Revisi UU P2SK 2026, Ini yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK menjadi salah satu pembaruan regulasi yang paling diperhatikan oleh pelaku usaha, investor, dan masyarakat luas. Perubahan yang diatur tidak hanya menyentuh lembaga keuangan, tetapi juga merambah isu perlindungan konsumen, penguatan pengawasan, pengelolaan aset digital, hingga arah pengembangan ekosistem keuangan nasional yang lebih terintegrasi.

Bagi dunia usaha, terutama UMKM yang sangat bergantung pada akses pembiayaan dan stabilitas kebijakan, revisi ini patut dicermati dengan saksama. Sementara itu, investor perlu memahami arah penguatan tata kelola dan pengawasan agar dapat membaca peluang dan risiko dengan lebih tepat.

 

Latar Belakang Revisi UU P2SK

UU P2SK dirancang sebagai fondasi besar untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia melalui pengaturan yang lebih menyeluruh. Seiring berkembangnya industri keuangan digital, aset kripto, pasar derivatif, serta kebutuhan pembiayaan yang semakin beragam, pemerintah dan DPR menilai bahwa sejumlah ketentuan perlu disesuaikan agar lebih responsif terhadap perubahan ekonomi.

Revisi ini juga mencerminkan dorongan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memperjelas pembagian kewenangan antarotoritas, dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam ekosistem keuangan modern, regulasi yang tertata rapi akan berpengaruh langsung pada kepercayaan pelaku pasar, kualitas pengawasan, dan kemampuan lembaga keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Kapan Revisi UU P2SK Berlaku?

Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada tanggal 4 Juni 2026. Biasanya, undang-undang tersebut resmi berlaku sejak tanggal diundangkan oleh pemerintah.

Anda dapat membaca dan mengunduh rincian dokumen pengesahan resminya langsung di portal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau melihat siaran pers resminya melalui Kementerian Keuangan. Revisi ini memuat 17 poin perubahan penting, termasuk pengaturan aset kripto, pembentukan satgas pinjaman dan judi online, serta perluasan program perlindungan keuangan.

 

Tabel Perubahan Utama dalam Revisi UU P2SK

Agar Anda lebih mudah menangkap arah perubahan, berikut ringkasan inti revisi UU P2SK dalam bentuk tabel:

Bidang	Arah Perubahan	Dampak Utama
LPS	Penguatan kelembagaan, tata kelola, dan fungsi resolusi bank	Kepercayaan terhadap sistem perbankan meningkat
OJK	Perluasan kewenangan pengawasan	Pengawasan sektor keuangan menjadi lebih luas
BI	Penguatan peran terhadap sektor riil dan tata kelola internal	Kebijakan moneter dan sistem pembayaran lebih terarah
DPR	Evaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS	Akuntabilitas lembaga keuangan meningkat
UMKM	Perluasan penghapusan piutang macet	Akses pemulihan usaha lebih terbuka
Kripto	Penguatan pengaturan dan perlindungan konsumen	Pasar kripto lebih tertib dan transparan
Perbankan	Perluasan ruang usaha dan penguatan syariah	Pilihan pembiayaan menjadi lebih variatif
Pasar modal	Demutualisasi BEI	Tata kelola bursa semakin modern
Perlindungan masyarakat	Satgas pinjol ilegal dan judi daring	Penindakan lebih terkoordinasi
Investasi nasional	Pembentukan pusat finansial internasional	Daya tarik investasi berpotensi meningkat

 

Penguatan Kelembagaan LPS

Salah satu perubahan menonjol dalam revisi UU P2SK adalah penguatan posisi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS berperan sebagai pilar stabilitas yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, terutama ketika terjadi tekanan pada sistem keuangan.

Penguatan LPS dalam revisi ini mencakup sejumlah aspek, antara lain:

• Penegasan status LPS sebagai lembaga negara yang independen
• Penyempurnaan pengaturan mengenai Dewan Komisioner LPS
• Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga
• Keterlibatan DPR dalam persetujuan rencana kerja serta anggaran tahunan
• Penguatan efektivitas fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank

Bagi pelaku usaha, keberadaan LPS yang semakin kuat memberi sinyal bahwa sistem perbankan diarahkan agar lebih tahan terhadap gejolak. Hal ini menjadi nilai tambah ketika perusahaan menyimpan dana operasional, menempatkan transaksi pada bank tertentu, atau memerlukan kepastian dalam hubungan pembiayaan jangka panjang.

 

Kewenangan OJK Bertambah

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperoleh perluasan kewenangan yang cukup signifikan. Penyesuaian ini lahir dari kebutuhan untuk mengawasi sektor keuangan yang semakin kompleks dan lintas instrumen. Kewenangan baru OJK mencakup pengawasan atas beberapa sektor yang sebelumnya belum seluruhnya tertampung dalam kerangka pengawasan yang sama.

Beberapa ruang pengawasan yang diperkuat meliputi:

• Bursa karbon
• Keuangan derivatif
• Bursa mineral dan komoditas strategis
• Industri aset kripto
• Pengelolaan dana publik tertentu, termasuk dana haji dan tabungan perumahan rakyat
• Program edukasi dan pemberdayaan masyarakat

Selain itu, OJK juga memperoleh ruang yang lebih luas untuk menetapkan kebijakan terhadap aktivitas jasa keuangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Bagi dunia usaha, ini berarti pengawasan akan semakin dekat dengan aktivitas keuangan yang terkait dengan inovasi bisnis. Kepatuhan administratif, pelaporan, dan transparansi transaksi menjadi unsur yang perlu diprioritaskan sejak awal.

 

Peran Bank Indonesia Diperkuat

Bank Indonesia juga mendapatkan penyesuaian peran dalam revisi UU P2SK. Penguatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga arah kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Poin yang menjadi sorotan antara lain:

• Dukungan terhadap kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi riil
• Perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan pegawai BI
• Penyempurnaan tata kelola rapat Dewan Gubernur
• Peran BI dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat
• Pengaturan anggaran tahunan yang memerlukan persetujuan DPR

Bagi pelaku usaha, penguatan peran BI dapat berdampak pada arah kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang lebih selaras dengan kebutuhan ekonomi. Ketika kebijakan moneter, likuiditas, dan pembayaran digital bergerak stabil, perusahaan memiliki ruang yang lebih baik untuk mengatur arus kas, pembiayaan, dan ekspansi usaha.

 

Evaluasi Kinerja oleh DPR

Revisi UU P2SK juga menambahkan mekanisme evaluasi kinerja terhadap BI, OJK, dan LPS oleh DPR. Ketentuan ini memperlihatkan upaya menghadirkan pengawasan kelembagaan yang lebih terbuka dan terukur.

Hasil evaluasi akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk menjadi bahan tindak lanjut. Bagi sebagian pihak, pengaturan ini dapat dipahami sebagai langkah untuk memperkuat akuntabilitas. Di sisi lain, ada harapan agar mekanisme tersebut tetap menjaga independensi masing-masing otoritas sehingga fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan dapat berjalan seimbang.

Pelaku usaha dan investor umumnya diuntungkan oleh tata kelola yang lebih jelas. Ketika otoritas keuangan memiliki ukuran evaluasi yang transparan, pasar cenderung membaca bahwa arah kebijakan sedang diarahkan menuju disiplin kelembagaan yang lebih baik.

 

Kaitan Revisi UU P2SK dengan Kepatuhan Pajak dan Administrasi Usaha

Bagi situs yang berfokus pada konsultan pajak, pembahasan ini perlu dikaitkan dengan kepatuhan administrasi usaha. Perubahan regulasi keuangan hampir selalu berdampak pada pencatatan transaksi, dokumentasi pembiayaan, serta kualitas laporan keuangan yang menjadi dasar pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kaitan yang patut diperhatikan antara lain:

• Perluasan akses pembiayaan mendorong kebutuhan pencatatan bunga, biaya administrasi, dan arus kas yang lebih tertib
• Penguatan pengawasan atas aset kripto menuntut pemisahan transaksi pribadi dan usaha agar pelaporan lebih jelas
• Dukungan restrukturisasi UMKM dapat memengaruhi data piutang, kewajiban kredit, dan rekonsiliasi laporan keuangan
• Keterhubungan perbankan, pasar modal, dan instrumen syariah membuat perusahaan perlu memiliki arsip transaksi yang konsisten

Dalam konteks pemulihan usaha, pelaku UMKM juga perlu mencermati kriteria PPh Final 0,5% tahun 2026 agar pengelolaan kewajiban pajak tetap selaras dengan rencana pemulihan bisnis dan pencatatan keuangan yang rapi. Pemahaman yang baik atas aturan pajak dan regulasi keuangan akan membantu pemilik usaha menghindari selisih data yang dapat menghambat pengajuan fasilitas pembiayaan atau pemeriksaan kepatuhan.

 

Dukungan untuk UMKM dan Piutang Macet

Salah satu aspek yang paling dekat dengan dunia usaha adalah perluasan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM. Kebijakan ini dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah yang mengalami kendala pembiayaan agar memiliki peluang bangkit kembali.

Perubahan yang diatur meliputi:

• Cakupan pada bank dan lembaga keuangan non-bank milik BUMN maupun BUMD
• Relaksasi syarat penghapusbukuan piutang
• Tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian
• Penegasan bahwa kerugian akibat penghapusan piutang tidak dikategorikan sebagai kerugian negara

Bagi UMKM, kebijakan ini berpotensi membuka jalan menuju akses pembiayaan yang lebih sehat setelah restrukturisasi atau penyelesaian tunggakan tertentu. Dari sudut pandang konsultan pajak, kebijakan ini juga mendorong pelaku usaha untuk menata ulang laporan keuangan, memeriksa klasifikasi piutang, dan memastikan dokumentasi kerugian usaha telah dicatat dengan benar.

 

Penguatan Regulasi Aset Kripto

Aset kripto menjadi salah satu sektor yang mendapatkan pengaturan lebih tegas. Pemerintah tampak ingin memastikan bahwa pertumbuhan industri ini tetap berada dalam jalur yang sehat, transparan, dan lebih aman bagi pengguna.

Poin penguatan yang diangkat meliputi:

• Peningkatan transparansi industri
• Perlindungan konsumen yang lebih kuat
• Pengawasan yang lebih terintegrasi
• Peningkatan daya saing industri aset kripto nasional

Bagi investor dan pelaku usaha digital, penguatan regulasi ini memberi pesan bahwa ekosistem kripto sedang diarahkan untuk masuk ke tahap yang lebih matang. Kepatuhan pada aturan, mekanisme pelaporan, dan pemahaman atas risiko pasar menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

 

Perluasan Ruang Usaha Perbankan dan Syariah

Revisi UU P2SK juga membuka ruang yang lebih luas bagi perbankan umum dan perbankan syariah. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing industri keuangan nasional sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha.

Beberapa penyesuaian yang patut diperhatikan ialah:

• Perluasan cakupan usaha bank umum dan bank syariah
• Dukungan terhadap pembiayaan jangka panjang
• Penyusunan peta jalan konsolidasi perbankan
• Penyempurnaan instrumen investasi syariah melalui Syariah Restricted Investment Account atau SRIA

Bagi pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan ekspansi, perubahan ini bisa menciptakan pilihan pendanaan yang lebih beragam. Sementara untuk sektor syariah, penguatan instrumen investasi memberi peluang bagi pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip kepatuhan syariah.

 

Demutualisasi Bursa Efek Indonesia

Revisi UU P2SK mengatur demutualisasi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Istilah ini merujuk pada perubahan struktur kepemilikan bursa dari model yang berbasis anggota menjadi korporasi atau perseroan terbatas.

Langkah ini diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:

• Memperkuat tata kelola pasar modal
• Meningkatkan kepercayaan investor
• Memperluas partisipasi pemangku kepentingan
• Meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia

Perubahan struktur seperti ini dapat memperkuat profesionalisme bursa dan membuka ruang pengembangan layanan yang lebih adaptif. Bagi investor, tata kelola yang lebih modern sering dipersepsikan sebagai sinyal positif terhadap daya tarik pasar modal domestik.

 

Satgas Pinjaman Daring dan Judi Daring

Pemerintah juga menaruh perhatian pada perlindungan masyarakat melalui pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani pinjaman daring ilegal dan judi daring. Kedua isu ini sering bersinggungan dengan penyalahgunaan teknologi keuangan, pencurian data, dan praktik yang merugikan konsumen.

Satgas tersebut diarahkan untuk melakukan beberapa tugas berikut:

• Menangani pinjaman daring ilegal
• Mengawasi pelanggaran perlindungan konsumen di sektor keuangan
• Menindak penyalahgunaan teknologi keuangan untuk perjudian daring
• Memperkuat koordinasi lintas lembaga dan aparat penegak hukum

Bagi masyarakat umum, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin membangun ekosistem finansial yang lebih aman. Bagi pelaku usaha digital, keberadaan satgas ini menegaskan bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan kepatuhan, keamanan data, dan perlindungan pengguna.

 

Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Salah satu agenda ambisius dalam revisi UU P2SK adalah pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Gagasan ini diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi jasa keuangan yang mampu bersaing di tingkat regional.

Kawasan tersebut diharapkan dapat:

• Menjadi pusat aktivitas keuangan internasional
• Mendukung diversifikasi ekonomi nasional
• Menarik investasi global
• Memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat jasa keuangan regional

Bagi investor, pembentukan pusat finansial ini dapat membuka peluang baru dalam pembiayaan lintas negara, jasa keuangan modern, dan pengembangan bisnis berbasis ekosistem internasional. Bagi dunia usaha, peluang ini bisa berdampak pada akses terhadap mitra strategis, layanan keuangan yang lebih maju, dan arus investasi yang lebih luas.

 

Contoh Dampak Revisi UU P2SK bagi Pelaku Usaha

Agar Anda dapat melihat dampaknya secara konkret, berikut beberapa contoh sederhana yang menggambarkan pengaruh revisi UU P2SK terhadap aktivitas usaha.

• Sebuah UMKM makanan ringan yang memiliki kredit usaha tertunggak dapat memperoleh peluang penataan ulang pembiayaan apabila memenuhi kriteria yang berlaku, sehingga arus kas lebih sehat untuk kembali membeli bahan baku dan memperluas distribusi.
• Perusahaan perdagangan aset digital perlu memperkuat pencatatan transaksi dan kepatuhan internal karena pengawasan kripto semakin terstruktur.
• Investor pasar modal dapat menilai bahwa demutualisasi BEI dan penguatan tata kelola berpotensi meningkatkan kepercayaan terhadap infrastruktur perdagangan efek.
• Pelaku usaha properti atau konstruksi yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dapat memperoleh opsi pendanaan yang lebih sesuai melalui instrumen syariah yang diperluas.

Contoh di atas menunjukkan bahwa perubahan regulasi keuangan tidak berhenti pada lembaga negara, melainkan ikut memengaruhi keputusan operasional perusahaan, desain pendanaan, hingga kesiapan dokumentasi pajak.

 

Tantangan Implementasi Revisi UU P2SK

Meski arah perubahan terlihat positif, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Regulasi yang baik akan membutuhkan aturan turunan, koordinasi antarotoritas, dan kesiapan industri agar manfaatnya benar-benar terasa.

Tantangan yang patut dicermati meliputi:

• Potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga jika koordinasi tidak rapi
• Kesiapan pengawasan atas aset kripto, derivatif, dan sektor digital lainnya
• Adaptasi sistem internal lembaga keuangan terhadap pengaturan baru
• Konsistensi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal dan judi daring
• Kebutuhan literasi masyarakat agar perlindungan konsumen berjalan efektif

Bagi pelaku usaha, tantangan tersebut justru menjadi alasan untuk lebih disiplin dalam tata kelola. Perusahaan yang lebih siap dalam administrasi, pencatatan, dan kepatuhan biasanya lebih mudah menyesuaikan diri dengan regulasi baru.

 

Dampak bagi Pelaku Usaha dan Investor

Dari perspektif pelaku usaha, revisi UU P2SK memberikan sinyal bahwa arah kebijakan keuangan Indonesia sedang bergerak menuju ekosistem yang lebih tertata, adaptif, dan kompetitif. Akses pembiayaan berpotensi menjadi lebih beragam, terutama jika sektor perbankan, pasar modal, dan instrumen syariah berkembang secara simultan.

Bagi investor, kombinasi antara penguatan otoritas, perlindungan konsumen, dan pengawasan aset digital dapat meningkatkan rasa percaya terhadap pasar Indonesia. Namun, peningkatan kepercayaan tersebut tetap bergantung pada konsistensi implementasi regulasi, kualitas koordinasi antarlembaga, dan kemampuan pelaku pasar untuk menyesuaikan diri dengan standar kepatuhan yang baru.

 

Pertanyaan Umum Seputar Revisi UU P2SK

1. Apa itu UU P2SK?
   UU P2SK adalah Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjadi landasan pengaturan berbagai sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan industri keuangan digital.
2. Mengapa UU P2SK direvisi?
   Revisi dilakukan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, meningkatkan koordinasi antarotoritas, menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Apa perubahan paling terasa bagi UMKM?
   Perluasan kebijakan penghapusan piutang macet dan dukungan terhadap akses pembiayaan menjadi dua aspek yang paling relevan bagi UMKM karena dapat membantu penataan ulang usaha dan perbaikan arus kas.
4. Siapa yang mengawasi aset kripto setelah revisi UU P2SK?
   Revisi ini memperkuat pengaturan dan pengawasan atas industri aset kripto melalui kerangka kelembagaan yang lebih terintegrasi, sehingga perlindungan konsumen dan transparansi dapat meningkat.
5. Apakah revisi UU P2SK berdampak pada kepatuhan pajak?
   Ya, karena perubahan dalam sektor keuangan memengaruhi pencatatan transaksi, dokumentasi pembiayaan, pelaporan usaha, dan kualitas administrasi yang menjadi dasar kepatuhan pajak.