pajak perusahaan

5 Kesalahan TP Doc Perusahaan yang Berujung Sanksi Pajak

Mengelola kepatuhan pajak bagi perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi bukanlah perkara sederhana. Salah satu aspek penting yang wajib diperhatikan adalah penyusunan Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc). Dokumen ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bukti konkret bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang kurang […]

5 Kesalahan TP Doc Perusahaan yang Berujung Sanksi Pajak Read More »

Cara Validasi NPWP untuk Perusahaan, Cepat & Akurat!

Dalam dunia bisnis modern, setiap langkah administrasi memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Salah satu aspek yang sering kali dianggap sederhana, namun sebenarnya berperan krusial, adalah validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi perusahaan, pengecekan validitas NPWP bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bagian dari manajemen risiko yang menentukan kredibilitas mitra bisnis maupun integritas perusahaan di

Cara Validasi NPWP untuk Perusahaan, Cepat & Akurat! Read More »

8 Jenis Pengecualian Objek PPh untuk Perusahaan

Membicarakan kewajiban perpajakan bagi badan usaha sering kali identik dengan hitung-hitungan rumit, laporan berlapis, dan regulasi yang ketat. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua penghasilan yang diterima badan usaha wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)? Ada kategori penghasilan tertentu yang secara tegas dikecualikan dari objek pajak, dan hal ini penting dipahami agar perusahaan tidak salah langkah

8 Jenis Pengecualian Objek PPh untuk Perusahaan Read More »

Daftar Kode Koreksi Fiskal Positif & Negatif SPT Tahunan Badan

Menyusun dan melaporkan SPT Tahunan Badan bukanlah sekadar formalitas administrasi, tetapi merupakan kewajiban hukum yang membutuhkan ketelitian tinggi. Banyak perusahaan yang kerap menemui kendala ketika harus menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan. Di sinilah konsep koreksi fiskal memiliki peran penting, khususnya dalam sistem administrasi berbasis Coretax yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam

Daftar Kode Koreksi Fiskal Positif & Negatif SPT Tahunan Badan Read More »

Syarat dan Mekanisme Penunjukan Marketplace Pemungut PPh 22

Transformasi ekonomi digital di Indonesia semakin pesat, dan peran marketplace tidak lagi sebatas sebagai perantara jual beli. Kini, berdasarkan ketentuan terbaru, platform e-commerce juga memegang tanggung jawab penting dalam sistem perpajakan. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2025, pemerintah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh marketplace untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

Syarat dan Mekanisme Penunjukan Marketplace Pemungut PPh 22 Read More »

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai

Perubahan regulasi perpajakan di Indonesia semakin menunjukkan arah yang lebih sistematis dan terintegrasi. Salah satu contohnya adalah ketentuan baru yang mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) A1. Ketentuan ini merupakan bagian dari transformasi digital yang diusung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax, yang menggantikan penggunaan NPWP sementara

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai Read More »

Status PKP Bisa Dicabut Secara Jabatan? Ini Penjelasan PER-7/PJ/2025

Tidak semua status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bersifat permanen. Dalam dinamika perpajakan Indonesia, DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki kewenangan untuk mencabut pengukuhan PKP secara jabatan. Kebijakan ini secara resmi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025. Ketentuan ini membawa implikasi besar terhadap kelangsungan usaha dan kepatuhan pajak bagi para wajib pajak.

Status PKP Bisa Dicabut Secara Jabatan? Ini Penjelasan PER-7/PJ/2025 Read More »

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini

Setiap Wajib Pajak tentu ingin menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai aturan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dikirimkan secara otomatis dianggap sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan, walaupun secara fisik atau digital telah diterima oleh sistem. Penting

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini Read More »

Data e-Faktur Pajak Rusak atau Hilang? Ini Cara Pemulihannya

Dalam dunia perpajakan yang serba digital seperti saat ini, e-Faktur menjadi salah satu komponen krusial bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses pelaporan dan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun juga menjadi bukti penting dalam kegiatan usaha yang sah dan tertib pajak. Oleh karena itu, kerusakan atau kehilangan data e-Faktur bisa

Data e-Faktur Pajak Rusak atau Hilang? Ini Cara Pemulihannya Read More »

Apa Beda Tax Deduction dan Tax Credit? Simak Penjelasannya!

Dalam dunia perpajakan, memahami istilah-istilah teknis sangatlah penting, terutama bagi para pelaku usaha, profesional, dan individu yang ingin patuh dan cermat dalam kewajiban perpajakan mereka. Dua istilah yang sering muncul dan kerap disalahpahami adalah tax credit (kredit pajak) dan tax deduction (pengurangan pajak). Keduanya memang berfungsi untuk mengurangi beban pajak, namun bekerja di tahap dan

Apa Beda Tax Deduction dan Tax Credit? Simak Penjelasannya! Read More »

Scroll to Top