DJP Invalid di Coretax DJP Read More »

coretax