Pajak Ditanggung Pemerintah, Ini Regulasi & Kontroversinya

Dalam diskusi publik mengenai transparansi keuangan negara, isu mengenai pajak ditanggung pemerintah (DTP) kerap menjadi sorotan. Banyak masyarakat mempertanyakan mengapa pajak penghasilan pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), hingga anggota TNI/Polri ditanggung oleh anggaran negara, sementara di sisi lain beban fiskal semakin berat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar “Apakah skema DTP benar-benar adil dan bagaimana […]

Pajak Ditanggung Pemerintah, Ini Regulasi & Kontroversinya Read More »

Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak oleh Pihak Lain

Mengurus kewajiban perpajakan sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi para Wajib Pajak. Tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menyangkut hak-hak yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban administrasi. Salah satu fasilitas yang cukup penting namun belum banyak dipahami secara mendalam adalah pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak lain.

Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak oleh Pihak Lain Read More »

8 Jenis Pengecualian Objek PPh untuk Perusahaan

Membicarakan kewajiban perpajakan bagi badan usaha sering kali identik dengan hitung-hitungan rumit, laporan berlapis, dan regulasi yang ketat. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua penghasilan yang diterima badan usaha wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)? Ada kategori penghasilan tertentu yang secara tegas dikecualikan dari objek pajak, dan hal ini penting dipahami agar perusahaan tidak salah langkah

8 Jenis Pengecualian Objek PPh untuk Perusahaan Read More »

Dampak Kenaikan PTKP bagi Buruh, Perusahaan & Ekonomi Nasional

Perbincangan mengenai kesejahteraan buruh dan pekerja selalu hangat dibicarakan, terutama ketika menyentuh aspek penghasilan bersih yang dapat mereka nikmati. Di tengah kondisi ekonomi yang kian menantang, isu mengenai kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi salah satu tuntutan utama serikat buruh. Tidak hanya karena berkaitan dengan pajak yang dibayarkan, tetapi juga menyangkut daya beli, konsumsi

Dampak Kenaikan PTKP bagi Buruh, Perusahaan & Ekonomi Nasional Read More »

Cara Mengatasi NIK Tidak Terbaca di Coretax DJP dengan Mudah

Menghadapi kendala teknis saat berurusan dengan sistem perpajakan digital bisa menjadi pengalaman yang cukup membuat resah. Salah satu masalah yang kerap ditemui wajib pajak adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terbaca atau tidak dikenali oleh sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Padahal, di sisi lain, data NIK tersebut sudah terdaftar valid di database Dukcapil.

Cara Mengatasi NIK Tidak Terbaca di Coretax DJP dengan Mudah Read More »

Daftar Kode Koreksi Fiskal Positif & Negatif SPT Tahunan Badan

Menyusun dan melaporkan SPT Tahunan Badan bukanlah sekadar formalitas administrasi, tetapi merupakan kewajiban hukum yang membutuhkan ketelitian tinggi. Banyak perusahaan yang kerap menemui kendala ketika harus menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan. Di sinilah konsep koreksi fiskal memiliki peran penting, khususnya dalam sistem administrasi berbasis Coretax yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam

Daftar Kode Koreksi Fiskal Positif & Negatif SPT Tahunan Badan Read More »

Tutorial & Syarat Aktivasi Coretax WP Pribadi dan Badan Usaha

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi digital yang signifikan. Salah satu inovasi terbaru adalah penerapan Coretax DJP yang menggantikan sistem DJP Online. Dengan hadirnya sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengintegrasikan berbagai layanan pajak dalam satu portal digital. Namun, sebelum Wajib Pajak dapat memanfaatkan fitur-fitur tersebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah aktivasi

Tutorial & Syarat Aktivasi Coretax WP Pribadi dan Badan Usaha Read More »

Cara Pemindahbukuan Pajak via e-PBK 3.0

Perubahan layanan perpajakan di Indonesia terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu inovasi terbaru yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah layanan e-PBK versi 3.0. Layanan ini secara khusus memfasilitasi Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pemindahbukuan (PBK) Pajak Penghasilan Final atas penjualan tanah dan bangunan. Dengan sistem yang kini sepenuhnya otomatis, proses administrasi perpajakan

Cara Pemindahbukuan Pajak via e-PBK 3.0 Read More »

NPWP Sementara: Risiko, Dampak dan Cara Atasi Kendalanya

Tidak sedikit perusahaan maupun individu yang terkejut ketika menemukan adanya NPWP sementara dengan kode 99900000000999000 di sistem DJP atau pada bukti potong pajak. Meski sering dianggap sebagai solusi praktis saat NIK belum terbaca atau belum valid di database DJP, penggunaan NPWP yang juga sering disebut sebagai NPWP dummy ini ternyata menyimpan sejumlah risiko administratif dan

NPWP Sementara: Risiko, Dampak dan Cara Atasi Kendalanya Read More »

Cara & Syarat Pengajuan Restitusi PYSTT via Coretax

Tidak sedikit Wajib Pajak yang merasa bingung ketika mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan pengembalian atas pajak yang ternyata tidak seharusnya dibayar. Padahal, mekanisme ini sudah diatur secara jelas dalam regulasi dan dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem terbaru DJP, yaitu Coretax. Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PYSTT) hadir sebagai bentuk perlindungan hak Wajib Pajak.

Cara & Syarat Pengajuan Restitusi PYSTT via Coretax Read More »

Scroll to Top