Tutorial & Syarat Aktivasi Coretax WP Pribadi dan Badan Usaha

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi digital yang signifikan. Salah satu inovasi terbaru adalah penerapan Coretax DJP yang menggantikan sistem DJP Online. Dengan hadirnya sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengintegrasikan berbagai layanan pajak dalam satu portal digital. Namun, sebelum Wajib Pajak dapat memanfaatkan fitur-fitur tersebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah aktivasi […]

Tutorial & Syarat Aktivasi Coretax WP Pribadi dan Badan Usaha Read More »

Cara Pemindahbukuan Pajak Melalui e-PBK 3.0

Cara Pemindahbukuan Pajak via e-PBK 3.0

Perubahan layanan perpajakan di Indonesia terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu inovasi terbaru yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah layanan e-PBK versi 3.0. Layanan ini secara khusus memfasilitasi Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pemindahbukuan (PBK) Pajak Penghasilan Final atas penjualan tanah dan bangunan. Dengan sistem yang kini sepenuhnya otomatis, proses administrasi perpajakan

Cara Pemindahbukuan Pajak via e-PBK 3.0 Read More »

NPWP Sementara: Risiko, Dampak dan Cara Atasi Kendalanya

Tidak sedikit perusahaan maupun individu yang terkejut ketika menemukan adanya NPWP sementara dengan kode 99900000000999000 di sistem DJP atau pada bukti potong pajak. Meski sering dianggap sebagai solusi praktis saat NIK belum terbaca atau belum valid di database DJP, penggunaan NPWP yang juga sering disebut sebagai NPWP dummy ini ternyata menyimpan sejumlah risiko administratif dan

NPWP Sementara: Risiko, Dampak dan Cara Atasi Kendalanya Read More »

Cara & Syarat Pengajuan Restitusi PYSTT via Coretax

Tidak sedikit Wajib Pajak yang merasa bingung ketika mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan pengembalian atas pajak yang ternyata tidak seharusnya dibayar. Padahal, mekanisme ini sudah diatur secara jelas dalam regulasi dan dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem terbaru DJP, yaitu Coretax. Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PYSTT) hadir sebagai bentuk perlindungan hak Wajib Pajak.

Cara & Syarat Pengajuan Restitusi PYSTT via Coretax Read More »

Kode Barang/Jasa 000000, Apakah Faktur Pajak Tetap Sah?

Banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih bertanya-tanya mengenai keabsahan penggunaan kode barang/jasa 000000 di aplikasi Coretax. Keraguan ini wajar, mengingat faktur pajak merupakan dokumen yang sangat penting dan kesalahan sekecil apa pun dapat berdampak pada pengkreditan Pajak Masukan. Tidak jarang, PKP khawatir jika penggunaan kode 000000 bisa menyebabkan faktur pajak dianggap tidak sah. Padahal, aturan

Kode Barang/Jasa 000000, Apakah Faktur Pajak Tetap Sah? Read More »

Cara Mudah Menjawab SP2DK Online di Coretax DJP

Menghadapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sering kali membuat Wajib Pajak merasa was-was. Dokumen ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk klarifikasi terhadap data perpajakan yang terdeteksi tidak sinkron atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Namun, seiring dengan penerapan sistem Coretax, kini proses menjawab SP2DK dapat dilakukan secara online sehingga lebih

Cara Mudah Menjawab SP2DK Online di Coretax DJP Read More »

Tutorial Cara Pengajuan Kode Billing Pajak PPhTB via Coretax

Sejak diberlakukannya sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax pada 1 Januari 2025, banyak Wajib Pajak harus menyesuaikan diri dengan mekanisme baru, termasuk dalam pembayaran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPhTB). Sistem ini hadir untuk meningkatkan efisiensi, transparansi serta meminimalisasi kesalahan yang kerap terjadi dalam administrasi pajak. Meski lebih modern, penerapan Coretax masih

Tutorial Cara Pengajuan Kode Billing Pajak PPhTB via Coretax Read More »

Ketentuan & Cara Hitung Pajak Kripto Sesuai PMK 50/2025

Perdagangan aset kripto di Indonesia kini memasuki babak baru dengan hadirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Regulasi ini membawa perubahan signifikan terhadap cara pemerintah memandang sekaligus mengenakan pajak pada transaksi aset digital. Jika sebelumnya kripto diperlakukan layaknya komoditas, kini statusnya telah berubah menjadi aset keuangan yang dipersamakan dengan surat berharga. Konsekuensinya, skema

Ketentuan & Cara Hitung Pajak Kripto Sesuai PMK 50/2025 Read More »

Mengapa PBB-P2 Melonjak Tinggi di Daerah Tertentu?

Masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia tengah dihadapkan pada kenyataan yang cukup mengejutkan. Apalagi jika bukan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak drastis. Kenaikan ini tidak hanya menimbulkan keresahan bagi pemilik rumah tangga dan pelaku usaha kecil, tetapi juga memicu polemik di ruang publik. Banyak warga merasa keberatan karena lonjakan

Mengapa PBB-P2 Melonjak Tinggi di Daerah Tertentu? Read More »

Syarat dan Mekanisme Penunjukan Marketplace Pemungut PPh 22

Transformasi ekonomi digital di Indonesia semakin pesat, dan peran marketplace tidak lagi sebatas sebagai perantara jual beli. Kini, berdasarkan ketentuan terbaru, platform e-commerce juga memegang tanggung jawab penting dalam sistem perpajakan. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2025, pemerintah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh marketplace untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

Syarat dan Mekanisme Penunjukan Marketplace Pemungut PPh 22 Read More »