pajak perusahaan Archives • ISB Consultant

Inbreng Adalah: Dasar Hukum, Tujuan, Risiko dan Tata Caranya

Inbreng adalah istilah hukum yang merujuk pada penyetoran modal perseroan dalam bentuk aset non tunai, bukan uang tunai. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 34, yang membuka opsi penyetoran modal berupa benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang nilainya dapat diukur dengan uang. Skema […]

Inbreng Adalah: Dasar Hukum, Tujuan, Risiko dan Tata Caranya Read More »

cara, syarat & prosedur mengajukan pengembalian pendahuluan pajak

Cara & Syarat Pengajuan Pengembalian Pendahuluan Pajak

Bagi wajib pajak yang sedang menunggu kelebihan pembayaran pajak kembali, kecepatan pencairan sering kali sama berharganya dengan jumlah restitusi itu sendiri. Karena itu, pengembalian pendahuluan pajak atas SPT Lebih Bayar menjadi topik yang relevan bagi Orang Pribadi, Badan, maupun Pengusaha Kena Pajak yang ingin memperoleh dana pajak dengan proses yang lebih singkat dan tertata. Seiring

Cara & Syarat Pengajuan Pengembalian Pendahuluan Pajak Read More »

Risiko PPh Final 0,5% bagi Usaha Baru dan Belum Untung

Bagi pelaku UMKM, adanya skema PPh Final 0,5% memang menarik. Perhitungannya yang sederhana tanpa kebutuhan pembukuan kompleks sering dianggap sebagai solusi praktis untuk menekan beban administrasi. Namun dalam praktiknya, sering muncul situasi yang tidak sejalan dengan harapan. Saat usaha belum menghasilkan keuntungan, kewajiban pajak justru tetap harus dipenuhi. Kondisi ini sering terjadi pada usaha yang sedang

Risiko PPh Final 0,5% bagi Usaha Baru dan Belum Untung Read More »

5 Kesalahan Rekonsiliasi Pajak Perusahaan & Cara Mengatasinya

Tekanan pada akhir periode pelaporan pajak sering kali terasa nyata bagi pemilik usaha. Data penjualan, pembelian, dan kewajiban pajak harus selaras dalam waktu yang terbatas, sementara risiko kesalahan bisa berdampak langsung pada kepatuhan dan potensi sanksi. Dalam praktiknya, rekonsiliasi pajak bukan sekadar mencocokkan angka. Proses ini menjadi fondasi untuk memastikan bahwa laporan keuangan sejalan dengan

5 Kesalahan Rekonsiliasi Pajak Perusahaan & Cara Mengatasinya Read More »

Kapan Batas Waktu Konfirmasi SPKKP? Ini Jawabannya!

Arus digitalisasi administrasi perpajakan membawa perubahan signifikan terhadap cara Wajib Pajak berinteraksi dengan otoritas pajak. Salah satu implikasi penting dari perubahan ini adalah meningkatnya kebutuhan akan ketepatan waktu dan ketelitian dalam merespons setiap surat elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam konteks pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak atau SPKKP menjadi

Kapan Batas Waktu Konfirmasi SPKKP? Ini Jawabannya! Read More »

PPh atas Transaksi Perusahaan Asing dengan BUT di Indonesia

Aktivitas bisnis lintas negara saat ini bukan lagi hal yang luar biasa. Perusahaan di Indonesia semakin sering melakukan transaksi pembelian barang, penggunaan jasa profesional, hingga kerja sama pembiayaan dengan entitas luar negeri. Di tengah dinamika tersebut, aspek perpajakan menjadi isu krusial yang tidak dapat diabaikan, khususnya ketika perusahaan luar negeri memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT)

PPh atas Transaksi Perusahaan Asing dengan BUT di Indonesia Read More »

Cara Hitung Bayar Angsuran PPh 25 untuk Individual & Badan

Kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pelaporan tahunan, tetapi juga menyangkut kewajiban pembayaran pajak secara berkala sepanjang tahun berjalan. Salah satu aspek yang sering memerlukan perhatian khusus adalah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Ketentuan ini menuntut pemahaman yang memadai karena kesalahan perhitungan atau keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada sanksi administrasi yang merugikan. Dalam praktiknya, baik

Cara Hitung Bayar Angsuran PPh 25 untuk Individual & Badan Read More »

Registrasi NIK Massal: Fungsi, Batasan, dan Proses Lanjutan

Pemanfaatan inovasi administrasi perpajakan kerap menimbulkan anggapan bahwa seluruh proses yang bersifat digital selalu menghasilkan perubahan status secara otomatis. Dalam konteks registrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara massal melalui sistem terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP), persepsi tersebut sering menjadi sumber kebingungan bagi pemberi kerja maupun pegawai. Banyak yang berasumsi bahwa NIK yang telah terdaftar melalui

Registrasi NIK Massal: Fungsi, Batasan, dan Proses Lanjutan Read More »

PKP Omzet Kecil Bisa Pakai PPh Final UMKM? Ini Jawabannya!

Mendirikan perusahaan baru sering kali menghadirkan beragam pertanyaan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selalu membuat perusahaan wajib menggunakan tarif PPh umum. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri bagi banyak pelaku usaha yang omzetnya masih terbatas dan sedang dalam tahap bertumbuh. Situasi tersebut

PKP Omzet Kecil Bisa Pakai PPh Final UMKM? Ini Jawabannya! Read More »

Cara Hindari Sanksi Under Invoicing untuk Importir

Paruh akhir 2025 menandai periode pengawasan yang semakin ketat di sektor kepabeanan, terutama setelah tindakan inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Temuan indikasi under invoicing pada sejumlah kontainer bernilai tinggi menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dalam mendeklarasikan nilai barang. Situasi ini membuka kembali diskursus mengenai kepatuhan importir

Cara Hindari Sanksi Under Invoicing untuk Importir Read More »

pajak perusahaan