Berita • Page 15 of 38 • ISB Consultant

Pemerintah Hapus PPN Aset Kripto Lewat PMK 53/2025

Perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia kembali mengalami penyesuaian strategis. Mulai 1 Agustus 2025, pemerintah resmi menghapus kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2025 yang menjadi revisi atas PMK Nomor 11 Tahun 2025. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika […]

Pemerintah Hapus PPN Aset Kripto Lewat PMK 53/2025 Read More »

Standar Satuan Ukur Pajak untuk BKP & JKP di Coretax

Dalam proses pelaporan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akurasi dan konsistensi merupakan dua hal yang tidak bisa ditawar. Hal ini terutama berlaku dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) melalui sistem e-Faktur yang terintegrasi dengan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di tengah dinamika perpajakan yang semakin digital dan transparan, pemilihan

Standar Satuan Ukur Pajak untuk BKP & JKP di Coretax Read More »

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN

Di era digitalisasi perpajakan seperti saat ini, pemahaman yang tepat mengenai konsep dan prosedur administrasi perpajakan sangatlah penting, terutama bagi para pelaku usaha dan profesional yang ingin menjaga kepatuhan pajak perusahaan. Salah satu hal krusial yang sering kali luput diperhatikan adalah bagaimana melakukan pembetulan SPT Masa PPN, khususnya untuk masa pajak sebelum diberlakukannya sistem Coretax

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN Read More »

Cara Mengatasi Kompensasi Ganda PPh 21 Akibat Kesalahan SPT

Kesalahan administrasi dalam pelaporan pajak bisa menjadi mimpi buruk bagi pelaku usaha maupun profesional yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan. Salah satu kesalahan yang kerap terjadi adalah pencatatan kompensasi ganda pada SPT Masa PPh 21, terutama saat dilakukan pembetulan. Masalah ini kerap muncul tanpa disadari, namun dapat memberikan dampak serius terhadap akurasi laporan pajak dan

Cara Mengatasi Kompensasi Ganda PPh 21 Akibat Kesalahan SPT Read More »

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai

Perubahan regulasi perpajakan di Indonesia semakin menunjukkan arah yang lebih sistematis dan terintegrasi. Salah satu contohnya adalah ketentuan baru yang mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) A1. Ketentuan ini merupakan bagian dari transformasi digital yang diusung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax, yang menggantikan penggunaan NPWP sementara

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai Read More »

Coretax Error? Tiket Melati DJP Solusinya!

Dalam era digitalisasi sistem perpajakan yang semakin masif, berbagai layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini dapat diakses secara daring melalui platform Coretax. Sistem ini menjadi tulang punggung dalam pelaporan, pembayaran, serta administrasi perpajakan lainnya. Namun, kendala teknis seperti error sistem, gangguan server, atau notifikasi yang tidak sesuai seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bagi Wajib

Coretax Error? Tiket Melati DJP Solusinya! Read More »

Cara Mengatasi NIK Deregistered Wanita Kawin di Coretax

Dalam praktik administrasi perpajakan modern, implementasi sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Coretax telah membawa banyak perubahan signifikan. Salah satu dinamika yang kerap menimbulkan kebingungan di lapangan adalah ketika seorang wanita yang telah menikah dan sebelumnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, tidak dapat digunakan lagi karena statusnya muncul sebagai “Deregistered”. Kondisi ini

Cara Mengatasi NIK Deregistered Wanita Kawin di Coretax Read More »

Cara Mendapatkan SKB PPh Final Warisan Tanah & Bangunan

Pengurusan dokumen perpajakan terkait warisan sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi ahli waris. Di tengah proses administrasi yang sudah kompleks, muncul pula keharusan memahami ketentuan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berujung pada sanksi. Salah satunya adalah pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan karena waris.

Cara Mendapatkan SKB PPh Final Warisan Tanah & Bangunan Read More »

Studi Kasus Pajak PPh 22 bagi Penjual Online di Marketplace

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem perdagangan. Saat ini, transaksi jual beli tidak hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga secara daring melalui platform marketplace. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan regulasi perpajakan demi menjawab tantangan era digital, termasuk dengan diterbitkannya PMK No. 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan Pajak

Studi Kasus Pajak PPh 22 bagi Penjual Online di Marketplace Read More »

PMK 44/2025: Bekal Khusus Operasi TNI Kini Bebas PPN

Demi mendukung keberlanjutan operasi militer dan mempercepat penanganan dalam situasi darurat, pemerintah mengambil langkah strategis melalui regulasi baru. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2025 menjadi payung hukum atas insentif pajak yang sangat dinanti oleh banyak kalangan, khususnya mereka yang berkecimpung dalam pengadaan alat dan logistik untuk kebutuhan militer. Kebijakan ini tidak hanya penting

PMK 44/2025: Bekal Khusus Operasi TNI Kini Bebas PPN Read More »